Advertisement

DEREGULASI EKONOMI DI JERMAN – Meskipun banyak perbedaan pendapat tentang tatanan perekonomian mana yang paling diinginkan untuk wilayah kekuasaan Sekutu Barat, adalah wajar bila banyak tokoh penting cenderung ke arah perekonomian pasar yang relatif liberal, sebagai tanggapan ‘alamiah’ terhadap pengendalian pemerintah yang sangat ketat terhadap produksi dan investasi, serta pemberian peraturan tak berkeputusan terhadap konsumen, produsen, dan pedagang pada masa perang dan periode sesudahnya.

Telah sebelum reformasi mata uang dilembagakan, suatu penilaian ahli tentang tatanan perekonomian masa depan telah diserahkan oleh Dewan Penasihat Ekonomi, yang anggotanya terdiri atas guru besar ilmu ekonomi nasional, kepada administrasi Wilayah Ekonomi Serikat. Berikut ini adalah butir- butir pokok pikiran para ahli tersebut:

Advertisement
  1. “Reformasi mata uang baru akan ada artinya jika dibarengi dengan perubahan mendasar terhadap administrasi perekonomian yang ada sekarang…. Reformasi mata uang akan membatasi permintaan efektif sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi melanjutkan pengendalian konsumsi total dan pola ekonomi semesta berencana yang diawasi dengan ketat. Pada masa transisi, fungsi pengendalian harga yang mutlak sebaiknya dikurangi melalui pengaturan khusus terhadap bidang tertentu yang terkena pengaruh….”
  2. “Dewan Penasihat berpendapat bahwa harga seharusnya dibiarkan sejauh mungkin menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali proses perekonomian nasional. Konsep ini dan penjatahan bertentangan satu sama lain, kecuali bila ada alasan-alasan mutlak yang mendukungnya, khususnya yang bersifat sosial.”

Selanjutnya, Dewan Penasihat mengadvokasikan liberali-sasi perdagangan luar negeri dan pengenalan persaingan bebas di segala bidang, kecuali di bidang perumahan, karena “Hanya pembentukan harga melalui persaingan di pasar yang dapat menjamin, bahwa masing-masing penawaran dapat memenuhi permintaan efektif.” Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di dalam bidang ekonomi, Dewan Penasihat mengusulkan “Pengendalian yang efektif dan segera terhadap semua monopoli dan penetapan harganya.”

Pokok-pokok pikiran dari para ahli ini mendapat perwujudan dalam UU Mengenai Prinsip-Prinsip untuk Pengendalian l konomi dan Kebijakan Harga setelah Reformasi Mata Uang” tanggal 24 Juni 1948, yang diberlakukan enam hari setelah reformasi mata uang.Berkat semua itu, telah diletakkan suatu landasan hukum yang penting untuk pembangunan Ekonomi Pasar Sosial di Republik Federal Jerman. Namun, masih ada satu prasyarat terakhir, yaitu, konsep kebijakan tatanan perekonomian, baik yang sedang ataupun yang sudah selesai dikembangkan. Selanjutnya bila akan membahas hal ini, berarti akan membahas ideologi yang mendasari Ekonomi Pasar Sosial itu juga.

Advertisement