policy sciences (ilmu-ilmu kebijakan)

Ilmu-ilmu kebijakan mempelajari pemahaman proses keputusan dari lembaga-lembaga umum dan perorangan, serta membahas penilaian signifikansi semua pengetahuan untuk tujuan-tujuan pembuatan keputusan. Istilah ilmu kebijakan baru diperkenalkan setelah Perang Dunia II oleh Lernerdan Lasswell (1951) merujuk kepada munculnya perhatian kalangan spesialis dalam berbagai disiplin pada masalah keputusan ini. Perkembangan berikutnya ditandai dengan kemajuan alat-alat konseptual pendirian program-program kebijakan di universitas-universitas, lembaga-lembaga pemerintahan, dan sektor swasta; serta ditandai dengan ledakan pertumbuhan analisis kebijakan. Para pakar kebijakan dalam kesemuanya itu belum mengembangkan identitas professional yang jelas atau pemahaman bersama tentang peran mereka yang sesungguhnya dan yang lebih disukai dalam evolusi peradaban.

Para pakar ilmu kebijakan secara tradisional adalah tamatan dari program-program akademis dalam bidang adminsitrasi negara atau administrasi bisnis , ilmu politik, ilmu ekonomi, jurisprudensi, dan sejenisnya. Sejak 1960-an, para pakar ilmu kebijakan juga mulai muncul dari ilmu fisika dan ilmu alam dengan jumlah yang terus meningkat. Disiplin-disiplin ini mempunyai sedikit hubungan dengan teori kebijakan tradisional tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kebijakan utama pada masa kita. Dengan pola karir yang tipikal, para ilmuwan di lembaga penelitian atau laboratorium menemukan minat-minat dan bakat- bakat laten sebagai upaya awal untuk mengaitkan pengetahuan khusus mereka dengan lingkungan yang lebih luas. Lingkungannya tersebut cenderung memelihara dan memperkuat inisiatif hingga tingkat pengetahuan itu diharapkan membawa hasil dalam keamanan nasional, keuntungan politik domestik, kekayaan, kesejahteraan, prestise, atau dalam hal-hal yang lain. Ahli kebijakan yang peka segera belajar memelihara ekspektasi ini melalui penyampaian hasil-hasil yang parsial, serta menjustifikasi sains dan beasiswa lebih jauh dalam pengertian bahwa lingkungan itu menghargai.

Para ahli ilmu kebijakan cenderung bersatu pada tataran pandangan umum, terlepas dari perbedaan asal-usul mereka. Unsur pembeda dari pandangan umum ini adalah kontekstualitas (contextuality). Satu penyelidikan yang mengurangi pertimbangan-pertimbangan realisme atau yang bernilai bagi mereka yang menggeluti satu dispilin, misalnya, bisa diterima oleh editor naskah yang melaksanakan standar displin itu. Tetapi, itu tampaknya tidak bisa diterima oleh pembuat keputusan, yang tidak terkesan dengan pembagian buruh secara akademis tradisional, yang tidak mampu mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lain dalam evaluasi tindakan alternatif. Unsur lainnya adalah “orientasi problem” yang mencakup tugas-tugas yang secara logis diperlukan dalam pilihan rasional alternatif-alternatif. Pilihan rasional memerlukan proyeksi-proyeksi tentang konsekusensi-konsekuensi yang mungkin dari alternatif-alternatif, serta preferensi dalam mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi tersebut. Dengan demikian, para spesialis dalam preferensi, termasuk sebagian filosuf, secara perlahan mengetahui bahwa prioritas-prioritas di antara tujuan bergantung pada proyeksi, yang pada gilirannya tergantung kepada penjelasan kecenderungan serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan itu. Sebaliknya, para spesialis dalam proyeksi, sebagian besar para ilmuwan, secara perlahan belajar memperjelas dan menyatakan tujuan-tujuan mereka secara eksplisit agar bisa membimbing penelitian kebijakan empiris, (konotasi “Bebas nilai” “sains” dilemahkan, sedangkan sains sebagai pengejaran “pengetahuan yang dapat dibuktikan” dipertahankan). Unsur ketiga adalah sintesa dari metode ganda (multiple methods). Setiap metode observasi atau analisis cenderung mengalihkan perhatian dari beberapa aspek yang secara potensial penting mengenai situasi yang ada. Penggunaan metode ganda membantu mengganti kerugian bagi pandangan-pandangan yang buta seperti itu. Secara umum, mengandalkan berlebihan pada pendekatan parsial terhadap analisis kebijakan mengarah pada kesalahan dalam praktek.

Pengintegrasian pengetahuan dari banyak sumber dan penerapan pengetahuan tentang masalah-masalah kebijakan tergantung kepada alat-alat konspetual. Idealnya, alat-alat seperti itu mengkristalkan dan secara aman memberikan label pembedaan utama yang ternyata berguna di berbagai pengalaman. Mereka tidak memberikan jawaban umum untuk persoalan-persoalan tertentu, Sebagaimana yang diharapkan dari teori-teori empiris dan normatif. Tapi, alat-alat konspetual bersifat heuristik: sebagai prinsip prosedur, mereka membimbing pencarian data dan padangan yang berkaitan dengan suatu keputusan tertentu. Sebagai prinsip isi, mereka menguraikan pertimbangan-pertimbangan umum yang terlibat dalam suatu keputusan dan membantu membawa pengetahuan yang terakumulasi dari berbagai zaman, tempat dan konteks kebudayaan. Sebagai daftar singkat tentang konsep-konsep yang saling berkaitan, mereka mengantisispasi atau menerapkan temuan-temuan psikologi kognitif dalam pemprosesan informasi di dalam memori jangka-pendek yang dipaksakan (Simon 1981). Penguasaan terhadap alat konseptual ini mempermudah seorang pakar ilmu kebijakan memaksimumkan potensi rasionalitas di dalam tekanan waktu, sumber daya, serta faktor-faktor lain dalam keadaan itu.

Lasswell (1971) dan para kolaboratornya (Lasswell dan Kaplan 1950); Lasswell dan McDougal 1992) telah mendefinisikan perangkat alat-alat konseptual yang paling komprehensif pada 1940-an tetapi padanan yang tepat secara terus menerus ditemukan kembali oleh yang lain. Untuk memahami perilaku, para ahli ilmu kebijakan mempostulasikan bahwa orang berbuat secara selektif untuk memaksimalkan hasil yang dikehendaki sesuai dengan perspektif mereka sendiri tetapi tindakan itu kurang rasional sebab perspektif-perspektif yang relevan tidak sempurna, terdistorsi, dan tidak disadari dalam berbagai segi dan tingkatan. Perspektif tersebut juga merupakan hal yang bisa berubah. “Postulat maksimaiisasi” Lasswell (1971) dan “prinsip rasio-nalitas terikatnya” Simon (1983) pada dasarnya merupakan alat yang memadai untuk memahami perilaku. Untuk memetakan konteks yang mempengaruhi (dan dipengaruhi oleh) perilaku perseorangan atau kelompok, ilmuwan kebijakan menggunakan model-model konseptual proses keputusan serta proses-proses sosial yang lebih luas. Model proses keputusan, di antara yang lain- lain, mengarahkan perhatian kepada pokok-pokok ganda terhadap mana kekuasaan harus atau mungkin digunakan untuk membentuk keputusan. Model proses sosial yang lebih luas, di antara yang lain-lain, mengarahkan perhatian kepada basis-basis sosial yang berbeda, justifikasi, dan strategi dari elite kekuasaan dan terhadap hasil-hasil sosial dan pengaruh keputusan Untuk mengenalkan mereka sendiri pada konteks, para pakar ilmu kebijakan melakukan tugas-tugas cendekiawan yang diperlukan dalam keputusan rasional. Tugas-tugas ini telah dikonseptualisasikan dengan cara-cara yang nyaris setara oleh Simon (1983) dan banyak lagi yang lain.

Sementara konvergensi ke arah pandangan umum dan alat-alat konseptual yang sepadan akan terus diperkuat melalui pengalaman kebijakan praktis, proses konvergensi itu sesungguhnya jauh dari sempurna (Brunner 1991). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalam cara pandang disiplin tetap muncul. Sampai tingkat tertentu, mereka masih terpantul hingga tingkat tertentu dalam istilah-istilah seperti analisis kebijakan (ilmu ekonomi), kajian-kajian (studi) kebijakan (ilmu politik), sosio ekonomi (sosiologi) dan masalah- masalah filsafat dan umum (filsafat). Lebih dari itu pula, asumsi-asumsi yang terbatas mengenai perilaku manusia tetap berlanjut. Untuk tujuan-tujuan ilmiah secara sempit, acap kali diasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh hukum-hukum perilaku yang tidak berubah-ubah (walaupun pilihan-pilihan ada) atau oleh rasionalitas tujuan (walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam perspektif dan perilaku). Disamping itu, pendekatan reduksionis tetap ada.Untuk alasan-alasan teknis, sering lebih memudahkan untuk mengenyampingkan apa yang tidak mudah dihitung atau dirumuskan, untuk menganggap pilihan-pilihan sebagai yang tertentu atau pasti, atau menganggap bahwa keputusan-keputusan itu memang berbeda (dibuat secara definitif) bukan diperbaiki karena situasi berubah. Sepanjang pendekatan parsial seperti itu tetap ada, maka tidak tepat untuk membatasi ilmu kebijakan kepada konsepsi integratif Lasswell dan para kolaboratornya, dan merujuk kumpulan pendekatan parsial tersebut sebagai “gerakan kebijakan”.

Bangkitnya para pakar kebijakan dari semua jenis dipercepat oleh kompleksitas masyarakat modern yang semakin meningkat.Teknologi berbasis sains terus memecah bagian buruh sosial menjadi bagian-bagian yang bahkan lebih khusus lagi, dan pada saat yang sama menghubungkan antar tersebut secara lebih kokoh dan lebih cepat melalui alat-alat komunikasi dan transportasi modern. Hal ini menambah rumitnya persoalan keputusan pada sektor negara dan swasta, sebab lebih banyak pertimbangan (dan lebih khusus) harus diperhatikan. Sebagai jawaban, para pembuat keputusan membutuhkan lebih banyak bantuan dari para ahli, dan lembaga-lembaga pendidikan serta penelitian guna memenuhi tuntutan itu. Pertumbuhan diakselerasikan dengan didirikannya jurusan-jurusan kebijakan generasi- pertama di universitas-universitas besar pada akhir 1960-an. Para lulusan dari sekolah-sekolah ini telah direkrut di kantor-kantor perencanaan atau evaluasi di badan-badan pemerintah, divisi- divisi riset dari kelompok-kelompok politik yang terorganisasi, think-tank swasta, dan program- program kebijakan universitas kesemuanya itu telah berkembang dan bertambah banyak jumlahnya sejak 1970-an. Dalam menimbang munculnya ledakan analisis kebijakan, Rivlin (1984) menemukan suatu paradoks: tak ada lagi masalah besar dalam perdebatan pemerintah Amerika Serikat tanpa merujuk kepada banyak analisis kebijakan dari para peserta yang terlibat. Namun belum ada kemajuan untuk masalah-masalah utama, seperti defisit anggaran belanja pemerintah federal, di mana jalan buntu dan pencarian obat mujarab cenderung berlaku.

Dari perspektif yang lebih luas, tak banyak yang meragukan bahwa revolusi ilmiah telah gagal menghapuskan zona-zona kemiskinan di tengah-tengah masyarakat banyak, atau menjadikan struktur dunia politik berperadaban baik pada masa sebelum maupun setelah Perang Dingin. Pada prinsipnya, buah pengetahuan sudah tersedia untuk semua. Dalam prakteknya, pengetahuan acap kali secara selektif digunakan demi keuntungan sekelompok orang kecil. Si kaya dan si miskin dalam posisi memberikan kompensasi atau memberikan pelayanan para pakar kebijakan. Tetapi ilmuwan kebijakan mungkin juga membantu yang lemah, yang miskin, serta yang lainnya yang belum mendapat keberuntungan, juga kepentingan umum lainnya. Pertanyaan kepentingan siapakah yang dilayani dikacaukan dengan identitas-identitas profesional, yang masih saja mengalir. Salah satu tugas yang masih berlanjut dari ilmu kebijakan dan gerakan kebijakan adalah untuk menilai pengaruh mereka sendiri pada kebijakan dan masyarakat. Untuk penilaian ini, pencarian kriteria yang mumpuni dapat dipandu dengan Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia.

Incoming search terms:

  • ilmu kebijakan

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • ilmu kebijakan