BERDIRINYA PEREKONOMIAN PASAR SOSIAL DI JERMAN

BERDIRINYA PEREKONOMIAN PASAR SOSIAL DI JERMAN – Hal yang menimbulkan goncangan terbesar di antara semua kejadian di Jerman pada dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua adalah kebijakan ekonomi Republik Fed- oral Jerman. Hal inilah yang membawa ciri-ciri Perekonomian Pasar Sosial. Dalam kebijakan ekonomi ini, khususnya kebijakan tatanan perekonomian yang terjalin di dalamnya, sangat erat berkaitan dengan pemulihan salah satu dari negara Jerman yang terbagi dua. Suatu pemulihan di dalam maupun di luar negeri itu disebut sebagai ‘keajaiban’. “Seandainyapun ada orang yang telah memprediksikan perkembangan ini pada 1945, perkataannya tidak disimpan untuk generasi berikutnya. Jerman telah memberi kejutan bukan hanya kepada para peramal tapi juga kepada para ahli ekonomi” (Wallich, 1955:1)

Jerman pada 1947, menurut Gustav Stolperm, adalah bangsa yang hancur dari segi fisik, dan cacat dari segi intelektual, juga rusak dari segi moral, tanpa makanan atau bahan baku; tanpa sistem pengangkutan, tanpa suatu mata uang yang berlaku; serta didampingi dengan struktur sosial yang kacau oleh massa pengungsi dan orang-orang pelarian suatu bangsa “Yang harapannya dibayangi oleh kelaparan dan ketakutan” (Stolper, 1949:159). Wilayah kekuasaan yang tersisa, setelah pengurangan jalur Oder-Neisse dan wilayah Saarland, dibagi ke dalam empat zona kerja yang terpisah secara administratif. Kebijakan negara Sekutu yang menjadi penguasa di sana didominasi oleh gagasan mengenai retribusi, pampasan perang, serta ketidakpercayaan terhadap kemerdekaan politik dan ekonomi. Akibatnya, industri macet produksi barang tertentu dibatasi atau dihentikan. Negara Sekutu mengikuti tatanan perekonomian yang diperkenalkan oleh negara sosialis yang cirinya adalah rasionalisasi makanan dan barang konsumen yang jumlahnya terbatas, alokasi bahan baku melalui keputusan administratif, pembekuan harga dan upah, dan pengaturan mata uang serta sistem pengawasan ekspor- impor oleh pemerintah.

Pada waktu itu, introduksi tatanan perekonomian pasar ditentang oleh SPD, CDU, dan serikat dagang. SPD menginginkan “Perekonomian sosialis yang dilaksanakan melalui kebijakan terpusat dan rancangan kesejahteraan masyarakat” bersamaan dengan “Sosialisasi dari semua perusahaan besar.dan semua sektor-sektor industri perpabri- kan dengan kecenderungan netral ke arah konsentrasi.” Pada plakatnya di Ahlen, CDU mendeklarasikan bahwa: “Untuk tujuan jangka panjang diperlukan perencanaan dan pengarahan yang luas terhadap perekonomian kita” yang menuntut sosialisasi dari pertambangan dan industri penghasil baja. Pihak serikat buruh mempunyai rencana untuk menasionalisasikan sejumlah industri kunci, bank, dan perusahaan-perusahaan asuransi.

Pada awalnya situasi sosial dan ekonomi tidak kurang menyedihkannya dibandingkan dengan situasi politik. Perang telah merusak kira-kira 20% dari semua gedung dan kekayaan komersial. 20% sampai 25% bangunan perumahan, dan 40% instalasi angkutan umum. Seluas 25% dari wilayah Reich (sebelah timur perbatasan sungai dan harus diserahkan, seperti halnya sebelum 1937. Secara keseluruhan, dapat diperkirakan bahwa sebagai akibat perang, perekonomian nasional Jerman telah kehilangan 50% dari kapasitas

yang dipunyainya sebelumnya. Sebagian besar dari modal non moneter yang tersisa telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Perang menelan korban sebanyak 3,5 juta jiwa. Sekitar 40% penduduk menjadi korban serangan udara, pengungsi, atau pelarian. Antara 1945 – 1947 banjir pengungsi dan pelarian mencapai 12 juta jiwa. Kira-kira 60% penduduk terlihat jelas mengalami kekurangan gizi yang parah.

Gambaran tersebut menunjukkan serba kekurangan dan penderitaan dari jutaan orang. Mereka menghadapi tekanan pengungsian, ketiadaan rumah, dan kelaparan hebat. Kekacauan seperti ini menimbulkan kemandekan dan kemalasan di kalangan penduduk dan juga kecenderungan kuat untuk berurusan di pasar gelap tanpa mempedulikan peraturan-peraturan ekonomi.

Karena kekacauan perekonomian, kerusakan parah pabrik- pabrik, dan kekurangan barang secara umum, negara Sekutu memutuskan untuk menggunakan unsur-unsur perencanaan terpusat, seperti yang terdapat dalam tatanan perekonomian negara-negara sosialis, untuk menjamin pencapaian tujuan- tujuan pasca perang yang didasarkan pada pengendalian ekonomi. Akibatnya, peraturan-peraturan berikut ini terus diberlakukan sampai 1948:

1. Rasionalisasi bahan pangan pokok dan barang konsumen lainnya seperti pakaian jadi, pakaian dalam, sepatu, dan sebagainya, yang diberlakukan melalui sistem kupon,
2. Pengendalian dan alokasi semua persediaan dan bahan baku (besi, baja, minyak, bensin, kulit, dan sebagainya),
3. Pembakuan harga dan upah,
4. Pengawasan ekspor-impor oleh pemerintah, penetapan harga ekspor, dan pembatasan mata uang asing,
5. Pengontrolan kuota produksi dan kewajiban menyerahkan semua produk.

Tidak ada penataan moneter yang berlaku. Salah satu masalah pada periode pasca perang adalah inflasi yang disebabkan oleh pembiayaan perang. Uang hampir tidak dapat digunakan untuk membeli sesuatu. Uang berlaku hanya sehubungan dengan kupon makanan dan barang konsumen, atau di pasar gelap tempat harga barang berkisar antara sepuluh sampai seratus kali lipat dari harga resmi. Pada masa tersebut, alat tukar dan barter yang paling laku bukan Reichsmark, melainkan rokok buatan Inggris atau Amerika.