ARTI NEGARA MODERN TAHAP AWAL

29 views

ARTI NEGARA MODERN TAHAP AWAL – Pembahasan kita mengenai negara feodal menunjukkan bahwa desentralisasi adalah salah satu ciri utamanya. Bentuk organisasi politik yang terfragmentasi hanyaberlangsung beberapa abad saja. Dengan adanya krisis caraberproduksi ala feodal dan munculnya ekonomi kapitalis di Eropa, maka negara-negara feodal dengan cepat beralih menjadi struktur sentralisasi yang masif yang jauh berbeda dari para pendahulunya. Sejak kira-kira abad xvi sampai abad xviii banyak daerah Eropa ditandai oleh munculnya apa yang secara beragam disebut tahap awal negara modem atau monarkhi absolut. Absolutisme berarti memusatkan kekuasaan pemerintahan di tangan seorang raja (monarchi) yang berkuasa dan suatu birokrasi besar yang ditopang oleh pemerintahannya (rule). Negara sekarang ikut campur tangan di dalam memimpin masalahmasalah masyarakat dan berbagai segmennya menurut suatu cara yang jauh lebih intensif bila dibandingkan dengan rezim-rezim feodal lama. Salah satu karakteristik yang paling penting dari tipe negara yang ini ialah perannya sebagai mesin perang; unit-unit militer tetap penting. Sentralisasi kekuasaan monarkhi berarti ideologi monarkhi absolut dilegitimasi oleh ciri yang termasyhur, yakni “asosiasi raja dengan Tuhan”. Meski monarkhi absolut demikian adalah karakteristik Eropa Barat, ia juga timbul di Eropa Timur, khususnya di Rusia di mana telah muncul absolutisme yang sangat kuat. Negara-negara monarkhi yang paling awal muncul di Spanyol. Di sini, muncul pertama kali pada akhir abad xv, Dinasti Hapsburg telahberkuasamelalui perkawinan Ferdinand dan Isabella. Hapsburg mengkonsentrasikan perhatiannya kepada penguasaan kekayaan Dunia Baru melalui pembentukan koloni-koloni di Amerika. Kekayaan yang dikontrol oleh Hapsburgbertambahbanyak dengan adanya logam yang diangkut kembali ke Spanyol dari koloni-koloni seberang laut. Absolutisme di Perancis adalah hasil dari suatu perkembangan lambat-laun yang bermula sejak abad xiv (P. Anderson, 1974b). Tetapi baru pada akhir abad xvii, dibawah pemerirttahan Louis xiv absolutisme Perancis mencapai puncak kekuasaannya. Louis xiv adalah simbol utama pemerintahan absolut di seluruh Eropa. Ialah yang disebut telah menyatakan l’Etat, c’est moi (saya adalah negara), tapi kata-kata itu jelas menyatakan pandangannya mengenai kekuasaannya sendiri (Burns, 1973). Absolutisme Eropa yang paling lemah dan paling singkat usianya ialah monarkhi yang terbentuk di Inggris. Di sini absolutisme bermula pada akhir abad xv dengan munculnya kekuasaan Tudors, yang pada akhimya digantikan oleh Stuart pada akhir abad xvii. Absolutisme Inggris tidak sampai hidup melampaui akhir abad xvii.

Monarkhi-monarkhi absolut Eropa muncul bersamaan dengan runtuhnya feodalisme dan timbulnya ekonomi-dunia kapitalis. Transformasi ekonomi besar ini jelas berada di balik perubahan-perubahan politik besar yang sedang berlangsung. Namun, apa yang belum terpecahkan ialah pertanyaan tentang peran khusus yang dimainkan oleh negara-negara modern tahap awal di dalam kerangka kondisi-kondisi ekonomi yang sangat berubah. Dari sudut pandangan Marx, peran negara absolutis selama periode transisi ini telah dikonseptualisasi melalui dua cara yang sangat berbeda. Di satu pihak, negara absolutis dipandang sebagai suatu kekuatan yang mengantarai kepentingan kaum bangsawan feodal lama dan timbulnya kelas kapitalis (Engels, 1970 (aslinya 1884); Wallerstein, 1974a). Di pihak lain, negara-negara baru yang tersentralisasi telah dipandang sebagai berfungsi untuk melindungi dan membentangi kepentingan kaum bangsawan lama yang sedang menurun terhadap kemajuan kaum borjuis (C. Hill, 1953; Kiernan, 1965; P. Anderson, 1974b; cf. Kieman, 1980). Anderson (1974b) adalah cantoh pendukung posisi alternatif yang terkenal ini: bahwa absolutisme berfungsi untuk menyangga kepentingan kaum bangsawan pada masa perubahan ekonomi yang besar. Suatu cara penting di mana posisi Anderson berbeda dari posisi Wallerstein ialah bahwa Anderson tidak memandang Eropa absolutis sebagai belum mempunyai suatu bentuk ekonomi kapitalis. Malah ia melihat abad absolutisme itu sebagai diperintah oleh “suatu gabungan cara berproduksi feodal dan kapitalis yang kompleks”. Lagi pula, ditandaskannya bahwa hilangnya perhambaan legal tidak berarti berakhirnya eksploitasi feodal atas kaum tani. Malah, dengan pecahnya ikatan tradisional di antara bangsawan dan hamba, maka kaum bangsawan berpaling kepada suatu negara kuat yang tersentralisasi untuk memperkuat dominasi dan eksploitasinya yang berlanjut atas para petani. Dengan demikian absolutisme adalah suatu bentuk kekuasaan yang baru dari kelas bangsawan dalam suatu masa ketika kekuasaan tradisionalnya atas kaum tani telah dihancurkan oleh timbulnya kapitalisme (P. Anderson, 1974b:18):

Absolutisme pada dasarnya adalah suatu unsur dominasi feodal yang disebarkan, diisi kembali, dan dirancang untuk mengikat kembali massa petani ke dalam posisi sosial tradisional mereka — meskipun terdapat dan melawan pencapaian yang telah mereka peroleh dengan adanya tukar-menukar hak. Dengan kata lain, negara absolutis tidak pernah menjadi pelerai di antara aristokrasi: negara adalah kulit pelindung politik bangsawan yang terancam.

Pengertian kita sekarang mengenai masalah ini tidak memungkinkan tercapainya penyelesaian yang pasti tentang ketidaksepakatan di antara Wallerstein dan Anderson. Namun demikian Michael Hechter dan William Brustein (1980) telah melakukan suatu analisis mengenai negara modern tahap awal yang mengemukakan bahwa Wallerstein maupun Anderson telah mengemukakan bagian kebenaran yang signifikan. Mereka mengemukakanbahwa karena semakin besarnya ancaman yang dihadapi oleh kaum borjuis kepada tuan tanah, “negara-negara modern pertama di Eropa Barat telah dibentuk atas kehendak golongan aristokrasi yang memiliki tanah: (1980:1085).  Dengan kata lain, meskipun negara modern tetua timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan ekonomi kaum aristokrat, negara ini pada akhirnya memperoleh kebebasan yang kuat dari kelas itu. Memang, pada saatnya negara semakin berfungsi untuk melayani kepentingan ekonomi yang secara langsung bertentangan dengan kepentingan kaum aristokrasi: yakni kepentingan perluasan kelas kapitalis. Negara semacam ini semakin menjadi suatu negara kapitalis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *