police (polisi)

Gagasan polisi (police) harus dibedakan dengan konsep yang lebih luas tentang menjaga keamanan (policing), kendati dalam masyarakat kontemporer keduanya seringkah diasimilasikan. Polisi mengacu kepada jenis lembaga sosial tertentu, sementara itu menjaga keamanan menyiratkan suatu proses dengan fungsi-fungsi sosial tertentu. Polisi memang tidak terdapat pada setiap masyarakat, dan organisasi serta personil polisi bisa mengambil berbagai bentuk. Tetapi, bisa dikemukakan bahwa menjaga keamanan merupakan persyaratan universal bagi suatu tatanan sosial mana pun, dan bisa dilaksanakan oleh sejumlah pengaturan kelembagaan serta proses sosial yang berbeda.

Menjaga keamanan mengandung arti serang-kaian kegiatan yang diarahkan untuk melestarikan keamanan dari suatu tatanan sosial tertentu. Tatanan itu bisa dilihat secara berbeda-beda bergantung kepada kesepakatan dari kepentingan-kepentingan dasar, atau perwujudan (dan/atau) pertentangan laten kepentingan-kepentingan antara kelompok-kelompok yang posisi hirarkhisnya berbeda-beda dalam kekuasaan dan hak istimewa, atau barangkali merupakan jalinan yang rumit dari keduanya. Sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pengamat, fungsi polisi bisa meliputi memberikan tiket parkir dan represi kelas (Marenin 1983). Apakah kegiatan menjaga keamanan tertentu sesungguhnya berhasil atau tidak dalam menjaga tatanan sosial merupakan hal yang bisa dibicarakan, sebagaimana hubungan antara menjaga keamanan dan unsur-unsur kontrol sosial lainnya.

Menjaga keamanan adalah sub-perangkat khusus dari proses kontrol sosial. Ia harus dibedakan dari unsur-unsur yang lebih luas dalam terciptanya tatanan sosial (misalnya, sosialisasi, kreasi, dan reproduksi dari standar kultural dan etika), serta dibedakan pula dari lembaga-lembaga untuk ajudikasi dan hukuman pelanggaran.

Menjaga keamanan bisa didefinisikan sebagai pengawasan (surveillance) yang dibarengi dengan ancaman sanksi bagi setiap tindak pelanggaran yang mungkin ditemukan. Sistem yang paling dikenal dari jenis ini adalah sistem yang tersirat dalam pengertian modern tentang polisi: ini mengkonotasikan organisasi formal yang menangani terutama sekali pengawas ruang publik berseragam reguler dengan investigasi pendahuluan terhadap kejahatan atau keributan yang dilaporkan dan yang ditemukan. Akan tetapi, menjaga keamanan bisa ditunaikan dengan berbagai barisan orang dan teknik, yang dalam pe-ngertian modern menjaga keamanan hanya ada satu. Menjaga keamanan bisa dilaksanakan oleh pegawai pemerintah yang profesional yang dibekali mandat menjaga keamanan secara menyeluruh konsep dasar polisi modern (yang sesungguhnya bisa dalam berbagai bentuk) atau oleh badan-badan negara yang punya tugas- tugas primer lain, seperti Pusat Energi Atom, Bea Cukai, dinas-dinas kepolisian parkir dan transportasi serta badan-badan “hibrida” lainnya (Johnston 1992: Bab 6). Menjaga keamanan bisa juga dikerjakan oleh pekerja-pekerja profesional dari agen-agen polisi swasta spesialis atau oleh personil keamanan yang disewa oleh suatu organisasi yang usaha utamanya bukan menjaga keamanan (Shearing 1992; Shearing dan Stenning 1987; South 1988).

Fungsi-fungsi menjaga keamanan bisa juga dilaksanakan oleh warga negara secara sukarela dalam organisasi negara, seperti British Special Constabulary (Polisi Khusus Inggris); bekerja sama dengan polisi negara, seperti skema Neighbourhood Watch (Pengawasan Pertetanggaan): atau dengan badan-badan nirlaba yang tidak berada di bawah pengawasan negara. Kadang-kadang penjagaan keamanan sukarela seperti itu bersitegang dengan polisi negara, seperti Guardian Angels (Malaikat Penjaga), dan berbagai bentuk vigilantisme (siskamling) yang berkembang subur di berbagai masa dan tempat.

Menjaga keamanan bisa dilaksanakan oleh badan-badan negara dengan fungsi-fungsi utama lainnya (seperti tentara Inggris di Irlandia Utara), atau oleh karyawan (negara atau swasta) dengan peran utama lainya (seperti pengambil alih sementara Caretaker, kuli angkut, atau penjaga toko). Menjaga keamanan bisa juga dikerjakan dengan proses-proses non-manusia: teknologi pengawasan, arsitektur, atau aspek keamanan lingkungan alami tertentu atau yang dibangun khusus. Semua strategi penjagaan keamanan ini sekarang berlaku sebagaimana di masa lampau, kendati hanya agen negara saja dengan mandat khusus menjaga keamanan yang secara populer dipahami dengan label polisi.

Hingga zaman modern fungsi menjaga keamanan pada dasarnnya dilaksanakan sebagai hasil sampingan dari hubungan sosial lain dan oleh warga negara-sukarelawan atau oleh pekerja swasta. Kajian-kajian antropologi telah menunjukkan berapa banyak masyarakat pra-literasi (buta aksara) telah eksis tanpa adanya sistem penjagaan keamanan yang formal. Lembaga-lembaga penjaga keamanan yang dikhususkan muncul hanya dalam masyarakat yang kompleks (Schwartz dan Miller 1964). Ini bukan semata-mata cerminan dari pemilahan tenaga kerja yang sangat pesat. Menjaga keamanan mungkin berasal dari proses kontrol sosial kolektif dan komunal, tetapi angkatan kepolisian yang dikhususkan berkembang bersama dengan adanya ketidaksetaraan dan hirarki sosial. Mereka merupakan sarana kemunculan dan perlindungan sistem negara yang lebih tersentralisasikan. Perkembangan polisi khusus “dikaitkan dengan spesialisasi ekonomi dan pembedaan akses terhadap sumber-sumber yang terjadi dalam transisi masyarakat kekeluargaan menuju masyarakat yang didominasi kelas” (Robinson dan Ascagligon 1987; 109; Robinson, et al. 1994). Dalam masyarakat kontemporer polisi menjadi agen khusus dalam menangani kapasitas khusus negara yaitu monopoli kekuatan yang sah (Bittner 1974).

Ada beragam penjelasan mengenai terbentuknya agen-agen polisi khusus pada masyarakat modem. Setiap negara mengalami perjalanan sejarah yang berbeda, dan interpretasi tentang munculnya polisi akan berbeda-beda pula antara posisi teoretis dan posisi politis (Brogden et.al. 1988: bab 4-5: Reiner, 1992: bab 1-2). Ideologi polisi Anglo-Amerika mepostulasikan perbedaan yang mendasar antara sistem polisi Eropa kontinental, yang bermula sebagai alat kontrol negara, dan sistem Inggris, yang digambarkan sebagai suatu penyesuaian mendesak bentuk-bentuk lama menjaga-keamanan-diri komunal menghadapi dengan keadaan darurat industrialisasi. Penelitian sejarah dan perbandingan yang lebih mutakhir telah mengungkapkan penyederhanaan yang berlebihan atas perspektif ortodoks ini (Mawby 1990). Sistem hukum umum kepolisian Inggris, Amerika serikat dan yang lainnya mungkin tidak berawal sebagai alat negara yang langsung dan nyata, tetapi kemunculan dan perkembangan kemudian sangat berkaitan dengan perubahan struktur kontrol negara dan pertentangan kelas (Emsley 1991; Miller 1977). Model Inggris yang diduga berbasis-masyarakat dalam banyak hal hanya untuk konsumsi dalam negeri saja. Sistem kontrol negara yang lebih militeristik dan memaksa selalu dilekatkan kepada situasi penjajahan (Brogden 1987).

Sejak pertengahan 1960-an sejumlah penelitian yang subtansial mengenai organisasi dan praktek polisi telah dikembangkan, terutama sekali di Inggns dan Amerika Utara, tetapi secara pesat juga terjadi di lain tempat; hal ini sekarang menjadi cabang utama kriminologi (Reinner 1994). Sumber utama penelitian polisi adalah tumbuhnya kesadaran bahwa konsepsi populer tentang polisi semata-mata sekedar agen pelaksanaan hukum, dalam dua hal menyesatkan. Dari sisi luar penelitian polisi menunjukan bahwa polisi melakukan berbagai penjaga-keteraturan dan fungsi pelayanan sosial terlepas dari penanganan masalah kejahatan dan pelaku kejahatan (Banton 1964; Punch 1979; Waddington 1993). Terlebih lagi, dalam melaksanakan berbagai tugasnya, polisi bisa sangat leluasa dan secara tetap menyimpang dari aturan hukum (Holdaway 1983; Manning 1977; Skolnick 1966). Pengakuan terhadap keleluasaan polisi menimbulkan banyak pertanyaan untuk penelitian, kebijakan, dan politik tentang bagaimana hal itu dilakukan dalam praktek, hubungannya dengan hukum dan keadilan sosial, serta bagaimana hal itu bisa diper-tanggungjawabkan (McConville, et al,. 1991; Reiner dan Spencer 1993).

Perkembangan penelitian polisi berbarengan dengan priode di mana perhatian terhadap kejahatan yang meningkat dan mengenai malpraktek polisi telah mempertahankan ketertiban pada pusat kontroversi politik. Akibatnya angkatan kepolisian meningkat dalam hal kekuatan kekuasaan dan sumber dayanya. Tetapi, kegagalan yang nyata tingkat kejahatan untuk merespon peningkatan kapasitas polisi mengundang pertanyaan keefektifan polisi aktual dan potensial sebagai mekanisme pengontrol kejahatan. Para peneliti telah menunjukkan bahwa sedikit jangkauan untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan penyebaran polisi (Clarke dan Hough 1984), kendati taktik inovatif mungkin mempunyai pengaruh yang sedang (Sherman 1992). Kendati ada bukti ini, pada awal 1990-an pemerintah Inggris meluncurkan paket pembaruan yang meluas dan sangat kontroversial berdasarkan premis bahwa reorganisasi manajerial pada lini- lini praktis sektor swasta bisa menyuntik tingkat efisiensi yang tinggi yang dapat menjadikan polisi efektif dalam menangani kejahatan (Reiner dan Spencer 1993).

Akan tetapi, tampaknya semakin nyata bahwa polisi sendirian terbatas perannya dalam mengatasi masalah-masalah kejahatan. Pengawasan kejahatan melibatkan suatu gabungan yang lebih kompleks dari strategi penjagaan keamanan yang melibatkan polisi yang bermitra dengan rakyat, keamanan swasta, dan teknologi serta metode-metode pencegahan kejahatan lingkungan. Terutama sekali, ia memerlukan polisi-polisi sosial dan ekonomi yang dapat menangani akar-akar kejahatan dan memberi semangat baru proses kontrol sosial informal. Sekali lagi polisi menjadi suatu bagian dari jaringan yang sangat kompleks dari proses penjagaan keamanan.