Teori-teori kenegaraan

Banyak orang akan sependapat kesamaan bahwa inti masalah teori kenegaraan memberikan perhatian yang paling padu bagi teori politik kontemporer, pemikiran politik, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi politik, dan hubungan internasional. Anggaplah bahwa dunia politik terdiri dari negara-negara, dan kemungkinan besar tetap demikian pada masa depan yang terlihat, hal ini tidaklah mengejutkan.

Mendefinisikan konsep negara merupakan masalah kontrovesi. Berdasarkan definisi organisasi negara adalah bentuk khusus pemerintahan yang harus melaksanakan kekuasaan kedaulatan atas wilayah dan rakyat tertentu dan kedaulatan itu diakui oleh negara-negara lain. Secara internal, suatu negara harus menjadi sumber hukum formal, pemegang monopoli kekuatan sipil dan penarik pajak terakhir secara eksternal negara harus, pada prinsipnya, mampu mengemban diplomasi otonom kalau bukan pembuat-perang. Dalam pengertian organisasionalisme ini, negara berbeda-beda hingga tingkat mereka efektif secara internal dan secara eksternal berdaulat, tersentralisasi, terbirokratisasi, terkoordinasi, dan bisa dikontrol dan diarahkan oleh warga.

Apabila negara membentuk isi materi ilmu politik, pertanyaan pun muncul sudah berapa lama mereka ada. Secara luas dinyatakan bahwa negara modern muncul pada akhir abad pertengahan Eropa melalui penindasan terhadap politik feodal. Tetap merupakan masalah yang masih diperdebatkan apakah kekaisaran kuno Miditeran, Timur Tengah, India, Cina atau Amerika pra-Kolumbia harus disebut sebagai negara, karena ciri-ciri seperti kedaulatan, sentralisasi, teritorialitas, dan birokratisasi belum ada atau belum berkembang dalam sistem politik. Argumen yang paling sering dikemukakan adalah untuk mempertahankan perbedaan tajam antara negara kota, politik feodal dan kekaisaran masyarakat agraris serta negara dan kekaisaran masyarakat dagang dan industri dengan kapabilitas mereka yang lebih luas untuk mengontrol dan menjangkau masyarakat mereka.

Kendatipun negara-negara sangat berbeda dalam asal-usul dan bentuk mereka, hampir kesemuanya itu, dengan mengenyampingkan sejumlah sisa monarki tradisional, mencari legitimasi mereka sebagai pancaran dari rakyat mereka, dengan dua cara, yang bisa memperkuat atau berlawanan. Di satu pihak mereka mengklaim sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat atau demokrasi (bahkan seorang diktator pun sekarang membuat klaim yang sama); di lain pihak mereka biasanya mengklaim sebagai negara bangsa, sebagai pantulan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat X. Kedua klaim ini menjelaskan semacam dinamika negara modern: persaingan penentuan dan pengontrolan negara berpusat pada klaim-kalim untuk mewakili kehendak rakyat, sedangkan persaingan penentuan dan pengontrolan batas wilayah negara tersebut berpusat pada klaim- klaim untuk mewakili kehendak nasional. Proses- proses ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang memperkuat dan kadang-kadang kontradiktif dengan pembangunan negara dan pembangunan-bangsa, dan lawan mereka, fragmentasi-negara dan pemisahan kebangsaan.

Kebanyakan ilmu politik kontemporer memfokuskan pada organisasi negara dalam sistem demokrasi liberal, sebagai bagian dari jawaban terhadap perkembangan kegiatan negara dalam demokrasi kapitalis Barat, yang pada abad keduapuluh telah melihat fungsi-fungsi negera melebar melampaui inti minimal (pertahanan, keteraturan dan pembuatan-hukum serta perlindungan terhadap agama dominan) hingga meliputi manajemen dan regulasi ekonomi dan sosial yang ekstensif. Lima mazhab pemikiran yang berbeda mengenai kinerja empiris negara demokratis merupakan bukti dalam ilmu politik modern: Marxisme pluralisme, pilihan rasional, teori elite (kadang-kadang disebut neo-statisme atau institusionalisme baru) dan neo-pluralisme. Sebagian mengklaim telah mengembangkan teori- teori feminis permulaan dan teori-teori hijau tentang negara, kendati klaim-klaim ini diperdebatkan, dan karya demikian hingga sekarang paling tidak sedikit banyak dikembangkan secara ekstensif.

Masing-masing bangunan pemikiran ini terbagi menjadi dua mengenai hingga tingkat mana negara demokrasi dikontrol oleh rakyatnya dan organisasi-organisasi voluntir mereka (Dunieavy dan O’Leary 1987). Untuk menyederhanakan persoalan, tiga jawaban menjelaskan masalah ini: mereka yang berpendapat bahwa negara dikontrol oleh masyarakatnya (atau setidak-tidaknya orang yang paling kuat dalam masyarakatnya) mereka yang berpendapat bahwa negara cukup otonom untuk mengarahkan kembali dan membentuk kembali tekanan-tekanan kepada mereka oleh masyarakatnya (atau yang paling kuat dalam masyarakatnya) dan akhirnya mereka yang berpendapat negara cukup otonom sehingga bisa mengarahkan kembali tekanan yang datang dari masyarakatnya (atau yang paling kuat dalam masyarakatnya).

Incoming search terms:

  • Teori kenegaraan
  • pengertian kenegaraan
  • definisi kenegaraan
  • arti kenegaraan
  • teori teori kenegaraan
  • teori-teori kenegaraan
  • arti dari kenegaraan

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • Teori kenegaraan
  • pengertian kenegaraan
  • definisi kenegaraan
  • arti kenegaraan
  • teori teori kenegaraan
  • teori-teori kenegaraan
  • arti dari kenegaraan