ARTI PANDANGAN ELIT YANG BERKUASA DAN PANDANGAN MARX MENGENAI DENZOKRASI MODEREN – Banyak sarjana secara tandas menolak pandangan pluralis itu, sebaliknya menandaskan konsepsi demokrasi moderen elit berkuasa. Pada dasarnya pandangan ini bermula pada tulisan klasik C. Wright Mills berjudul The Power Elite (1956), dan telah dilestarikan oleh sarjana-sarjana seperti G. Williarn Domhoff (1970, 1978, 1983) dan Michael Useem (1984). Akan tetapi karya Mills masih merupakan contoh paling murni tentang garis berpikir konsep karena itu saya akan memfokuskan perhatian padanya.

Di dalam The Power Elite, Mills menandaskan bahwa kekuasaan untuk n-_engontrol dan memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat Amerika terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil orang. Mereka adalah suatu elit yang homogen dan bersatu, yang berad pada puncak piramida masyarakat. Anggotaanggota elitberasal dari tiga arena utama kehidupan Amerika: cabang eksekutif pemerintahan, para pemimpin perusahaan-perusahaan top, dan pimpinan puncak militer. Elit demikian dinamakan oleh banyak sarjana, sejak masa Mills, sebagai “kompleks industri-militer”. Tanpa mempedulikan keragaman anggota elit yang telah menyeruak ke berbagai kepentingan yang kadangkala sering bertentangan, Mills memandang mereka sebagai pemegang suatu unit kepentingan yang fundamental. Kesamaan kepentingan yang amat mendasar ini telah menciptakan kesatuan psikologis kelompok, dengan akibat bahwa pandangan ideologisnya — yakni kesatuan pandangan — dunia sosial, p olitik, dan ekonominya. Sementara Mills melihat ketiga cabang elit kekuasaan itu sebagai saingan berat, ia menunjuk perusahaan-perusahaan top sebagai batu loncatan ke arah kekuasaan dalam masyarakat Amerika. Di dalam elit berkuasa, Mills menemukan lapisan menengah kekuasaan yang terutama terdiri dari kongres dan berbagai kelompok kepentingan yang melakukan lobi. Akhirnya, pada bagian paling dasar struktur kekuasaan itu berada massa warga negara biasa yang besar yang relatif tidak mempunyai kekuasaan di hadapan kontrol yang menyeluruh pada puncaknya.

Jelaslah bahwa Mills memandang pengertian bahwa demokrasi sejati yang terdapat di Amerika Serikat sebagai tidak lebih dari suatu mitos (baginya demokrasi bagaikan “cerita dongeng”). Bukannya rakyat yang mengontrol pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri, tapi pemerintahlah yang secara kuat dikontrol oleh para pemimpin perusahaan dan militer yang sesungguhnya hanya memperhatikan kemajuan kepentingan mereka. Pandangan Marx mengenai kekuasaan di dalam demokrasi kontem-porer adalah sama dengan pandangan Mills, tetapi dengan sekurang-kurang-nya satu perbedaan penting: penganut Marx menekankan bahwa kekuasaan sesungguhnya tidak berada dalam tangan tiga bagian elit kekuasaan yang disatukan, tetapi secara menyeluruh dimonopoli oleh kelas kapitalis. Kepen-tingan-kepentingan dari pimpinan militer dan cabang eksekutif dari pemerin-tah malah tersubordinasi terhadap kebutuhan kapitalis puncak. Pandangan Marx mengenai demokrasi kontemporer ialah bahwa negara demokrasi parlementer adalah suatu n4ara kapitalis. Yakni negara yang secara aktif bersekutu dengan kelas kapitalis dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kepentingannya. Sebagaimana dikemukakan oleh pendukung Marx negara “memerintah” (govern) tetapi kelas kapitalis “mengatur” (rules). Kaum Marxis kontemporer pada umumnya penekanan pada tiga fungsi primer negara kapitalis (cf. Miliband, 1977): legitimasi, penindasan, dan akumulasi. Apabila negara kapitalis terlibat dalam legitimasi, maka negara sedang berusaha untuk memajukan suatu konsensus di kalangan warga negara yang menyangkut kebenaran dasar ekonomi dan integritas moral masyarakat kapitalis — merebut hati dan pikiran rakyat pada negara, dan mempercayai negara lebih dari bentuk masyarakat lainnya. Negara dapat berusaha untuk melakukan itu dalam berbagai cara. Sebagai contoh, negara pada umumnya berusaha untuk menjamin bahwa apa yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri secara aktif mendorong dukungan ke arah status quo politik dan ekonomi (cf. Bowles dan Gintis, 1976). Dengan menuntut semua siswa di sekolah menengah untuk mengikuti pelajaran kewarganegaraan, dan dengan mengemukakan suatu citra kapitalisme dan demokrasi modern yang secara eksklusif menguntungkan di dalam pelajaran-pelajaran itu, maka sistem pendidikan telah memb antu memelihara suatu konsensus dasar.

Penindasan (repression) terjadi bila mana legitimasi gagal. Represi meliputi usaha mencegah rakyat mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara dan sistem kapitalisme. Represi tidak perlu mencakup kekerasan atau kekuatan, meskipun memang sering melibatkan tindakan-tindakan demikian itu. Menolak visa kaum intelektual asing yang memiliki pandangan yang tidak menguntungkan sistem kapitalis, yang mungkin ingin memasuki suatu masyarakat tertentu untuk mengembangkan pandangan mereka adalah bentuk represi non-kekerasan yang sangat nyata. Negara kapitalis, dalam pandangan Marx, juga memiliki fungsi ketiga yang sangat penting, yakni fungsi akumulasi. Fungsi ini mencakup penetapan kebijakan yang membantu kelas kapitalis dalam mengumpulkan modal. Kegiatan akumulasi pada pihak negara banyak terdapat di dalam masyarakat kapitalis modern. Apabila pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menyediakan jaminan pinjaman yang besar kepada Chryster Motor Company agar dapat lancar beroperasi, maka sebenarnya negara telah melakukan fungsi akumulasi. Menurut cara yang sama, bilamana pemerintah menetapkan undang-undang yang memberi jalan ke luar pajak bagi yang kaya dan menggeser beban pajak itu kepada warga-biasa, maka sebetulnya negara sedang memb antu dalam proses akumulasi modal. Demikian pula bila suatu pemerintah seperti pemerintah Amerika Serikat secara aktif menentang pemerintahan Dunia Ketiga yang bersikap bermusuhan terhadap kepentingan kapitalisme Amerika, maka negara sedang berusaha mempertahankan suatu iklim politik yang menguntungkan bagi akumulasi modal. Lagi pula, seperti telah dikemu-kakan oleh James O’Connor (1973), negara, dalam dekade-dekade akhir ini, semakin dituntut untuk ikut membantu dalam proses akumulasi dalam semua masyarakat kapitalis. Menurut pandangan O’Connor, meningkatnya belanja negara pada akhirnya telah menjurus kepada apa yang disebutnya suatu “krisis fiskal negara”. Ini adalah krisis di dalan-t pengumpulan pendapatan pihak ,inegara yang mengharuskan dikuranginya secara drastis banyak pelayanan bemerintah kepada kelompok -kelompok non-kapitalis. Dalam ahun-tahun terakhir terdapat suatu kecenderungan di kalangan kaum Marxis -antuk memandang negara di masyarakat-masyarakat kapitalis sebagai masydrakat yang mempunyai suatu “otonomi relatif”. Yakni, meskipun negara melayani terutama kepentingan kelas kapitalis, tapi tidak secara kaku terikat pada kelas ini seolah-olah suatu tali-pusat. Memang, negara dapat saja melayani kepentingan yang lain dari kepentingan-kepentingan kaum kapitalis. Marxis Inggris, Ralp Miliband (1977), sesungguhnya, telah mengemukakan bahwa negara koritemporer seharusnya mempunyai sejumlah otonomi tertentu jika negara hendak melayani dengan baik kelas kapitalis. Seperti dicatat oleh Miliband (1977:87-88):

Kemerdekaan relatif memungkinkan negara memainkan peran kelasnya dalam suatu cara yang kira-kira fleksibel. Jika negara sungguh-sungguh merupakan “instrumen” sederhana dari “kelas yang berkuasa”, maka negara akan sangat terhambat dalam menjalankan peranannya. Instansi-instansinya secara mutlak memerlukan kebebasan dalam memutuskan bagaimana harus melayani dengan paling baik tertib sosial yang ada. Ini mempunyai segi keuntungan besar dalam membantu menjelaskan suatu atribut negara di dalam masyarakat kapitalis, yakni kemampuannya untuk bertindak sebagai badan pelaku perubahan.

Filed under : Bikers Pintar,