ARTI NEGARA TOTALITER MODERN ADALAH – Suatu uraian klasik mengenai negara komunis kontemporer telah dikemuka-kan oleh Milovan Djilas dal‘m bukunya The Nezv Class (1957). Djilas adalah seorang wakil presiden Yugoslavia sebelumnya yang dikeluarkan dari Partai Komunis dalam tahun 1954 setelah menganjurkan dilakukannya reformasi demokrasi. Dalam tahun 1956 ia dihukum penj ara 10 tahun karena menyatakan ide-ide yang terkandung di dalam The New Class. Meskipun dilepaskan dalam tahun 1961, ia dipenjarakan kembali dalam tahun 1962 setelah diterbitkannya – buku berjudul Conversation with Stalin.

Seperti yang dicatat oleh Djilas, “Segala sesuatu terjadi secaraberbeda di U.S.S.R. dan dinegara-negara Komunis lainnya dari apa yang diantisipasi oleh para pemimpinnya — malahpun pemimpin terkemuka seperti Lenin, Stalin, Trotsky, dan Bukharin. Mereka mengharapkan bahwa negara akan dengan segera lenyap, bahwa demokrasi akan diperkuat. Sebaliknya yang terjadi “(1957:37). Djilas menjelaskan bahwa partai Komunis pasca-revolusi mempunyai tingkat sentralisasi ideologis dan organisasi yang sangat tinggi. Dengan tetap berada pada panggung politik lama setelah kemenangan, partai mulai memperkuat dan mengkonsolidasi kekuasaannya atas sisa masyarakat. Partai mempertahankan suatu suasana kewaspadaan politik yang konstan; kesatuan ideologis dalam partai dituntut dan perhatian yang besar diberikan pada penyingkiran oposisi yang nyata maupun yang potensial. Metode teroris dan penindasan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Hasilnya ialah terciptanya, menurut kata-kata Djilas, “suatu kelas yang kekuasaannya atas orang-orang adalah yang dikenal paling lengkap dalam sejarah yakni elit birokrasi Komunis.” Sampai baru-b aru ini, elit birokrasi telah mempertahankan suatu monopoli administrasi atas seluruh tertib sosial, termasuk kontrol yang lengkap atas seluruh kegiatan ekonomi; tidak mentolerir penyimpangan ideologi dari garis partai dan secara mengambang menggunakan kekuasaan untuk menghukum mereka yang menyimpang; dan menteror pikiran dengan jalan menindas semua temuan dan ciptaan intelektual dan seni yang bertentangan dengan dogma partai yang resmi. Sedikit mengherankan bahwa Djilas menyebut kekuasaan kelas ini “yang dikenal paling lengkap dalam sejarah”. Akan tetapi, sejak pertengahan tahun 1980-an, dengan berkuasanya Mikhail Gorbachev, Uni Soviet telah meresmikan kebijakan glasnost, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk adariya “keterbukaan” yang lebih besar dalam kehidupan politik dan sosial. Media masa diberikan kebebasan yang lebih besar untuk melaporkan peristiwa-peristiwa secara cermat dan menyeluruh; terdapat toleransi kebebasan pernyataan secara intelektual dan seni yang lebih besar; dilakukannya pemilihan para pejabat pemerintah; dan beberapa tahanan politik telah dilepaskan. Apakah glasnost, seperti ditanyakan oleh  j’effrey Goldfarb (1989), berarti “menghilangnya totaliterianisme”? Ada banyak pengamat yang optimistik di Barat yang berpikir bahwa inilah yang sedang terjadi di Uni Soviet. Akan tetapi, Goldfarb sendiri mengemukakan bahwa perlu berhati-hati. Glasnost tidak dapat dipahami hanya sebagai semacam perubahan samudera filosofis atau intelektual yang didasarkan pada kesadaran tiba-tiba tentang implikasi-implikasi demokrasi yang humanistik. Sebaliknya, glasnost adalah strategi politik dengan suatu tujuan ekonomi yang pasti: strategi yang memperlancar keberhasilan perestroika. Lagi pula, glasnost ini ternyata dikaitkan dengan pernyataan unsur-unsur oposisi di dalam masyarakat Soviet dengan jalan memberikan mereka lebih banyak mengenai retorika demokrasi bila dibandingkan dengan substansi sejatinya. Meskipun jika glasnost itu berhasil — yakni jika glasnost tidak runtuh seluruhnya —hasilnya hanyalah apa yang oleh Goldfarb disebut “neototaliterianisme”: suatu bentuk totaliterianisme yang kurang kejam dan lebih terbuka, tetapi suatu bentuk totaliterianisme.

Peristiwa akhir-akhir ini di Eropa Timur menunjukkan bahwa kehati-hatian Goldfarb mungkin saja berlebihan. Dengan jatuhnya Polandia tahun 1989, Jerman Timur, Cekoslowakia, dan Rumania telah mengalami transformasi besar dalam rezim-rezim totaliter mereka. Monopolipolitikpartai Komunis telah pecah dan langkah-langkah penting telah diambil dalam arah demokrasi dan keterbukaan yang jauh lebih besar. Perkembangan politik yang dramatis juga terjadi di Uni Soviet. Seperti dengan sangat jelas dikemukakan oleh Alec Nove (1989), glasnost adalah untuk selamanya. Sekarang sedang berlangsung suatu tingkat keterbukaan dan penyelidikan kembali yang jujur di Uni Soviet yang tentunya dipandang tidak masuk akal beberapa tahun lalu. Lagi pula, pada awal 1990 Uni Soviet mulai mengambil langkah-langkah serius ke arah terciptanya suatu sistem politik multi-partai. Glasnost dan perestroika jelas berhubungan secara erat, sebagaimana dijelaskan oleh Gorbachev dan para Pemimpin Soviet kontemporer lainnya. Sebagaimana perestroika menunjukkan gerakan Uni Soviet ke arah reintegrasi penuh ke dalam ekonomi dunia kapitalis, demikian pula glasnost adalah suatu pernyataan politik tentang pergeseran ekonomi itu. Pergeseran ke arah partisipasi lebih besar di dalam pasar dunia memerlukan suatu kadar keterbukaan politik yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pemberontakan politik di Eropa Timur memperlihatkan kepada kita bagaimana hal ini terjadi. Gerakan-gerakan ke arah demokrasi di Eropa Timur bukanlah semacam “revolusi rakyat” yang dirancang untuk memperkenalkan demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, sampai tingkat gerakan-gerakan itu disebut revolusi, gerakan-gerakan itu adalah apa yang oleh beberapa ilmuwan sosial disebut “revolusi dari atas” — revolusi yang diawali oleh satu segmen elit politik melawan yang lainnya. Revolusi itu telah terjadi karena pergeseran kepentingan ekonomi (jadi juga politik) dan harapan dari suatu segmen elit, ,4an juga karena Uni Soviet telah banyak berkurang dominasi militer dan ekonominya atas Eropa Timur. Saya pikir, suatu prediksi yang realistik ialah bahwa Uni Soviet dan Eropa Timur akan meneruskan jalur mereka yang sekarang ke arah demokrasi dan keterbukaan yang lebih besar. Tetapi apakah itu dapat terjadi, kita masth harus menjelaskan mengapa masyarakat-masyarakat itu telah memiliki rezirn. rezim totaliter. Dalam hal Eropa Timur, tentu saja, rezim-rezim itu pada mulanya diberlakukan, dan sampai tingkat yang luas dipertahankan, dari luar oleh Uni Soviet (kecuali Yug9slavia). Tetapi apa alasan bagi karakter totaliter Uni Soviet sendiri? Karakter ini sedikit saja menawarkan kenikmatan kepada mereka yang berpegang pada pandangan kaum Marxis klasik mengenai negara. Marx berpikir bahwa dengan datangnya sosialisme maka negara pada akhirnya akan “lenyap”. Karena negara eksis untuk melindungi dan memperluas kepentingan kelas yang dominan secara ekonomi, maka negara tidak lagi akan diperlukan dalam suatu masyarakat sosialis dan tanpa kelas. Intensifikasi kekuasaan negara yang pasif di semua masyarakat sosialis negara kontemporer jelas menunjukkan kebohongan pengertian ini. Immanuel Wallerstein telah mencoba untuk menyelamatkan pandangan Marx dengan menandaskan, pertama, bahwa Uni Soviet sesungguhnya bukanlah sosialis dan, kedua, totaliterianisme telah timbul oleh adanya ancaman yang dialaminya, baik secara ekonomis maupun secara militer, dari dunia kapitalis Barat (cf. ChaseDunn, 1982). Dalam masyarakat sosialis sejati — pemerintahan-dunia sosialis yang pada akhirnya akan menggantikan ekonomi dunia kapitalis — ancaman akan hilang, dan negara penindas kemudian akan lenyap (Wallerstein, 1984b).

Meskipun argumen ini pada mulanya mengandung suatu alasan yang kuat, argumen itu sesungguhnya perlu mendapat banyak rekomendasi. Sejak kira-kira masa akhir tahun 1920-an sampai kira-kira selama tahun 1950-an, Uni Soviet telah banyak menarik diri dari sistem kapitalis dunia dan mengikuti suatu kebijakan ekonorni yang diperuntukkan untuk menandingi kapitalisme Barat. Tepat selama masa ini totaliterianisme — jadi, terorisme Stalinist — berada pada masa puncak (Nove, 1989). Terorisme ini secara substansial berhenti sesudah matinya Stalin dalam tahun 1953, dan dengan bergesernya ke rezim baru dibawah Nikita Khrushchev mulailah tampak pertarna kali sedikit keterbukaan (Nove, 1989). Dan, memang, selama periode Khrushchev itulah Uni Soviet mulai memperlihatkan tanda-tanda bergerak kemb ali ke arah partisipasi yang lebih besar di dalam ekonomi dunia. Kenyataan bahwa rezim Soviet yang sekarang, dengan orientasinya yang kuat ke arah pasar dunia, telah membuat suatu tikungan dalam negara totaliter yang secara kuat menandaskan bahwa totaliterianisme adalah suatu strategi p olitik yang erat terasosiasi dengan berakhirnya suatu ekonomi dunia yang bersikap bermusuhan. Akan tetapi, hal ini bukan merupakan seluruh ceritanya. Suatu penjelasan saingan yang terkenal ialah yang ada cJalam pandangan Weber mengenai negara. Weber berpendapat bahwa sosialisme perlu menuju ke sentralisasi kekuasaan birokrasi yang ekstensif dalam tangan suatu minoritas yang berkuasa. Sentralisasi demikian diperlukan sebagai suatu alat pengelolaan urusanurusan ekonomi sosialis. Jadi, sosialisme secara tak terelakan berakhir dengan jauh kurang demokratis bila dibandingkan dengan kapitalisme. Birokrasi niendorong adanya konsentrasi kekuasaan, dan sekali kekuasaan itu telah berkernbang maka akan mengekalkan diri dan cengkeramannya sangat sulit terlepas. Pada saat ini adalah sulit untuk mengatakan yang mana dari kedua penjelasan itu, yakni sistem dunia atau penjelasan Weber, yang lebih baik. Dekade yang akan datang akan memberikan suatu pengalaman yang sesunggullnya yang dapat membantu kita me.mbuat pilihan. Jika Uni Soviet dan Eropa Timur bergerak secara signifikan lebih jauh sepanjang jalan ke demokrasi, maka penjelasan sistem-dunia akan ternyata benar. Akan tetapi, jika ternyata negara-negara itu tidak mampu bergerak sampai sejauh yang seharusnya, maka argumen Weber mengenai karakter pengekalan diri kekuasaan birokrasi agaknya merupakan penjelasan yang manjur.

Filed under : Bikers Pintar,