Disinte­grasi institusi republik.

Bonapartism (bonapartisme) adalah Rezim Bonapartis didirikan melalui coup d’etat, sebuah konsekuensi dari disinte­grasi institusi republik dan gejolak sosial. Pemimpin pada masa jayanya mengklaim bahwa dirinya mengekspresikan secara langsung kehendak rakyat yang berdaulat, dan berusaha, tetapi tidak mampu, mem­bangun sebuah dinasti. Tindakan khu­sus dilegitimasi oleh plebisit massa. Teta­pi definisi ini tidak menunjukkan keluasan istilah itu, dan juga konsep yang canggih yang kadang-kadang muncul, terutama dalam pemikiran Marx.

Perubahan politik.

Istilah Bonapartisme sudah dipakai se­jak 1815-16 (OED, 1971, h. 245; Rob­ert, 1966, h. 510), tetapi dia baru dikenal kelompok terdidik Eropa pada 1850-an dan 1860-an. Pada periode ini kata itu mendeskripsikan, mengkritik, atau memu­ji kekuasaan Louis Bonaparte. Pemerintah­annya, sebagai presiden, kemudian sebagai kaisar (1852-70) Perancis, dianggap meng­abadikan perubahan politik yang baru: populis (lihat POPULISM), otoriter, patriotik, sekaligus militer. Istilah ini sering disama­kan dengan CAESARISM, walaupun bebera­pa penulis memperdebatkan penyamaan ini, dengan menuduhnya sebagai anakro­nisme (Marx, 1852; Mommsen, 1901, h. 325) atau bahkan tidak layak. Penggunaannya di abad ke-20 dapat dibagi menjadi dua kategori yang saling tumpang-tindih. Yang pertama menawar­kan penjelasan sosiopolitik Marxis ten-tang Bonapartisme dan berusaha mengap­likasikan istilah ini ke kondisi “modern”. Menurut analisis Marx dan Engel (yang tidak selalu konsisten: lihat Rubel, 1960; Wippermann, 1983), rezim Napoleon III muncul akibat birokratisasi pervasif masyarakat Perancis dan oleh kombi­nasi situasi-situasi spesifik: keseimbangan kekuatan-kekuatan kelas yang memberi ruang substansial bagi eksekutif untuk melakukan manuver. Signifikansi historis Bonapartisme terletak dalam kemampuan­nya untuk mempromosikan perkembang­an kapitalis dalam kondisi di mana bor­juis membutuhkan intervensi negara yang masif atas nama mereka.

Keseimbangan kelas atau ke­mandegan kelas. Bonapartism (bonapartisme) adalah

Marx sendiri jarang menggunakan is­tilah Bonapartisme, mungkin karena dia enggan memasukkan pengalaman Napo­leonik ke dalam kategori politik umum­sesuatu yang ditunjukkan oleh akhiran “isme”, dari kata Yunani ismos (Koeb­ner dan Schmidt, 1965, h. xiv). Marxis yang belakangan tidak menunjukkan ke­hati-hatian semacam ini. Dengan demikian Bonapartisme dianggap ada dalam Pemer­intahan Provisional Kerensky (Lenin, “The beginning of Bonapartism,” dan “They do not see the wood for the trees,” dalam Collected Works, vol. 25; Trotsky, 1932, h. 663-8), “rezim Stalin” (Trotsky, 1937, h. 277-9); dan administrasi Bruning dan Hindenburg – Papen – Schleicher pra-nazi (Trotsky, 1932; lihat juga Kitchen (1974) tentang Thalheimer). Dalam kasus ini, Bonapartisme memiliki banyak makna, tetapi ide negara yang relatif otonom, yang muncul dari keseimbangan kelas atau ke­mandegan kelas, masih tetap merupakan ide fundamental. Demikian pula dengan gagasan opprobrium yang mengiringi isti­lah itu. Diskusi Bonapartisme oleh Marx-is yang lebih belakangan lebih menekan­kan pada karakter militernya (Hobsbawn, 1977, h. 177-91), kemiripannya dan per­bedaannya dengan FACISM (Kitchen, 1976, h. 71-82), eksistensinya sebagai satu ben­tuk rezim (rezim yang lainnya mencakup Bismarckisme, fasisme, junta militer) yang mampu mewujudkan “negara kapitalis tersendiri” (Poulantzas, 1974, h. 313-30; cf. Engels, 1884). Penggunaan kedua dari konsep ini menempatkan istilah ini sesuai dengan za­mannya: “Bonapartisme” menjadi cara un­tuk menginterpretasi dan merekonstruksi elemen sejarah Eropa abad ke-19. Sering pandangan ini berada dalam kerangka yang dipengaruhi Marxis: misalnya, de­ngan mengga mbarkan “Bonapartisme” Kekaisaran Kedua Perancis sebagai ” ke­diktatoran yang dimodernkan” (Magraw, 1983, h. 159-205), atau sebagai rezim “bi­rokrasi autoritarian” (Perez-Diaz, 1978), atau memperluas konsep tersebut dengan memasukkan “revolusi dari atas” ala Bis­marck di Prussia abad ke-19 (Wehler, 1970, dan 1985, h. 55-62; tetapi lihat juga Mitch­ell, 1977, dan Eley, 1984, h. 149-53). Na­mun penulis non-Marxis juga mengguna­kan konsep itu secara berbeda. Beberapa di antaranya menggunakannya untuk menun­jukkan kesejajaran dan kontras antara rezim Napoleon I dan III (misalnya, Fisher, 1928). Yang lainnya menggunakannya un­tuk memetakan kompleksitas historis dari fenomena yang diacu oleh istilah tersebut: misalnya, kualitas evolusioner dari kekua­saan Bonaparte III, distribusi basis massa yang tidak merata secara geografis, kaitan­nya dengan Orleanisme—gerakan politik yang mendukung ide dan institusi monarki institusional—dan republikanisme, hubun­gannya dengan populasi pedesaan dan ur­ban, asal usul, dan variasi dukungan sayap kanannya—misalnya, dari golongan bang­sawan dan pendeta (Zeldin, 1979, h. 140­205; Remond, 1966, h. 125-65, 366-84, yang juga membandingkan Gaullisme di Perancis abad ke-20 dengan Bonapartisme; Bluche, 1980). Terakhir, Bonapartisme menjadi istilah yang menarik perhatian dalam diskursus politik abad ke-19, dan dikaji sebagai salah satu dari sekumpulan konsep yang sejenis—yang terdiri dari des­potisme, tirani, perampasan, DICTATOR­SHIP dan CAESARISM-merujuk pada bentuk “dominasi tidak sah” yang terus berubah”.

Filed under : Bikers Pintar,