political theory (teori politik)

Teori politik merupakan “enterprise” dengan sil-silah yang panjang dan istimewa. Ketika para pendahulu berhenti memandang institusi-institusi sosial dan politik mereka hanya karena dikeramatkan oleh tradisi, dan mulai bertanya mengapa mereka mengambil bentuk yang mereka lakukan, dan apakah mereka mungkin diperbaiki atau tidak, teori politik lahir. Hal-hal apa saja yang seharusnya dibolehkan oleh hukum dan apa-apa yang dilarang? Siapa yang seharusnya mengatur, dan seberapa jauh seharusnya yang diatur menerima kewajiban untuk menaati? Apa itu keadilan, di antara indi-vidu-individu dan masyarakat? Pertanyaan ini dan pertanyaan sejenis lainnya tak terelakan muncul manakala orang mulai merefleksikan secara kritis praktek-praktek dan institusi-institusi mereka, dan teori-teori politik mencoba men-jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara yang sistematis. Metode-metodenya telah dihasilkan pada zaman yang berbeda dari disiplin-disiplin yang berbeda: filsafat, teologi, hukum, sejarah, dan lebih mutakhir, ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian ilmu politik tidak saja beragam dalam pandangan praktisnya yang merentang dari, pada satu sisi ekstrem, pertahanan keseluruhan tatanan sosial dan politik yang ada hingga, pada sisi ekstrem lainnya manifesto perubahan revolusioner tetapi juga mereka juga mendasarkan pada keyakinan-keyakinan yang berbeda mengenai bagaimana kita harus menjawab pertanyaan- pertanyaan seperti disebutkan di atas. Sebagian teori memulai dengan konsepsi tentang sifat manusia, dan menanyakan pengaturan politik dan sosial apa yang akan mengisi dengan baik kebutuhan-kebutuhan dan kepetingan-kepentingan umat manusia. Sebagian yang lain menafsirkan institusi-institusi yang ada sebagai bagian dari pola keseluruhan sejarah perkembangan baik sebagai titik puncak dari perkembangan pranata itu, atau sebagai tahapan persinggahan yang dipersiapkan untuk digantikan oleh sesuatu yang lebih tinggi. Sebagian yang lain lagi memulai dengan mempertanyakan apa jenis pengetahuan yang mungkin dalam masalah-masalah politik, dan melanjutkan pada masalah mempertahankan pengaturan institusi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat sesuai dengan proporsi kapasitas untuk menggu-nakannya demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

Pada abad keduapuluh masalah-masalah metodologi ini telah memuat, terdorong khususnya oleh dampak positivisme. Teori-teori politik yang lain, mulai dari Plato dan Aristoteles hingga Marx dan Mill, berusaha menggabungkan dalam keseluruhan tanpa batas suatu pemahaman terhadap dunia sosial dan politik yang ada dengan proposal untuk mengubahnya. Tetapi, inti bagi positivisme adalah klaim bahwa tidak mungkin ada hubungan yang logis antara proposisi empiris yang menjelaskan dunia sebagaimana adanya dan proposisi normatif yang mengatakan bagaimana kita seharusnya bertindak. Penerimaan terhadap klaim ini menyiratkan bahwa teori politik sebagaimana dipahami secara tradisional bertumpu pada kesalahan. Kesalahan itu adalah menggabungkan sekaligus penjelasan hubungan sosial dan politik dengan rekomendasi mengenai bagaimana hubungan-hubungan itu seharusnya dilakukan di masa mendatang.

Positivisme bukan lagi merupakan kekuatan yang dominan sebagaimana sebelumnya dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial, tetapi salah satu warisannya adalah label “teori politik” yang sekarang sering diterapkan kepada tiga bentuk penteorian empiris, formal dan normatif yang tujuannya agak berbeda-beda.

Pertama, teori politik empiris adalah istilah yang umumnya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoretis ilmu politik. Para ahli ilmu politik tertarik dalam menjelaskan dan memaparkan peristiwa-peristiwa politik tertentu, tetapi mereka juga tertarik dalam mengembangkan penjelasan teori-teori yang lebih luas yang menarik secara bersama-sama rentangan fenomena yang lebih luas di bawah satu payung. Misalnya, mereka telah mencoba menjelaskan dalam pengertian umum mengapa revolusi terjadi, atau kondisi-kondisi apa yang diperlukan untuk menjadikan pemerintahan demokratik sestabil mungkin. Masalah-masalah yang dipertimbangkan acapkali sama dengan yang disampaikan dalam tradisi teori politik yang lebih tua, tetapi penggunaan yang jauh lebih besar secara tipikal dijadikan bukti kuantitatif untuk menguji klaim-klaim teoretis. Dengan demikian seseorang yang sedang berusaha menghasilkan sebuah teori mengenai penyebab revolusi secara karakteristik akan memulai dengan melihat korelasi antara pecahnya revolusi dan fenomena lain seperti tingkat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat yang dikaji.

Kedua, teori politik formal adalah bidang yang sedang berkembang yang tumpang tindih dengan “teori pilihan sosial”, “teori pilihan publik”, dan sebagainya. Ia meminjam dari ilmu ekonomi gagasan ide tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka di bawah paksaan institusi-institusi tertentu, dan kemudian mencoba membuat model sistem politik seolah- olah mereka tersusun dari pelaku-pelaku seperti itu dalam berbagai peran politisi, birokrat, pemilih dan lain-lain. Dengan mengambil aktor- aktor rasional dan seperangkat aturan prosedural, akan seperti apakah konfigurasi akhir sistem itu? Dua penerapan utama adalah bagi prosedur kepuasan kolektif dan bagi persaingan partai dalam demokrasi perwakilan. Pada kasus pertama, sang ahli teori mempostulatkan suatu populasi, masing- masing punya pilihan sendiri seperti soal jumlah kebijakan, dan melihat bagaimana pilihan-pilihan ini akan digabungkan ke dalam “pilihan kolektif’ oleh berbagai aturan keputusan (seperti suara terbanyak). Salah satu hasil yang sangat terkenal mengenai investigasi ini adalah teori Arrow (1963), menurut teori tersebut tidak aturan keputusan secara simultan bisa memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal (seperti apabila masing-masing orang diambil secara terpisah lebih menyukai x dari pada y, prosedur keputusan juga harus memilih x dari pada y). Pada kasus kedua, ahli teori lagi-lagi mengasumsikan satu populasi dengan preferensi politik tertentu, dan melihat bagaimana partai-partai berperilaku di dalam sistem pemilihan yang demokratis dengan asumsi bahwa setiap tujuan partai adalah memenangkan pemilihan dan masing-masing tujuan pemilih adalah untuk mengamankan kebijakan yang sesesuai mungkin dengan preferensinya sendiri. Penerapan ini pada mulanya dikembangkan oleh Antony Downs (1957) dan sejak itu telah dielaborasi secara luas.

Ketiga, teori politik normatif tetap paling dekat dengan enterprise tradisional, sejauh ia berkenaan dengan justifikasi insitusi dan kebijakan politik. Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan dan seterusnya dan kemudian mengkhususkan tatanan sosial macam apa yang paling memadai untuk memenuhi prinsip-prinsip ini. Tetapi, ada ketidaksetujuan mendalam di kalangan para ahli teori normatif mengenai jenis justifikasi apa yang mungkin di sini.

Pada satu sisi ekstrem berdiri mereka yang memihak kepada beberapa bentuk nilai-subyektivisme. Prinsip-prinsip politik terakhir hanya mengungkapkan pandangan pribadi dari mereka yang mendukung mereka dan tidak mampu bagi justifikasi lebih jauh. Tugas teori politik menurut pandangan ini adalah dua: ia tercapai/terlaksana sebagian karena menjelaskan prinsip-prinsip dasar itu sendiri membuang kekaburan konseptual, memberikan pernyataan yang lebih formal terhadap prinsip dan sebagian lagi menunjukkan apa implikasi mereka dalam praktek. Dengan demikian sebagian orang mungkin menyatakan bahwa kebebasan individual adalah nilai politik mendasar mereka, tetapi ini dalam dirinya tidak mengatasi apakah orang seperti itu menyukai (katakan) “negara penjaga malam” atau “negara sejahtera intervensionis”. Tugas ahli teori, menurut pandangan ini. adalah menjelajah apa makna gagasan kebebasan, dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis, seperti apakah redistribusi perpajakan mengurangi kebebasan orang kaya atau meningkatkan kebebasan orang miskin, atau kedua-duanya. Tetapi apabila orang lain harus memihak argumen dengan menyatakan bahwa kebebasan individu tidak ada nilainya bagi mereka pada tempat pertama, ahli teori politik tidak punya jawaban untuk dikatakan lebih lanjut.

Di ujung sisi yang lain spektnim itu berdiri mereka yang memihak pada beberapa bentuk foundasionaiisme, pandangan tersebut adalah bahwa adalah mungkin untuk menemukan landasan tujuan untuk mendukung prinsip-prinsip politik dasar. Yang menonjol di sini adalah berbagai versi teori politik kontraktarian. Para ahli teori kontraktarian berpandangan bahwa ada seperangkat prinsip politik dasar yang semua orang rasional akan sependapat terhadap kondisi tertentu yang sesuai. Contoh yang paling berpengaruh adalah teori keadilannya John Rawls (1971), yang memahami keadilan sebagai prinsip yang individu-individu rasional akan dipilih untuk diatur dalam “posisi orisinal” di mana mereka tidak mengetahui karakteristik personal mereka, ideal-mereka mengenai hidup yang baik serta posisi sosial mereka. Sesuatu yang mirip adalah klaim Jurgen Hebermas (1984) bahwa norma-norma yang sah menurut hukum adalah norma-norma yang akan disetujui dalam “situasi pembicaraan yang ideal” di mana penindasan dan dominasi tidak ada dan di mana para partisipan harus mempengaruhi atau membujuk satu sama lain dengan kekuatan argumen saja.

Tidak semua foundasionalis adalah kontrak tarian. Pilihan utama lainnya adalah naturalisme, di mana teori normatif didukung oleh ajakan pada kebutuhan dan kepentingan umat manusia yang diklaim bersifat universal. Sebagian naturalis kontemporer, seperti Masters (1989), mendeteksi sosiologi dan mengajukan argumen bahwa institusi politik dan sosial kita harus sesuai dengan sifat manusia tertentu pada umumnya sebagian yang lain, seperti Maclntyre (1981), adalah neo-Aristotelian yang berpandangan bahwa tatanan sosial paling baik adalah tantanan sosial yang mengayomi pada tingkatan paling luas kapasitas manusia yang berbeda, seperti kekuatan-kekuatan nalar dan kebajikan.

Kesulitan utama yang dihadapi oleh para foundasionalis adalah bahwa dalam memberikan respons terhadap keragaman manusia, apakah ini diungkapkan dalam perbedaan kebudayaan antara masyarakat atau pembelahan kultural di dalam masyarakat, sejalan dengan kelas, jender, kesukuan, dan seterusnya. Apabila manusia berbeda satu sama lain dengan cara yang radikal dalam keyakinan, dalam nilai-nilai dasar, dalam identitas, bagaimana bisa kita mengklaim bahwa di bawah kondisi abstraksi yang sesuai mereka semuanya akan sependapat terhadap prinsip- prinsip politik yang sama, atau bahwa mereka punya persamaan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan dasar yang bisa digunakan untuk membenarkan determinasi seperangkat susunan politik? Para foundasionalis dituduh, oleh para posmodemis dan yang lain, sebagai universalisme yang tidak bisa dibenarkan yang menghilangkan perbedaan-perbedaan kasat mata di antara umat manusia.

Garis pemikiran ini mengarahkan teori politik menuju subyektivisme-nilai. Tetapi, ada kemungkinan ketiga, yang bisa disebut dengan pendekatan interpretatif terhadap teori politik. Di sini dinyatakan bahwa masyarakat-masyarakat dibangun di atas pemahaman bersama tertentu yang merupakan tugas teori politik untuk menarik kesimpulan dan mengubahnya menjadi prinsip-prinsip yang jelas. Pemahaman-pemahaman ini terus berlangsung dalam bahasa masyarakat, konvensi-konvensi dan praktek-prakteknya mereka berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tetapi dalam konteks tertentu mereka relatif tetap dan relatif stabil. Dengan demikian Konstitusi Amerika serikat, misalnya, ditaf-sirkan berulang kali, memberikan sumber yang kaya akan pemahaman umum yang para ahli teori politik bisa menarik kesimpulan, sementara di Kerajaan Inggris tiadanya konstitusi tertulis berarti bahwa pemahaman bersama mengambil bentuk yang berbeda, dan harus ditemukan dalam perdebatan parlemen, dalam pandangan publik, dan seterusnya. Di antara para ahli teori politik kontemporer yang paling terkenal yang memihak pendekatan interpretatif adalah Charles Taylor (1985) dan Michael Walzer (1983).

Pendekatan interpretatif terhadap teori politik memunculkan pertanyaan tentang bagaimana teori-teori politik dihubungkan dengan pandangan-dunia para pria dan wanita biasa gambaran dunia sosial yang akan kita bawa dan digunakan untuk memahami peristiwa-peristiwa politik keseharian. Khususnya, bagaimana teori politik yang berbeda dengan ideologi, dipahami sebagai rangka kerja yang lebih kurang sistematis dan menjadi pedoman pelaksanaan untuk memahami dunia sosial? Jawabannya adalah bahwa teori-teori politik tidak terelakan mempunyai muatan ideologis, tetapi hingga tingkat yang lebih besar atau lebih kecil berhasil dalam menyelidiki dengan cermat dan menguji asumsi-asumsi yang diabaikan ideologi- ideologi.Dengan demikian ideologi liberal mungkin mengabaikan bahwa ketimpangan sosial yang ada mencerminkan perbedaan-perbedaan dalam manfaat individu, sementara teori politik garis liberal akan perlu menyelidiki dengan cermat gagasan manfaat itu sendiri dalam pengertian apa yang harus dipertimbangkan seseorang sebagai hal lebih bermanfaat daripada yang lain? Atau, mencari bukti bahwa sesungguhnya ada hubungan antara manfaat perseorangan yang ditentukan dan kepemilikan keuntungan sosial.

Untuk membedakan dirinya dari ideologi semata, teori politik harus menggunakan analisis formal dan bukti empiris yang dikumpulkan oleh ilmu-ilmu sosial. Ini mengisyaratkan bahwa perbedaan antara teori empiris, formal dan normatif yang diacu terdahulu tidak bisa menjadi teori politik yang absolut. Tapi, kita harus membedakan antara bentuk-bentuk teori politik yang didorong oleh kepentingan dalam penjelasannya dan bentuk- bentuk teori politik yang didorong oleh kepentingan justifikasi. Perbedaan tersebut tidak bisa absolut, sebab, di satu pihak, teori-teori normatif membuat asumsi-asumsi empiris mengenai jenis tatanan sosial yang muncul apabila prinsip-prinsip tertentu dilaksanakan; sementara di lain pihak, teori-teori penjelas selalu menyandarkan pada penilaian-penilaian di mana fenomena-fenomena bisa cukup signifikan menjamin usaha-usaha kita untuk menjelaskan mereka (kita mengembangkan teori-teori demokrasi atau teori-teori revolusi, karena kita memandang ini sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari diri kita ). Dengan demikian, teori politik terus menduduki tempat yang penting dalam ilmu sosial kontemporer dan gagasan, yang pernah digembargemborkan, bahwa teori politik mungkin akan menghilang sekaligus sekarang tampaknya sangat menggelikan. Sebagaimana dinyatakan Isaiah Berlin (1962).

Sepanjang rasa keingintahuan rasionalitas ada keinginan untuk membuat justifikasi dan penjelasan dalam pengertian motif dan nalar, dan tidak saja penyebab-penyebab atau hubungan-hubungan fungsional atau probabilitas-probabilitas statistik teori politik tidak akan seluruhnya punah dari muka bumi, tetapi banyak rival-rivalnya, seperti sosiologi, analisis filsafat, psikologi sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, jurisprudensi, semantik, mungkin mengklaim telah menghalau dunia khayalnya.

Incoming search terms:

  • teori politik
  • pengertian teori politik
  • definisi teori politik
  • pengertian politik kontemporer
  • teori politik normatif
  • teori politik adalah
  • pengertian politik teori

Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • teori politik
  • pengertian teori politik
  • definisi teori politik
  • pengertian politik kontemporer
  • teori politik normatif
  • teori politik adalah
  • pengertian politik teori