penology (penologi)

Penoiogi ialah kajian tentang hukuman, meskipun dalam arti luas penologi juga menyoroti keuntungan dan kerugian berkenaan dengan berbagai macam penerapan pelarangan tindak kriminal (criminalizing). Penology tidak hanya mencakup kajian tentang kitab undang-undang hukum pidana, tapi juga penyelidikan tentang cara-cara menerapkan kitab undang-undang dalam praktek pengadilan, dan kebijaksanaan dalam penerapan setiap jenis tindak penghukuman. Sebagai contoh, meskipun kitab undang- undang mengharuskan pengadilan menyatakan vonis (seperti penjara seumur hidup bagi seorang pembunuh), tetap saja ada kemungkinan untuk lepas dari vonis tersebut (misalnya memberi hukuman yang tidak terlalu berat terhadap narapidana yang melakukan pembunuhan) karena sebagian besar sistem kepidanaan menyediakan berbagai sarana hukum yang memungkinkan hukuman penjara dihentikan sebelum masa hukuman berakhir. Para ahli penologi tertarik dengan berbagai perlakuan bijaksana tersebut, sekaligus mereka tertarik dengan kriteria yang digunakan pengadilan, para administratur dan pihak-pihak lainnya untuk membedakan perlakuannya antara satu terdakwa dengan terdakwa lain, entah untuk maksud-maksud seperti di atas atau alasan lain. Yang termasuk alasan lain misalnya keyakinan bahwa narapidana tipe- tipe tertentu mempunyai kemungkinan yang lebih besar dibandingkan yang lain untuk menentang rezim tertentu, atau bahwa narapidana tertentu begitu berbahaya sehingga harus diberi vonis khusus, yaitu penahanan yang lebih lama dibandingkan untuk narapidana biasa atau dibebaskan tapi diberi syarat-syarat berat.

Tugas penting para penologis ialah memberikan jawaban atas pertanyaan “Seberapa efektifkah tindakan ini atau itu?” Efektivitas dalam hal ini biasanya diukur melalui penghukuman kembali (reconvictions)dan penahanan kembali (rearrests), walaupun hal ini bukan berarti tanpa masalah. Sebagai contoh, tidak mungkin memperhitungkan tindak pidana dari pelaku pidana yang sedang tidak dituduh, sehingga yang paling penting di sini adalah masa percobaan (follow up period). Di beberapa jurisdiksi penahanan dan penghukuman kembali untuk tindak pidana ringan tidak dicatat di kantor pusat. Namun, masalah sangat serius yang harus diperhatikan adalah sulitnya menjamin pelaku pidana yang bebas dari penahanannya kembali pada masa percobaan untuk tidak bebas jika terjadi sebaliknya. Umpamanya: jika akhirnya masa percobaan itu dihentikan tanpa hukuman. Konsekuensinya, berbagai kajian tentang masa percobaan harus memperbandingkan antar tingkat penghukuman kembali setelah dilakukan berbagai tindakan. Selain itu, para ahli penologi harus mempertimbangkan fakta bahwa lembaga-lembaga pengadilan sangat selektif, dan tidak secara acak memberlakukan macam-macam tindakan pada pelaku pidana (beberapa kajian alokasi acak telah dilakukan, tetapi hanya untuk kelompok-kelompok yang agak spesifik bagi pelaku pidana maupun tindak pidana: lihat Farrington 1983). Kriteria yang digunakan untuk memberikan tindakan yang berbeda pada para pelaku pidana biasanya dikaitkan dengan tinggi rendahnya tingkat penghukuman kembali. Sebagai contoh, makin banyak seseorang melakukan tindak pidana pada masa sebelumnya, makin besar pula kemungkinannya untuk dinyatakan kembali bersalah, terlepas dari segala dampak vonis yang mungkin dijatuhkan padanya. Lebih jauh, para pelaku pidana yang melakukan tindak pidana berupa pencurian, pembobolan, mabuk atau bertingkah-laku exhibitionist, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk dihukum kembali dibandingkan mereka yang melakukan pelanggaran yang serius atau kekerasan terhadap orang lain. Sarana statistik seharusnya digunakan untuk membuktikan hal ini, misalnya, dengan membagi lagi sampel ke dalam kelompok-kelompok yang beresiko tinggi, sedang dan rendah. Saat dilakukan tindakan-tindakan pencegahan (precautions), perbedaan antara tingkat penghukuman kembali yang mengikuti tindakan- tindakan seperti penahanan, denda, dan hukuman percobaan (probation)cenderung telah hilang, dan oleh karena itu pilihan vonis yang tersedia tidak berpengaruh pada kemungkinan seseorang dihukum kembali, ada sama saja dengan membenarkan tindakan-tindakan berbiaya tinggi. Tetapi hal ini sekarang dianggap sebagai suatu hal yang berlebihan: beberapa tipe pelaku pidana memberikan respons melalui berbagai teknik (McLaren 1992).

Dalam beberapa kasus, harus dipertimbangkan juga kemungkinan tujuan-tujuan lain dari tindakan penghukuman. Para ahli jiwa, misalnya, selalu menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memperhatikan kesehatan mental mereka yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan pidana dan para pekerja sosial termasuk para pengawas narapidana yang menjalani masa hukuman percobaan menganggap bahwa masalah keuangan klien dan keluarga lebih penting daripada tindak pidana yang mereka lakukan.

Lepas dari pandangan ini diterima atau tidak, banyak tindakan hukum pidana dinilai sebagai penghalang umum (deterrent), artinya: sekalipun tindakan hukum pidana tersebut tidak selalu mempengaruhi orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana, namun tindakan hukum pidana mencegah para pelaku pidana potensial yang belum pernah melakukan tindak pidana (Beyleveld 1980). Efektivitas penghalang umum ini tampaknya terlalu dilebih-lebihkan, antara lain oleh para pendukung hukuman mati. Perbandingan statistik atas beberapa jurisdiksi yang telah menghapuskan atau mempertahankan hukuman mati serta atas berbagai periode waktu di mana jurisdiksi tersebut mendahului atau mengikuti penghapusan menunjukkan bahwa penggan-tian hukuman mati dengan penjara untuk masa yang sangat panjang ternyata tidak mempenga-ruhi tingkat keinginan membunuh. Jelasnya, para pembunuh potensial yang berpikir sebelum mereka membunuh mempunyai kemungkinan untuk dicegah dengan hukuman penjara seumur hidup. Apapun jenis hukumannya, efektivitas penghalang umum bergantung pada kemampuan perkiraan orang yang bersangkutan tentang kemungkinannya dideteksi atau dihukum. Untuk sebagian orang barangkali ini tidak penting karena mereka melakukan tindak pidana karena emosional atau terpaksa.

Tujuan lain dari tindakan-tindakan hukuman ialah untuk melindungi masyarakat terhadap terulangnya tindak pidana, biasanya pada tingkat penidakberdayaan (incapacitation) tertentu. Penidakberdayaan bisa dalam bentuk penahanan yang lama, membebaskan dari kegiatan-kegiatan tertentu (seperti mengemudi atau disibukkan pada kegiatan tertentu) atau operasi pembedahan (misalnya mengebiri pemerkosa). Jenis penidakberdayaan yang lebih berat masih dianggap kontroversial. Para penentang tindakan ini beralasan bahwa probabilitas pelaku pidana mengulangi tindak pidana jarang mendekati angka yang pasti, bahkan seringkali kurang dari 50 : 50 (Floud and Young 1981).

Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan untuk mengakui relevansi jurisprudensi penologi. Sikap skeptis terhadap efektivitas langkah-langkah korektif dan penghambat umum demikian juga dengan pemberlakuan penahanan jangka lama yang berlebihan yang mengatasnamakan tindakan terapi telah memperkuat pendapat aliran klasik yang menekankan perlunya hukuman untuk memperlihatkan kesalahan (culpability) pada para pelaku pidana. Penekanan moralitas oleh Kantian mengenai hal ini tidak pernah sungguh-sungguh dihilangkan oleh para ahli hukum {jurists) di negara Jerman Barat prareunifikasi, tetapi upaya mempertahankan ini di Amerika Serikat dan Skandinavia merupakan suatu fenomena penting, walaupun mendapat kritikan dari para ahli hukum Jerman (Von Hirsch 1976).

Hakim-hakim di Inggris dan ahli-ahli sosiologi Durkheim yang cukup independen telah memberikan sumbangan dalam pengertian lain. Tanpa sepenuhnya menerima pandangan “ganti rugi” (yang mengandung kelemahan dan bahaya), mereka tetap bersiteguh bahwa hukuman memiliki fungsi ekspresi dan simbolik yang penting, yang mengumumkan kepada publik tentang ketidaksetujuan dalam bidang moral terhadap berbagai tindak pidana yang dianggap berbahaya (Walker 1978). Sebagian hakim di Inggris bahkan menyatakan bahwa tugas penting para hakim adalah menggiring opini publik, kendati pandangan ini terkesan terlalu melebih-lebihkan perhatian dan rasa hormat publik terhadap hukuman (Walker dan Marsh 1984). Pandangan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan adalah bahwa hukuman itu mencerminkan ketidaksetujuan masyarakat masalahnya adalah apakah para hakim itu harus dipilih ataukah dididik untuk memastikan diri mereka sebagai cerminan dari pandangan tentang masyarakat yang patuh hukum, khususnya di masyarakat yang memiliki heterogenitas moral.

Hal lain yang diminati para penologis adalah hak-hak para pelaku pidana, khususnya yang diakui oleh berbagai konvensi (seperti konvensi yang dibuat PBB dan Uni Eropa); perlindungan para pelaku pidana dari stigma pengasingan dan hak-hak para korban untuk mendapatkan ganti rugi, entah itu dari negara ataukah pelaku pidana.

Incoming search terms:

  • penologi
  • pengertian penologi
  • penologi adalah
  • materi penologi
  • arti penologi
  • apa itu penologi
  • penologi hukum
  • definisi penologi
  • tujuan penologi

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • penologi
  • pengertian penologi
  • penologi adalah
  • materi penologi
  • arti penologi
  • apa itu penologi
  • penologi hukum
  • definisi penologi
  • tujuan penologi