origins of state (asal-usulnegara)

Sejak abad ke-17 banyak sarjana barat telah mem fokuskan perhatiannya pada asal-usul negara, sebuah bentuk organisasi politik di mana kekuasa an dipegang oleh sekelompok kecil penguasa yang memonopoli penggunaan kekuatan koersif untuk memelihara ketertiban internal dan berhubungan dengan rakyat di negara tetangga. Tipe pemerintahan.ini dijumpai di dalam semua masyarakat skala luas, yang juga selalu dicirikan (bahkan dalam masyarakat sosialis sekalipun) oleh disparitas ekonomi dan politik yang jelas.

Pembentukan teori dipusatkan pada apakah negara-negara berkembang terutama melalui kesepakatan ataukah konflik dan apakah negara sebagai hasil dari faktor internal atau eksternal. Juga telah diperdebatkan dengan sengit apakah negara meningkatkan atau menurunkan kondisi manusia dibandingkan dengan bentuk masyarakat yang lebih kecil. Para teoretisi”kontrak sosial,” termasuk Thomas Hobbes dan John Locke, percaya bahwa individu secara sukarela tunduk kepada negara dengan imbalan perlindungan untuk pribadi dan kekayaan mereka. Kari Wittfogel dan Julian Steward berpendapat bahwa negara pertama kali berasal dari usaha mengelola sistem irigasi yang besar di dalam daerah yang kering. Yang lainnya memandang negara berkembang untuk mengatur produksi, pemasukan dan redistribusi barang-barang berharga.

Para penganut teori “konflik” yang paling awal menyatakan bahwa negara muncul karena penaklukan, khususnya penaklukan masyarakat per-tanian oleh kaum pastoralis. Kaum Marxis memandang pertanian dan spesialisasi pekerjaan mengakibatkan diferensiasi ekonomi dan politik yang menimbulkan konflik sosial dan pada akhirnya membentuk negara sebagai alat untuk mempertahankan dominasi kelas penguasa. Robert Cameiro berpendapat bahwa peningkatan populasi di dalam daerah yang terbatas secara geografis dan sosial menimbulkan peperangan memperebutkan tanah yang subur dan akhirnya membentuk negara. Mark Cohen berpendapat bahwa peningkatan populasi mengakibatkan intensifikasi produksi makanan dan pada akhirnya menyebabkan persaingan memperebutkan lahan yang subur, pengelompokan populasi, dan perkembangan negara. Dalam masing-masing teori tersebut negara berkembang setidaknya untuk mempertahankan kesenjangan sosial dan politik.

Namun tak satupun dari penjelasan teori asal-usul negara tersebut cukup memuaskan. Kaum Marxis berasumsi bahwa kelas berkembang lebih dulu daripada negara. Pandangan ini telah ditolak secara luas. Penjelasan-penjelasan lainnya tidak mencakup semua permasalahan Teori “penggerak utama” tentang asal-usul negara telah ditolak. Teori sintetis, yang mengkombinasikan sejumlah variabel kausal, juga belum terbukti berhasil. Kini telah diakui secara luas bahwa ada banyak faktor yang berbeda-beda yang meningkatkan perkembangan dari masyarakat yang lebih besar dan beragam yang memerlukan negara untuk mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan terjadi pergeseran dari penjelasan mengapa negara berkembang menjadi bagaimana negara berkembang.

“Teori informasi” semakin sering digunakan untuk menjelaskan perkembangan negara. Dikatakan bahwa delegasi dari pembuatan keputusan untuk otoritas sentral semakin diperlukan agar sistem politik berfungsi dengan baik saat ukuran dan kompleksitasnya meningkat. Kontrol terpusat memerlukan pengumpulan informasi dari semua bagian sistem dan transmisi perintah yang efektif dari pusat ke bagian-bagian tersebut. Para arkeologis berpendapat bahwa negara dapat disejajarkan dengan hirarki penyelesaian sebanyak paling tidak tiga tingkat, dan berkorespondensi dengan sejumlah tingkat pengambilan keputusan yang sama. Namun hal ini tidak menjelaskan mengapa peradaban awal dicirikan oleh disparitas ekonomi dan status ketimbang oleh peran kepemimpinan yang terdiferensisasi secara fungsional.

Aplikasi lebih lanjut dari teori informasi menunjukkan bahwa rumor, ejekan, tuduhan praktek sihir dan mekanisme penyamarataan politik dan ekonomi yang dijumpai di dalam masyarakat yang kecil dan egaliter dapat bekerja apabila penduduknya saling kenal satu sama lain. Sedang untuk masyarakat yang lebih besar para pimpinannya dapat menggunakan kontrol informasi publik mereka untuk memperlemah oposisi dan membungkam kritik. Hal ini membantu konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi di kalangan elit dan perkembangan konsumsi yang mencolok sebagai tanda gaya hidup elit.

Pada saat yang sama, telah diakui bahwa penguasa harus mencegah penindasan pejabat pemerintah dan peningkatan yang berlebihan di dalam birokrasi dan distribusi sumbangan negara agar pembayaran pajak tetap berada di dalam batas-batas yang dapat diterima oleh pembayar pajak. Dalam hal ini diasumsikan bahwa negara memberikan pelayanan, seperti pertahanan dan ketertiban internal. Jika pembayaran itu ditetapkan dalam batas-batas yang dapat diterima maka sebagian besar penduduk akan mendukung, setidaknya secara pasif, pemerintah yang ada.

Teori yang lainnya menekankan pada emulasi dari pola-pola perilaku non-egalitarian di dalam keluarga dan bidang interaksi personal lainnya. Ini memperkuat kekuasaan negara dengan menjadikan dominasi tampak universal dan natural. Perhatian juga diberikan kepada ideologi hegemoni yang digunakan elit untuk menaturalkan kesenjangan dan memperkuat kekuasaan mereka sendiri. Tetapi ada ketidaksepakatan tentang sejauh mana kelas yang didominasi mengakui klaim elit atau membangun kekuatan tandingan. Pandangan yang terakhir ini menolak penjelasan teokratik tentang kekuasaan negara. Meskipun negara tidak berada di dalam batas-batas masyarakat manusia namun diskusi dari asal-usulnya tetap harus menggunakan pemahaman tentang sifat manusia.