poverty (kemiskinan)

Definisi kemiskinan memang mengundang kontroversi politik dan sosial yang nyata. Namun, perdebatan ini tak bisa dipandang sebagai perdebatan semantik belaka. Definisi sosial tentang kemiskinan adalah penting karena, pertama, ia menentukan seberapa jauh, jika ada, suatu pemerintahan menerima bahwa masalah itu sendiri memang ada, dan kedua, karena ia mempengaruhi kebijakan apa yang harus dipakai untuk mengatasi kemiskinan dan, konsekuensinya, golongan miskin diperlakukan.

Ada tiga pendekatan historis dan ilmiah yang bisa dibedakan dalam perdebatan kontemporer tentang kemiskinan: kemiskinan penghidupan (subsisten) atau absolut, kebutuhan dasar, dan deprivasi relatif (Townsend 1993).

Kemiskinan penghidupan atau absolut

Kemiskinan subsisten atau absolut mengimpli-kasikan adanya pendapatan minimum dasar tertentu sebagai ukuran untuk bisa mempertahankan efisiensi fisiologis. Berangkat dari riset perintis yang dilakukan oleh Charles Booth dan Seebohm Rowntree pada pergantian abad kesembilan belas, pendekatan ini memerlukan kalkulasi garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum, seperti pangan, papan, sandang, bahan bakar dan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan untuk mempertahankan efisiensi fisik (Rowntree 1901). Implikasi-implikasi terhadap kebijakan dari pendekatan ini adalah jika masyarakat bisa menyediakan pendapatan yang memadai untuk kebutuhan subsisten, maka kemiskinan bisa dihilangkan. Untuk alasan inilah terutama pendekatan subsisten mendapat dukungan dari para penentu kebijakan dalam negara-negara industri seperti Inggris dan Amerika Serikat, dan di sebagian negara Dunia Ketiga seperti India (Townsend 1993).

Pendekatan subsisten dikritik karena terlalu simplistik dan tidak fleksibel. Ia mengabaikan fakta bahwa kebutuhan individu, bahkan untuk pangan, lebih banyak ditentukan oleh konvensi dari pada penilaian ilmiah atau oleh ahli. Jadi, meski dimungkinkan merumuskan ukuran tunggal mengenai kebutuhan wajib untuk efisiensi fisik, perilaku mereka yang terpaksa bergantung pada ukuran itu tidak dengan sendirinya sesuai dengan rezim kaku yang didiktekan aturan tersebut. Tak terhindarkan, ukuran ini mengetengahkan suatu gaya hidup bagi orang miskin yang secara signifikan berbeda dari anggota masyarakat lainnya. Meskipun demikian, ia sangat berpengaruh dalam determinasi tingkat keamanan sosial di banyak negara.

 

Kebutuhan dasar

Konsep kebutuhan dasar mencakup gagasan mengenai kebutuhan subsisten dan pada dasarnya telah digunakan dalam diskusi-diskusi tentang kemiskinan di negara-negara Dunia Ketiga. Pendukung pendekatan ini mengemukakan bahwa ia “harus ditempatkan dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara” (International Labour Office 1976). Pendekatan kebutuhan dasar berisi dua elemen kunci: pertama, pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten akan pangan, papan, pakaian dan barang-barang rumah tangga tertentu, dan kedua, jasa-jasa penting tertentu seperti air minum yang aman, sanitasi, transportasi umum, pelayanan kesehatan dan pendidikan (Townsend 1993). Konsep ini telah dioperasionalisasikan oleh sejumlah organisasi internasional seperti ILO, UNESCO dan Bank Dunia.

Ide mengenai kebutuhan dasar telah dikritik untuk alasan yang sama seperti kemiskinan sub-sisten, keduanya dianggap sebagai pendekatan yang absolut. Disamping itu, Townsend (1993)

mengemukakan bahwa untuk membatasi kebutuhan manusiawi orang miskin di negara-negara Dunia Ketiga sampai pada apa yang dibutuhkan untuk semata-mata keselamatan fisik adalah suatu bentuk rasisme, di mana orang-orang yang “tidak canggih” dianggap punya kebutuhan lebih rendah dari pada yang dibutuhkan golongan “peradaban . Namun demikian, konsep kebutuhan dasar yang universal dihidupkan kembali oleh Doyal dan Gough (1991) yang menekankan, menentang relativisme, bahwa kesehatan dan otonomi meru-pakan kebutuhan manusia yang mendasar dan sama untuk semua orang. Mereka berpendapat bahwa kebutuhan sebelas golongan kedua (rendah) atau kebutuhan lanjutan, yang sama untuk semua budaya, harus juga dipenuhi karena semua secara universal dan positif memiliki kontribusi pada kesehatan fisik dan otonomi. Ini termasuk makanan nutrisi dan air bersih rumah pelindung; lingkungan kerja yang tidak kacau perawatan kesehatan yang tepat dan kontrol kelahiran serta pengasuhan anak yang aman.

 

Deprivasi relatif

Pendekatan ketiga, deprivasi relatif, menggariskan bahwa setiap ukuran kemiskinan dan oleh karena-nya jumlah orang yang dianggap dalam kemiskinan hanya bisa ditentukan melalui rujukan pada standar hidup anggota masyarakat tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada tingkat pendapatan yang dibutuhkan bagi individu untuk berpartisipasi dalam berbagai peran, hubungan dan konsumsi, yang mencerminkan keanggotaan penuh dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Pendapatan didefinisikan dalam pegertian yang paling luas, sehingga memasukkan sumber daya seperti aset, perumahan, keuntungan sampingan perusahaan, pendidikan, kesehatan dan jasa sosial lainnya. Jadi, menurut Townsend yang paling dekat terasosiasi dengan pengembangan konsep kemiskinan relatif individu-individu dan keluarga termasuk dalam kemiskinan ketika sumber daya mereka sangat jauh di bawah milik rata-rata individu atau keluarga, sehingga mereka terjauhkan dari pola-pola hidup, kebiasaan dan aktivitas yang lazim (Townsend 1979; 1). Pemilihan istilah eksklusi sosial oleh, misalnya, Uni Eropa, dari pada memakai istilah “kemiskinan” menunjukkan adanya suatu penerimaan umum atas perspektif yang lebih luas ini, jika tidak sebagai ukuran Townsend yang tepat mengenai kemiskinan.

Ada dua implikasi utama yang muncul dari pendekatan deprivasi relatif ini. Pertama, bahwa eradikasi kemiskinan menjadi jauh lebih berat ketimbang di bawah definisi subsisten, dan tergantung pada reduksi ketidaksetaraan dalam masyarakat. jadi, kemiskinan adalah sisi lain dari uang logam kekayaan dan keduanya merupakan produk dari ketidaksetaraan struktural. Kedua, pendekatan relatif menunjukkan adanya standar-standar yang berbeda dalam masyarakat yang berbeda menurut kebiasaan dan praktik lokal. Namun demikian, pemilahan ini tak perlu dibesar-besarkan karena memang ada tumpang tindih dalam hal standar hidup antara negara yang makmur dan relatif miskin. Misalnya, populasi termakmur kelima di negara yang relatif miskin seperti Meksiko, Malaysia dan Turki jauh lebih baik dari pada golongan termiskin kelima di Inggris (Townsend 1993).

Studi-studi awal mengenai kemiskinan relatif didasarkan pada pendapatan yang bersifat relatif untuk tingkat bantuan sosial nasional (Townsend dan Abel-Smith 1965). Yang lebih baru, setengah dari rata-rata pendapatan digunakan sebagai ukuran kemiskinan di sebagian besar negara Eropa. Para peneliti kemiskinan, yang cenderung sepakat bahwa definisi relatif adalah yang paling tepat (untuk pembelaan pendekatan absolutis, lihat Sen 1993), telah menggunakan tiga cara yang berbeda untuk mengukurnya pendekatan konsensus sosial (Mack dan Lausley 1985), yang didasarkan pada kesepakatan publik bersama mengenai barang dan jasa apa yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari pendekatan standar anggaran (Bradshaw 1993), menurut pendekatan ini para pakar membuat penilaian profesional mengenai berapa banyak yang diperlukan oleh unit keluarga yang beragam, untuk kelangsungan hidupnya, dan pendekatan behavioral (Townsend 1979), yang menguji bagaimana sesungguhnya orang berperilaku berkaitan dengan tingkat-tingkat pendapatannya.

Kesimpulan

Sementara masih ada persoalan dengan masing- masing metode ini, tak perlu diragukan, ada intensitas baru dalam pencarian ukuran obyektif dari kemiskinan. Namun, penting diperhatikan agar perdebatan akademis tidak mengaburkan masalah riilnya meningkatnya kemiskinan di dalam dan antar negara, dan meningkatnya ketidaksetaraan yang menciptakan pemisahan tajam antara orang kaya dan miskin, serta negara kaya dan negara miskin. Pada saat yang sama, para pembuat kebijakan di sejumlah negara maju lebih peduli untuk menghilangkan problem “orang miskin”, atau strata itu kadang dirujuk sebagai “kelas bawah”, ketimbang mencegah atau menghilangkan kemiskinan.

Keseluruhan masalah kemiskinan ini definisi, makna dan respon politik merupakan bidang perebutan di mana para pembuat kebijakan bisa memilih definisi ilmiah mengenai kemiskinan dan teori mengenai sebab-akibat dengan maksud, ketika kemiskinan didefinisikan dalam istilah-istilah yang absolut, respon kebijakan kemungkinan akan minimal dan selektif kesejahteraan kondisional untuk yang paling miskin. Ketika kemiskinan didefinisikan dalam istilah deprivasi relatif, respon wajib diarahkan pada perubahan signifikan dalam struktur sosial, dan terutama dalam distribusi sumber daya keadilan distribusi untuk semua warga.

 

Incoming search terms:

  • definisi kemiskinan
  • pengertian kemiskinan

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • definisi kemiskinan
  • pengertian kemiskinan