Advertisement

NEGARA

1. Suatu entitas kolektif dengan batas-batas wilayah dan organisasi politik yang menjalankan kekuasaan yang berdaulat. Istilah ini boleh jadi berasal dari “estates of realm” (golongan-golongan) feodal seperti, misalnya, biarawan, bangsawan, dan awam. Wakil-wakil estates yang merupakan badan legislatif yang pertama, kemudian dinamakan “states” (misalnya, States-General Holland). Machiavelli menggunakan istilah negara untuk menunjuk kepada entitas politik sendiri, dan penggunaan itu sekarang dipakai.

Advertisement

2. Keluarga tidak menimba habis semua kemungkinan sosial dari manusia; pun pula keluarga tidak mampu menjamin semua kebutuhan manusia. Karena kedua alasan itu sosialisasi manusia tidak dapat berhenti pada keluarga. Masyarakat yang dikehendaki secara bebas juga tidak cukup. Kita membutuhkan suatu

tingkat sosialisasi yang memadai yang memberikan jaminan agar hakikat sosial manusia sepenuhnya terpelihara dan yang mampu menyediakan semua kebutuhan yang tidak dapat diurus keluarga. Bentuk sosialisasi terbatas ini merupakan masyarakat alamiah (societas naturalis) karena hakikat manusia itu juga yang menuntutnya. Masyarakat alamiah adalah masyarakat sempurna (societas perfecta) karena memiliki semua sarana dan kemampuan, serta tidak adanya hal-hal itu merupakan alasan bagi ketidakcukupan keluarga. Sebagai tujuan langsung dari sosialisasi manusiawi ini dan dari struktur-struktur sosial di mana sosialisasi itu menyatakan diri, bukanlah kesejahteraan individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Sebalik¬nya, tujuan langsung adalah kesejahteraan umum {bon u m commune), karena itu struktur masyarakat ini disebut masyarakat persemakmuran atau republik (res publica).

3. Yang hakiki bagi setiap negara ialah adanya rakyat. Rakyat adalah totalitas dari orang-orang yang membentuk negara. Negara sebagai suatu badan politik lokal mengandaikan suatu wilayah khusus sebagai basis spasial dari negara. Untuk menjadi kan negara sebagai organisasi sempurna harus dibrntuk alat alat negara yang berbeda sebagai pengemban olori»iis negara yang sah. Bagaimana juga, bukanlah otoritas rugura atau me¬reka yang menjalankannya yang menentukan negara. Sebaliknya negara menentukan alat alatnya termasuk pejabat tertinggi negara. Dalam arti bagaimana alat-alat negara tertinggi merupa¬kan pemegang otoritas negara, merupakan pokok yang diperde¬batkan. Karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang bagai¬mana dan dalam kondisi bagaimana diperbolehkan untuk meng hilangkan otoritas dari para pemegangnya. Bagaimanapun jug; otoritas negara tidak merupakan otoritas atas negara, tetap otoritas dari negara atas masalah-masalahnya dan atas wargt negaranya; dan otoritas negara ini adalah otoritas atas wargt negara sejauh otoritas ini meningkatkan kesejahtraan umum. tetapi tidak melampauinya.

Apa yang dinamakan pembagian kekuasaan semata-mat; merupakan pembagian fungsi yang berbeda kepada alat-alat negara yang berbeda. Dengan cara ini ada jaminan bahwa masing-masing fungsi akan dilaksanakan secara tepat. Bersamaan dengan itu sistem pengecekan dan perimbangan dimasudkan agar alat negara tidak menjadi terlampau berkuasa dan dengan demikian mampu menggunakan kekuasaannya secara bertentangan dengan kesejahteraan umum.

Incoming search terms:

  • apa yg dimaksud entitas dan kolektif

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • apa yg dimaksud entitas dan kolektif