nationalization (nasionalisasi)

Inti dari istilah nasionalisasi adalah tindakan mengalihkan sumber daya milik swasta menjadi sumber daya milik pemerintah pusat (atau pemerintah lokal dalam kasus “munisipalisasi”). Kemudian mungkin timbul pertanyaan tentang bagaimana penggunaan dan pengembangan sumber daya dan organisasi ekonomi dari produksi bisa diprediksikan akan berubah. Bukannya menelaah masalah ini lebih mendalam, banyak pakar ekonomi di Eropa dan Amerika Utara justru menunjukkan sikap praktis. “Nasihat apa yang seharusnya diberikan mengenai penggunaan sumber daya itu?” tanya mereka, yang didasarkan atas anggapan bahwa para manajer, abdi masyarakat dan menteri tidak bersedia menerima nasihat itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya itu harus digunakan secara efisien, maka para pakar ekonomi menerjemahkan konsep efisiensi mereka sendiri dalam bentuk petunjuk-petunjuk perilaku. Industri-industri milik pemerintah, sebagaimana dalam perkiraan awal, seharusnya menetapkan harga untuk pengguna dan meluaskan penggunaan sumber daya tersebut pada satu titik di mana biaya output marginalnya sama dengan harga. Landasan pemikirannya, tidak mungkin mendapatkan laba dengan cara mengalihkan penggunaan sumber daya tersebut ke dalam atau ke luar industri bersangkutan, karena penilaian konsumen atas takaran sumber daya marginal sama dengan penilaiannya dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Aturan seperti ini mengandung berbagai implikasi yang sangat besar, karena berarti mengusulkan katakanlah  tarif- tarif listrik yang berbeda untuk saat yang berbeda dalam satu hari, penetapan tarif mahal untuk transportasi, gas dan listrik untuk wilayah- wilayah pedesaan yang berbiaya tinggi, tarif tinggi untuk angkutan kereta api yang penuh sesak dan berjarak jauh. Sudah banyak karya dihasilkan berkaitan dengan implementasi berbagai usulan kebijakan ini, dalam rangka mengidentifikasi biaya-biaya marjinal jangka pendek maupun jangka panjang, tuntutan elastisitas dan aspek-aspek alur waktu dari proyek-proyek investasi. Sementara banyak pakar ekonomi belum menyadari bahwa harga pada biaya marjinal itu harus dimodifikasi dengan mempertimbangkan masalah distribusi pendapatan dengan alasan bahwa sistem perpajakan adalah cara yang tepat untuk mengatasinya mereka tidak melaksanakan aturan sederhana ketika terdapat efek limpahan (spill over effect) atau ketika arus informasi di- anggap belum memadai. Karena itu bidang kesehatan dan pendidikan dianggap sebagai usaha memunculkan berbagai pertimbangan lain.

Masalah laten mengenai cara pemanfaatan sumber daya itu akhirnya menghangat lagi dengan munculnya kembali kepemilikan negara pada tahun 1970-an, antara lain sebagai akibat meningkatnya pengaruh elemen penentang dalam pemikiran ekonomi Amerika Serikat yakni kajian mengenai perilaku institusional dan juga sebagian karena berbagai nasehat para pakar ekonomi mengenai kebijakan telah diabaikan atau terlalu sulit untuk diimplementasikan. Pembatasan kepentingan swasta untuk mengangkat kepentingan negara bisa dilakukan melalui berbagai cara. “Regulasi” seperti ini mempunyai sejarah panjang di Inggris, dengan melibatkan bidang-bidang seperti inspektorat pabrik dan pengawasan jalan kereta api dan perusahaan minyak swasta pada saat perang. Pengalihan beberapa industri strategis segera setelah tahun 1945 menjadi milik pemerintah itu bisa dikatakan sebagai cerminan mentalitas pengepungan (siege mentalityjtahun 1930-andan 1940- an. Kajian tentang isu-isu semacam ini masih ditunggu hasilnya, untuk menggantikan perkembangan teori-teori “positif” yang berasal dari khasanah pemikiran Amerika Serikat mengenai karakteristik hak pemilikan dari perusahaan negara. Sebagai contoh, salah satu pendekatan menegaskan bahwa warga negara yang berstatus pemilik dapat kehilangan haknya dalam kegiatan kepemilikan negara hanya dengan melakukan tindakan yang berbiaya tinggi seperti migrasi atau bergabung dalam kegiatan politik. Karakteristik ini berbeda dengan pemilikan swasta, di mana setiap pemilik memiliki kemampuan unilateral untuk membeli dan menjual saham, suatu tindakan yang dipandang sebagai kapitalisasi berbagai hasil tindakan manajemen yang paling aktual. Dengan demikian penyekat besar yang memisahkan antara pemilik dan manajemen muncul dalam perusahaan-perusahaan negara, yang persamaannya paling dekat dengan perusahaan-perusahaan swasta adalah biaya yang dikeluarkan pemilik untuk memantau perilaku manajemen. Dalam kasus kepemilikan negara, penyekat itu memungkinkan terciptanya perilaku yang cermat dari para abdi negara, manajemen dan para politisi. Hasil terbaik dari setiap peru-sahaan negara akan bergantung pada cara men- spesifikasi hak-hak pemilikan itu dan cara menghambat berbagai pihak dalam usahanya meraih posisi memaksimalisasi kepentingan mereka sendiri. Namun yang agaknya bisa dipastikan adalah produktivitas akan lebih rendah dan biaya-biaya per unitnya lebih tinggi untuk perusahaan negara dibandingkan dengan di perusahaan-perusahaan swasta. Pengujian terhadap teori-teori semacam itu sulit dilakukan, karena meskipun perusahaan-perusahaan negara memiliki monopoli-monopoli produksi, namun pada saat bersamaan tidak ada perusahaan swasta yang bisa dijadikan tolok ukur, dan dengan tidak adanya monopoli kita harus memisahkan efek kompetisi dari efek pemilikan. Karena sangat banyaknya tipe institusi di dalam setiap industrinya, maka Amerika Serikat tengah menguji manfaat sumber data yang memperbandingkan antara perusahaan-perusahaan milik negara (di tingkat negara bagian, bukan di tingkat nasional) dan perusahaan-perusahaan swasta, yang sebagian di antaranya diatur melalui regulasi. Bukti mengenai produktivitas dan biaya-biaya per unit menunjukkan pola yang sangat beragam, di mana perusahaan-perusahaan negara terbukti lebih baik dalam pemasokan listrik, perusahaan-perusahaan swasta dalam pengumpulan sampah dan pemasokan air, dan sama sekali tidak ada perbedaan menonjol dalam bidang transportasi. Struktur- sruktur penetapan harga di perusahaan-perusahaan negara tampaknya tidak terlalu berminat untuk menyesuaikan berbagai biaya pemasokan atas kegiatan-kegiatan tertentu, walaupun belum jelas apakah hal ini disebabkan oleh hasil pemilihan umum, gedung-gedung tinggi, atau keengganan mengupayakan keadilan. Hingga saat ini hanya ada sedikit karya yang menjelaskan mengapa sejumlah kegiatan dimasukkan dalam pemilikan negara sementara yang lain tidak.

Incoming search terms:

  • pengertian nasionalisasi

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian nasionalisasi