ARTI FEODALISME DAN DESPOTISME TIMUR – Semua masyarakat agraris adalah masyarakat berorganisasi negara yang sangat terstratifikasi. Akan tetapi, seperti halnya masyarakat agraris yang berbeda dalam cara-cara organisasi ekonomi dan sosial, demikian pula mereka berbeda dalam struktur negara. Ada dua tipe negara agraris yang terus menarik perhatianpara ilmuwan sosial: negara feodal dan apa yang dapat disebut negara agrobirokrasi. Di dalam masyarakat feodal pemilikan tanah adalah pribadi, dan bangsawan pemilik tanah menguasai suatu kelas petani yang berada di bawahnya; atas kelas ini ia menjalankan kaidah politik dan yurisdiksi hukum. Akan tetapi, pemilikan tanah demikianbukannya tak bersyarat atau mutlak, yang sekali dicapai dan seterusnya tanpa embel-embel. Malah, tanah dapat diperoleh dalam bentuk hadiah (fief). Suatu hadiah ialah tanah yang diberikan oleh seorang bangsawan tinggi kepada bangsawan yang lebih rendah atau sebagai imbalan atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban ter tent u, khususnya pelayananmiliter atau perlindungan pribadi. Mereka yang dihadiahi suatu fief juga memperoleh yurisdiksi hukum atas petani-petani yang bekerja di atas tanah hadiah itu. Dengan demikian, pemilikan dan pengawasan atas tanah itu berkaitan erat dengan lembaga p olitik yang dikenal sebagai vassalage. Vassalage ialah ikatan pribadi di antara tuan tanah-tuan-tanah yang peringkatnya tidak sama. Vassalage berbentuk suatu kontrak yang mengikat pihakpihak itu ke dalam kewajiban bersama dan disimbolkan oleh sumpah setia pribadi. Melalui lembaga ini, suatu hirarki bangsawan yang kompleks ditetapkan, mulai dari vasal peringkat terendah di bagian dasar sampai kepada raja pada puncaknya. Pada prinsipnya raja mungkin saja pemilik semua tanah, tetapi sesungguhnya tanah ini dapat saja diberikan sebagai hadiah kepada serangkaidn bangsawan berb agai peringkat. Setiap bangsawan menjalankan yurisdiksi hanya atas tanah-tanah yang telah dihadiahkan kepadanya. Vassalage dan fief, dengan demikian, merupakan suatu jenis sistem politik tertentu yang dicirikan oleh adanya desentralisasi, yang oleh Perry Anderson (1974a) disebut pengkotak-kotakan kedaulatan (parcellization of sovereignty) di kalangan hirarkhibangsawan. Bukannya menanamkan kekuasaan dalam suatu negara yang terkoordinasi secara sentral, pemerintahan feodal menyebarkannya di kalangan sejumlah bangsawan, yang masing-masing mempuyai yurisdiksi yang dibatasi secara ketat atas suatu daerah geografis yang terbatas dan atas sejumlah orang yang terbatas. Karena sifat pemerintahan feodal yang desentralistis itu, maka tempat pemukiman bangsawan terletak di pedalaman (yakni, dalam istana mereka), dan suatu ideologi yang menjunjung kebajikan kehidupan pedesaan menyertai praktek ini.

Sistem feodal yang sesungguhnya yang cocok dengan uraian di atas tetap bertipe masyarakat agraris. Memang, hanya ada dua contoh masyarakat feodal yang pada umumnya diakui oleh para sejarawan. Prototipe feodalisme yang terdapat di Eropa Barat sejak kira-kira abad ke -9 sampai abad ke-15. Sebagai tambahan, para sejarawan pada umumnya sepakat bahwa suatu tipe feodalisme telah ada di Jepang sejak kira-kira abad ke-14 sampai ke-19. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan lokal, sistem feodal Eropa dan Jepang adalah sangat sama. Apakah yang melandasi rezim feodal? Kebanyakan sarjana dalam masalah ini mengemukakanbahwa bentuk pemerintahan feodal tirnbul sebagai respons terhadap kebutuhan militer yang baru yang dijumpai setelah runtuhnya kerajaan besar yang tersentralisasi. Feodalisme Eropa, misalnya, telah terben tuk sebagai akibat jatuhnya Roma. Runtuhnya wewenang politik roma telah membuat komunitas-komunitas mudah diserang oleh suku-suku Jerman yang merampas dan memangsa banyak dari apa yang dulunya masuk kerajaan Romawi. Karena itulah maka perlu untuk memadukan pemerintahan politik dan spesialisasi militer sebagai suatu cara berlindung terhadap serangan-serangan itu.

Sementara banyak masyarakat agraris disebut feodal, kebanyakan telah mengembangkan sistem-sistem politik yang sangat kontras dengan sifat rezim feodal yang terdesentralisasi. Memang, kecenderungan umum dalam masyarakat-masyarakat agraris adalah untuk sentralisasi, bukannya fragmentasi, kekuasaan. Banyak peradaban agraris ditandai oleh bentuk negara yang sangat tersentralisasi, birokratis, dan berkuasa secara intensif di mana massa sangat tersubordinasi terhadap suatu elit yang kecil. Pengertiri modern mengenai negara agrobirokrasi clespotik didasarkan pada gagasan Marx yang terkenal bahwa banyak masyarakat non-Eropa dilambangkan oleh cara. produksi Asia yang khas. IvIarx mengerriukakanbahwa masyarakat-masyarakat Asia yang besar seperti India dan Cina berbeda dari feodalisme Eropa. Ditandaskannya bahwa cara produksi Asia khusus dicirikan oleh tidak acianya pemilikan tanah secara pribadi dan oleh adanya suatu negara yang tersentralisasi yang mengatur sistem-sis tem irigasi yang kompleks ke seluruh wilayah yang luas. Ia berpendapat bahwa pertaniart, hidraulik berskala besar, yang diharuskan oleh iklim yang gersang, merupakan dasar teknologis karena tidak adanya p emilikan tanah pribadi, dan sifat negara yang terpusat dan despotik. Sarjana modern yang paling terkemuka yang menyempumakan pengertian cara produksi Asia ialah Karl Wittfogel. Wittfogel (1957) mengemukakan bahwa untuk suatu tipe masyarakat tertentu — yang sering disebut-nya despotisme Dunia Timur (oriental despoti sni) diIam-bangkan oleh pemilikan tanah oleh negara; adanya bangunan irigasi berskala besar yang diperlukan untuk pertanian hidraulik; dan adanya suatu negara despotik yang kejam yang menuntui kekuasaan total atas rakyatnya. Seperti halnya Marx, Wittfogel menandaskan bahwa basis bagi negara despotik demikian ialah kebutuhan akan pertanian hidraulik dalam iklim gersang. Wittfogel percaya kekuasaan pemerh-itahan, yang tersentmlisasi diperlukan untuk menciptakan dan memper tahankan suatu jaringan bangunan irigasi yang luas. Sem akin bes ar bangunary itu, semakinbesar pula sifat negara yang tersentralisasi dan despotikitu, Akan tetapi Wittfogel lebih maju satu Iangkah lebih besar dari Marx. Ia telah memperIuas gagasan despotisme Dunia Thrtur sampaimencakup m asyarakat -masyarakat non-Asia yang mempymyai jaringan pengairan berskala kecil (Hawaii) maupun masyarakat-masyarakat non-Asia yang tidak mempunyai sistem irigasi sama sekali (misalnya Rusia). Dalarm kasus yang disebut terakhir, Wittfogel inengemukakan bahwa sekali suatu despotisme Dunia Timur telahberkembang, maka despotisme itu dapat terbawa melalui difusi ke masyarakat-masyarakat lainnya. Pada akhirnya Wittfogel tiba pada pandangan bahwa banyak masyarakat yang cukup berbeda dibanyakbagian dunia ini sebagai con toh daripada despotisrne Dunia Timur.

Wittfogel pacla alchirnya menguraikan pengertian peradaban hid-raulik despotik itu terialu jauh. Ia secara tajam telah dikritik karena mencampuradukkan tipe umum banyak masyarakat yang berbedabeda (P. Anclerson, 1974b). Kritik ini agaknya dapat dibenarkan karena mengemukakan sebagai contoh peradaban hidraulik seperti pada masyarakat-masyarakat tak 13ernegara dan primitif misalnya Aborijin dan orang-orang Indian Hopi hortikultural dari barat claya Amerika Serikat. Ia juga dikritik atas dasar bahwa sejumlahinasyarakat telah mengembangkan ciri-ciri pemerintahan sentralisasi sebelum ditemukan sistem-sistem irigasi yang kompleks. Namun, teori Wittfogel b ukanlah teori tentang asal mula negara, tetapi tentang munculnya suatu jenis negara despofik tertentu yang tidak biasa (Harris, 1977). Dan dalarn hubungan ini Wittfogel mempunyai pembela-pernbela yang kokoh. Harris (1977), misalnya, menandaskanbahwa catatan dari temuan-temuan arkeologis pada umumnya mengungkapkan adanya kenaikan tahap demi tahap dalam kekuasaan despotik negara yang meningkat paralel dengan ukuran dan kompleksitas bangunan irigasi. Meskipun tidak ada keraguan bahwa dalam hal-hal tertentu Wittfogel telah mengemukakan teorinya sampai di luar batas yang mungkin, masalah pokoknya ialah apakah terdapa t suatu inti dasar kebenaran dalam tuntutan utama Wittfogel. Peradaban seperti Cina dan India hampir pasti adalah negara-negara agrobirokrasi despotik yang tersentralis asi. Tetapi apakah pertanian hidraulik merupakan basis teknologis atau tidak bagi despotisrne demikian masih merupakan suatu pertanyaan yang belum terjawab.

Filed under : Bikers Pintar,