military regimes (rezim militer)

Sejak dulu sampai sekarang masih terdapat pemerintahan militer. Pemerintahan militer dengan mudah terbentuk pada masa-masa krisis politik. Pemerintahan semacam ini merupakan produk dari suatu intervensi dalam arena politik yang disertai dengan tindakan memecat para politisi yang tidak disukai dan menyelenggarakan pemilihan umum baru. Dengan cepat berbagai intervensi ini bisa mengganti para politisi yang menjalankan pemerintahan dengan para sipil yang lebih mendukung kepentingan-kepentingan militer atau mendukung konsepsi mereka mengenai dimensi politik. Atau, dalam kasus lain, pemerintahan militer mungkin hanya tampil dengan tujuan mencegah terpilihnya para politisi yang tidak bisa diterima. Dalam semua kasus ini, pemerintahan militer hanya berumur pendek, hanya selama periode waktu tertentu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru, tidak lebih dari enam bulan sampai setahun. Jumlah pertumpahan darah bisa dibatasi karena oposisi sipil akan dengan mudah ditangkal dan militer akan menerima berbagai dukungan bahkan dari kalangan sipil. Sangat mungkin, hanya sebagian petinggi militer yang menduduki posisi-posisi politik (yang paling menonjol dan yang paling prestisius) dan menyisakan kementerian-kementerian lain untuk politisi sipil, terutama kementerian ekonomi. Institusi militer, seperti angkatan bersenjata, hanya akan terlibat sebagian dalam kudeta dan dalam pemerintah. Bahkan, para petinggi militer yang duduk di pemerintahan mungkin diminta untuk mengundurkan diri dari masa jabatannya.

Kembalinya para pelaku intervensionis ke barak merupakan akibat alami dari suatu pemerintah-an militer.

Namun, rezim militer sangat berbeda dengan pemerintahan militer. Rezim militer merupakan produk dari intervensi institusi militer sebagai satu keseluruhan, yaitu angkatan bersenjata. Mereka tidak mendapatkan dukungan dari sipil kecuali dalam situasi yang sangat terpolarisasi. Bahkan, para pelaku intervensionis tidak meminta dukungan dari kaum sipil dan memutuskan untuk mengisi semua posisi-posisi kementerian, dan barangkali membuat suatu perkecualian hanya untuk kementerian ekonomi yang dipercayakan pada ahli ekonomi sipil konservatif untuk menjaga kepercayaan komunitas bisnis internasional. Rezim milier diciptakan bukan untuk reekuilibrasi persaingan antar berbagai kelompok politisi. Sebaliknya, rezim militer bertujuan untuk merestrukturisasi masyarakat mereka, dengan tujuan untuk mencegah munculnya kembali kondisi-kondisi yang memancing kudeta lanjutan oleh angkatan bersenjata. Karena itu, masa berlangsungnya rezim militer mungkin lama; dalam berbagai kasus, rezim militer tidak dapat dipecat. Milter Amerika Latin memberikan beberapa contoh, dengan tingkat keberhasilan yang beragam, dalam hal kudeta institusional dan rezim militer: Brazil (1964-82). Peru (1968-80). Chili (1973-90) dan bahkan kasus Argentina yang berumur singkat (1976-82).

Rezim militer tidak lebih berhasil bahkan biasanya kurang berhasil dibandingkan pemerintahan sipil. Mereka tidak mengurangi tingkat konflik politik domestik dan seringkali terpaksa menempuh cara-cara penekanan dan penyiksaan yang sangat berat. Mereka gagal menciptakan perkembangan ekonomi tingkat tinggi. Bahkan jika berhasil dalam mendorong perekenomian, mereka melakukannya pada tingkat harga yang sangat tinggi untuk kelas-kelas bawah, dan dalam beberapa kasus, melakukan denasionalisasi terhadap struktur perekonomian mereka. Mereka juga tidak sanggup membentuk kembali sistem politik; oposisi dari kalangan sipil biasanya kembali berkuasa dalam beberapa tahun setelah runtuhnya rezim militer.

Kebanyakan rezim militer berakhir ketika militer itu sendiri menyadari bahwa kontradiksi dalam roda pemerintahan mereka bisa membahayakan integritas institusi militer. Mereka selalu terpecah antara memutuskan untuk mengintervensi arena politik dan tetap diam saja, sehingga militer akhirnya cenderung memutuskan untuk menarik diri secara sepihak. Dalam beberapa kasus, keputusan pengunduran diri dipaksakan kepada mereka jika kalah dalam suatu peperangan. Ini bisa dilihat pada kasus militer Argentina setelah Perang Malvinas (Falkland) pada tahun 1982. Dalam kasus-kasus lain, militer mungkin merasa percaya diri terhadap kemampuannya mengendalikan suatu masyarakat yang relatif sudah di demobilisasi, sebagaimana kasus Brazil pada permulaan tahun 1980-an. Pada kebanyakan kasus, problem terbesar dan satu-satunya dari militer sebelum menarik diri adalah kebutuhan akan berbagai perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas yang telah mereka lakukan, sebagaimana di Chili. Pada semua kasus, penarikan diri dari arena politik menjadi tidak terhindarkan ketika banyak anggota militer takut ketegangan dalam institusi militer akan menimbulkan konflik internal dan bahkan perpecahan. Di beberapa negara yang sedang berkembang dan kebanyakan negara maju, institusi militer yang kuat biasanya mempunyai sarana lain yang lebih kecil biayanya dan kurang berbahaya dibandingkan intervensi politik terbuka yang tujuannya adalah untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka dan mendorong segala preferensi dan tujuan politik mereka.

Incoming search terms:

  • pengertian rezim militer
  • rezim militer
  • rezim militer adalah
  • ciri ciri rezim militer
  • sistem politik rezim militer
  • sistem rezim militer
  • pengertian sistem rezim militer
  • ciri rezim militer
  • pengertian rezim

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian rezim militer
  • rezim militer
  • rezim militer adalah
  • ciri ciri rezim militer
  • sistem politik rezim militer
  • sistem rezim militer
  • pengertian sistem rezim militer
  • ciri rezim militer
  • pengertian rezim