Advertisement

CODE NAPOLEON
Ialah hasil kodifikasi yang dilakukan pada jaman Napoleon I di Perancis sekitar tahun 1800. Kodifikasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan semua ketentuan (hukum/undang-undang) sejenis secara sistematis ke dalam kitab-kitab hukum.

Ide kodifikasi ini dimulai pada jaman Romawi Kuno sebelum kelahiran Kristus, dengan suatu kodifikasi yang disebut Kodifikasi Dua Belas Meja. Kodifikasi terakhir pada jaman Romawi ialah kodifikasi pada jaman Kaisar Yustinianus, yang dikenal dengan nama Codex Justiniani. Kodifikasi jaman Romawi dilanjutkan pada jaman pemerintahan Napoleon. Dengan dikuasainya Negeri Belanda, maka hasil kodifikasi jaman Napoleon berlaku pula di Negeri Belanda.
Sejak tahun 1830, di Negeri Belanda diadakan kodifikasi hukum dengan memadukan hasil kodifikasi Napoleon dengan hukum Belanda asli. Karena dipengaruhi hasil kodifikasi Napoleon, kodifikasi di Belanda, terutama di bidang hukum perdata, disebut pula Code Napoleon. Karena Indonesia pada waktu itu dijajah Belanda, ide kodifikasi ini pun mempengaruhi keadaan hukum di Indonesia pada tahun 1848.

Advertisement

Secara ringkas perkembangan kodifikasi adalah sebagai berikut:
– Code civil Perancis dikembangkan menjadi Burgerlijk Wetboek di Negeri Belanda, dan kemudian dikembangkan lagi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia (BW).
– Code de commerce Perancis dikembangkan menjadi Wetboek van Koophandel di Negeri Belanda, dan kemudian dikembangkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang di Indonesia (WvK).
– Code Penal Perancis berkembang menjadi Wetboek van Strafrecht di Negeri Belanda, dan kemudian dikembangkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP).

Di bidang hukum acara, perkembangannya adalah sebagai berikut: Code de procedure civil berkembang menjadi Wetboek van Rechtsvordering baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia, untuk Hukum Acara Perdata. Demikian pula dalam Hukum Acara Pidana, Code d’instruction crimminelle berkembang menjadi . Wetboek van Strafprocesrecht. Bagi golongan Indonesia, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana disatukan dalam Herzien Indonesisch Reglement, disingkat H.I.R.
Khusus untuk Hukum Acara Pidana, Indonesia sekarang telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum j Acara Pidana (KUHAP). Ide kodifikasi ini pun di dalam pembangunan hukum di Indonesia dijadikan saran pula, seperti dirumuskan dalam Garis Besar Haluan Negara. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya semua hukum kodifikasi dari Barat yang berlaku di Indonesia, yang secara umum disebut Code Napoleon, terutama berlaku bagi orang yang tunduk pada hukum Barat, kecuali untuk bidang hukum pidana dan hukum acara, yang berlaku bagi semua orang di Indonesia.

Incoming search terms:

  • pengertian code napoleon
  • kode napoleon
  • code napoleon adalah
  • apa itu code napoleon
  • isi code napoleon
  • istilah code napoleon
  • pengertian code civil
  • hukum napoleon
  • code napoloen adalah
  • apa yang dimaksud code napoleon

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian code napoleon
  • kode napoleon
  • code napoleon adalah
  • apa itu code napoleon
  • isi code napoleon
  • istilah code napoleon
  • pengertian code civil
  • hukum napoleon
  • code napoloen adalah
  • apa yang dimaksud code napoleon