Organizations (organisasi-organisasi)

Organisasi-organisasi formal muncul sebagai unit-unit sosial yang strategis dalam masyarakat- masyarakat kapitalis industri pada paruh terakhir abad ke-19 karena skala dan kompleksitas kegiatan sosioekonomi dan politik bergerak melampaui kapasitas administratif dari bentuk-bentuk kontrol yang lebih persona! dan langsung. Organisasi formal menyediakan suatu teknologi sosial yang memadukan dan mengkoordinasi sumber daya manusia, modal dan kultural sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan sosial berbagai kelompok dominan dalam masyarakat-masyarakat kapitalis industri. Dengan kata lain, organisasi-organisasi formal memberikan seperangkat struktur dan praktek yang mampu merealisasikan berbagai tuntutan untuk produksi dan administrasi dalam skala besar, beserta kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dilayaninya.

Yang menjadi inti rangkaian struktur dan praktek ini adalah prinsip-prinsip standarisasi dan sentralisasi. Standarisasi disiapkan melalui pengembangan pembagian tugas-tugas fungsional dan administratif yang sangat rinci agar rutinisasi pelaksanaan kerja dapat didorong sejauh dan sepraktis mungkin dalam kondisi-kondisi yang dihadapi. Sentralisasi dimasukkan dalam mekanisme-mekanisme hirarkis yang mengkonsentrasikan semua komando strategis di puncak organisasi, sedangkan otoritas pengambilan keputusan operasional bisa didelegasikan ke bawah secara terkendali dan teratur. Dengan demikian, kombinasi antara pelaksanaan kerja yang distandarisasi dan kontrol administratif yang disentralisasi membentuk suatu kerangka umum organisasional yang menjadi sarana direalisasikannya manajemen kegiatan sosioekono- mik dan politik yang rasional secara berkesinambungan dalam masyarakat-masyarakat kapitalis industri.

Kerangka ini pada akhirnya dimodifikasi dengan berbagai cara sejak tahun 1960-an agar dapat menanggapi dan menanggulangi dampak yang menimbulkan ketidakstabilan dari berbagai inovasi teknologi dan ekonomi yang memerlukan lebih banyak bentuk-bentuk organisasi organik dengan titik berangkat dari logika inheren atas standarisasi kerja dan sentralisasi kendali (Burns dan Stalker 1961). Lama kelamaan, modifikasi-modifikasi menuju ke disain-disain organisasional yang sangat terspesialisasi dan tersentralisasi yang digariskan oleh model “organik” itu yang melibatkan gerakan menuju cara-cara kerja dan pengelolaan yang jauh lebih lentur dan adaptif mulai menimbulkan beberapa persoalan serius mengenai tingkat kebenaran teoretik dan kegunaan praktis bentuk birokratik atau mekanistik ortodoks.

Namun demikian, berbagai desain organisasi yang terstruktur secara hirarkis dan terspesialisasi secara fungsional telah mendominasi perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat kapitalis dan kemudian masyarakat sosialis juga hampir sepanjang abad ke-20. Kedua sistem itu akhirnya bergantung pada sarana administrasi yang dipersiapkan organisasi-organisasi formal atau kompleks sebagai salah satu prasyarat yang diperlukan bagi manajemen kegiatan ekonomi dan politik berskala besar, dan juga untuk mendisiplinkan para penduduknya dalam anomic urban conurbations, di mana pemeliharaan tatanan sosial menjadi lebih problematis bagi jajaran elit dan kelompok-kelompok yang berkuasa (Cooper 1992). Nilai penting teknis dan politik dari organisasi formal demi terciptanya administrasi dan manajemen yang rasional terhadap kehidupan sosial dalam masyarakat-masyarakat modern telah membuat sejumlah ahli berkomentar (Presthus 1962) bahwa masyarakat modern merupakan “masyarakat yang terorganisasi” terlepas dari berbagai ciri ideologi dan perjalanan historisnya yang khusus. Abad ke- 20, demikian dikatakan, merupakan abad “organisasi”, sejauh masyarakat industri atau dalam hal ini masyarakat pasca-industri (Bell 1973) tidak melanjutkan keberadaannya dalam bentuk- bentuk institusional yang sama tanpa mekanisme dan teknik administrasi untuk mencapai arah dan kontrol rasional terhadap pembangunan sosio- ekonomi dan politik jangka panjang (Kumar 1978). Organisasi formal menciptakan mekanisme perencanaan dan pengarahan yang baik sehingga memungkinkan masyarakat-masyarakat industri dan pasca-industri meningkatkan derajat kontrol-diri terhadap nasib mereka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh masyarakat- masyarakat tradisional atau, dalam hal ini masyarakat-masyarakat “pasar”.

Namun, penelitian dan analisis di kemudian hari menunjukkan bahwa dominasi organisasi formal sudah berakhir atau paling tidak kemampuannya sudah berada titik kemunduran terendah. Semenjak tahun 1980-an sejumlah kajian penting telah diterbitkan (Castells 1989; Lash dan Urry 1987; 1994; Piore dan Sabel 1984) yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu proses “disorganisasi” dalam semua masyarakat industri yang menggerogoti peran strategis dan signifikansi dari organisasi formal atau kompleks tersebut. Penggerogotan ini sampai pada satu titik di mana di namika dari berbagai perubahan teknologi, ekonomi dan kultural abad ke-20 tampak menekan usaha pengorganisasi dengan demikian parahnya bersamaan dengan karakteristik usaha standarisasi dan sentralisasi dari fase-fase yang lebih awal pembangunan berorientasi kapitalis. Dengan demikian, “dinamika disorganisasi” yang inheren dalam akumulasi kapitalis akhir abad ke-20 kelihatannya memerlukan bentuk-bentuk pengorganisasian yang jauh lebih fleksibel dan terfragmentasi, di mana berbagai struktur dan praktek administrasi yang diformalisasi memberi jalan bagi arus tak berstruktur dari berbagai sumber daya, masyarakat, gagasan dan teknologi. Sebagaimana dikemukakan oleh Castells, “Sebenarnya ada pergeseran dari sentralitas unit organisasi menuju jaringan informasi dan keputusan. Dengan perkataan lain, arus-arus bukan organisasi yang akhirnya menjadi unit- unit kerja, keputusan dan penghitungan output” (Castells 1989:142).

Bila penafsiran ini diterima, maka relevansi organisasi-organisasi dalam pemahaman dan manajemen kita atas perubahan sosial pada akhirnya sangat mungkin dipertanyakan baik dalam pengertian intelektual maupun praktis. Etos perekayasaan sosial yang sangat berkaitan dengan pembangunan jangka-panjang terhadap organisasi formal saat ini tampaknya pretensius kalau tidak mau dikatakan tidak berdaya untuk menghadapi perubahan radikal yang sangat merusak landasan fundamental untuk kerja yang distandarisasi dan kontrol yang disentralisasi. Namun tesis tentang disorganisasi ini terbuka untuk berbagai kritik karena sejumlah alasan. Pertama, tesis ini cenderung menganggap organisasi sinonim dengan organisasi birokrasi. Meskipun ada sedikit justifikasi terhadap pandangan ini, pandangan ini jelas sangat menyepelekan sejauh mana bentuk-bentuk organisasi alternative yang menghapus semua praktek mapan selalu tersedia dan siap pakai. Kedua, tesis ini cenderung mengabaikan masalah bagaimana arus-arus ini diorganisasikan dan bagaimana bentuk-bentuk organisasi apapun kekhususan konfigurasinya menstrukturisasi berbagai proses terjadinya perubahan. Akhirnya, tesis ini mengandung resiko diterimanya interpretasi yang agak naif dan terlalu optimis terhadap perkembangan sosioekonomi, politik dan kultural jangka panjang, di mana perbenturan kekuasaan yang memicu baik dinamika maupun hasil-hasil perubahan akan sangat menonjol bila tanpa pengembangan ketiga unsur tersebut.

Pendek kata, suatu pertimbangan sistematik terhadap kemajemukan bentuk-bentuk organisasi yang menjadi tempat dikoordinasikannya kehidupan sosial tampaknya tetap menjadi fokus utama penelitian ilmiah sosial karena fokus ini mengandung tantangan untuk memahami dan menjelaskan berbagai dinamika, struktur dan hasil-hasil perubahan sosiohistoris dalam masyarakat-masyarakat kapitalis kontemporer.