mixed economy (ekonomi campuran)

Hak swasta terhadap sumber daya diakui keberadaannya jika swasta dapat memilih penggunaan sumber daya tersebut . Sampai dimana hak-hak swasta ini berlaku dalam sebuah perekonomian akan mencerminkan sejauh mana perekonomian tersebut bisa disebut sebagai perekonomian campuran, meskipun alat ukur ketepatannya belum tercipta.

Terdapat dua aliran pemikiran mengenai perekonomian campuran. Aliran yang pertama mempertanyakan bagaimana dan mengapa sektor publik telah meningkatkan pangsa hak- hak kepemilikannya. Sedangkan yang kedua mempertanyakan mengapa perekonomian harus dicampur. Aliran yang kedua ini telah menjadi perdebatan sejak masa pasca-perang sampai sekitar akhir tahun 1960-an. Perdebatan ini untuk sebagian menyangkut tujuan-tujuan, namun yang terutama menyangkut apakah beberapa tujuan sosial dan ekonomi tertentu akan lebih baik jika dicapai melalui berbagai haik non-swasta atas sumber daya. Dalam pengertian ini, perekonomian campuran adalah hasil dari kebijakan yang secara sadar didukung oleh partai politik, yang mendapatkan mayoritas suara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk memahami pertumbuhan sektor publik pasca-1945 kita perlu memberi tekanan pada efek dari pengangguran besar- besaran yang terjadi pada tahun-tahun antar- perartg (PD I dan PD 11). Bagi banyak orang, timbulnya tingkat pendapatan yang rendah dan tragedi-tragedi sosial nampaknya menjadi bukti kuat akan adanya inefisiensi dan ketidakadilan kapitalisme, yang sebagian dapat diperbaiki melalui kepemilikan publik atas alat-alat produksi. Keraguan mengenai apakah sumber daya tersebut dialokasikan secara efisien dalam sistem ini terhapus oleh adanya bukti bahwa kepemilikan publik sejalan dengan berlakunya sistem harga (Bhat. e.g. Lange 1936). Alokasi sumber daya yang efisien yang secara teoretis dapat dicapai dalam dunia persaingan sempurna akan dapat dicapai puia oleh perusahan-perusahaan publik yang menyesuaikan tingkat outputnya sampai ke nnk di mana harganya sama dengan biaya-biaya marjinal. Tetapi perbedaan utamanya adalah bahwa dengan modal yang dimiliki publik, keuntungan akan bertambah bagi negara. Hampir sama dengan itu, Keynesian berpendapat bahwa pengangguran bisa menjadi ciri ekuilibrium dari kapitalisme.

Bagi pendapatan dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sebanding dengan peningkatan dalam pembelanjaan publik. Keynes telah menekankan peranan ekspektasi yang pesimisnk daiam mencegah tingkat suku bunga yang rendah atau dalam menghambat ekspansi investasi bisnis yang terlepas dari tingkat suku bunga sebagai sebuah kerangka teoretis dalam menganalisis pengangguran dan inflasi mendapat sanggahan keras, terutama karena kegagalannya dalam menerangkan perilaku mikro dari pelaku- pelaku ekonomi.

Meskipun perdebatan tentang kebijakan seperti itu tetap mendapat dukungan dari kajian-kajian positif tentang cara kerja sistem ekonomi, perdebatan ini tidak secara langsung bersinggungan dengan pertanyaan dasar tentang mengapa sektor publik bisa tumbuh. Malah, sebagian besar perdebatan itu telah menganggap negara sebagai sebuah kekuatan otonom, sebagai sesuatu yang terpisah dari bagian-bagian ekonomi lainnya. Keraguan terhadap karakterisasi seperti itu seharusnya muncul jika diakui bahwa negara-negara absolut modern di Eropa sebelum abad ke-19 memiliki birokrasi dan militer yang inter- vensionistis di mana pelemahan hak-hak pribadi bila kita dapat mengukurnya bisa diperbandingkan dengan sektor-sektor negara di masa modem. Banyak pengikut Marxis yang sangat ingin menempatkan karakterisasi negara modern dalam model produksi kaum kapitalis. Dalam pengertian ini negara adalah bentuk lain dari monopoli modal atau sebuah bentuk kolektif untuk menjamin apa yang menurut kapitalisme tidak dijamin modal swasta, yaitu sistem hukum, kendali atas serikat pekerja, dan lain sebagainya. Sebuah pandangan yang berjangka lebih panjang mengalami perkembangan beberapa dasawarsa kemudian (North dan Wallis 1982; Olson 1982). Industrialisasi yang dimulai pada akhir abad ke-18 mengakibatkan makin meningkatnya pembagian kerja, yang pada gilirannya memperkuat peran biaya-biaya transaksi dan pasokan kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisasi. Selain itu, kekuatan-kekuatan sejenis yang juga telah memberikan kemajuan bagi pekerja menengah, pekerja kerah putih dan mereka yang bergerak di bidang perbankan, akuntansi, hukum, asuransi, properti dan trader, juga menjadi berperan penting dalam mendorong penetapan biaya-biaya transaksi yang mengurangi berbagai jasa layanan pemerintah seperti fasilitas transportasi, keadilan, polisi, pemadam kebakaran, pertahanan, pos, lisensi, pemeriksaan kualitas dan standar-standar pengukuran. Pelemahan hak- hak swasta biasanya memerlukan kelompok atau tindakan kolektif; kecil kemungkinannya terjadi tindakan semacam itu karena di negara-negara demokrasi butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Pada akhir abad ke-19 mulai tampak perubahan-perubahan penting. Selama 1869 sampai 1970 prosentase staf pemerintahan di AS tumbuh dari 3,5% menjadi 18,1% yang menyamai kenaikan dari 7,8% menjadi 19,1% dalam bidang perdagangan eceran, 0,4% menjadi 4,0% dalam bidang keuangan, asuransi, dan lahan yayasan, serta 11,1% menjadi 17,4% dalam bidang-bidang jasa lain. Mungkin hanya dengan analisis lebih lanjut tentang tren-tren jangka panjang semacam ini kita dapat lebih memahami perekonomian campuran.