Dimensi sosiologis: evolusi dari solusi terhadap permasalahan pengungsi

Evolusi dari istilah pengungsi sebagaimana dikembangkan dalam konteks kebijakan kemanusiaan internasional setelah PD 1 terpecah menjadi lima fase utama. Di dalam masing-masing fase ini ditemukan konseptualisasi pengungsi sebagai permasalahan nasional maupun internasional serta solusi kebijaksanaan untuk menghadapinya (Goodwin-Gill 1990).

Fase I

Periode-antar-perang didominasi oleh semangat zaman pada saat itu yaitu nasionalisme, yang dipahami sebagai sebuah bangsa untuk tiap negara dan hanya satu negara untuk setiap bangsa, seperti yang diungkapkan Manzini. Dalam pengertian ini, pengungsi didefinisikan dalam pengertian mereka sebagai anggota sebuah bangsa yang tanpa negara, atau tanpa perlindungan dari negaranya, dan dengan demikian membutuhkan perlindungan internasional,contohnya, paspor (dokumen perjalanan untuk para pengungsi Rusia) (Skran 1992), dan dukungan kehidupan (pekerjaan bagi pengungsi Armenia). Dalam beberapa kasus, skema-skema penyelesaian diarahkan pada negara-negara-bangsa yang sedang mencoba menampung para pengungsi tersebut berdasarkan klaim etnis (misalnya bangsa Yunani dan para pengungsi Yunani dari Turki) (Skran 1992: 28-30). Lebih lanjut, karena perlindungan dan bantuan terutama disediakan oleh negara penerima, solusi yang paling banyak dilakukan biasanya melalui pasar tenaga kerja.

Fase II

Pada periode selepas PD II, berbagai solusi ditentukan oleh ideologi Perang Dingin serta perhatian Barat atas penghancuran musuh: yaitu fasisme, baik dari sayap kanan maupun kiri (Harrel-Bond 1985). Pemukiman kembali sebagai respons terhadap jumlah pengungsi yang begitu banyak menjadi solusi yang permanen, yang mencakup asimilasi antara para pendatang baru dengan masyarakat tuan rumah (Hathaway 1992; Kay dan Miles 1988).

Fase III

Pada tahun 1970-an. terjadi eksodus besar-besaran di Asia dan Afrika. Para pengungsi mulai diidentifikasi sebagai permasalahan Dunia Ketiga yang harus dipecahkan di kawasan ini (Zolberg et al. 1989). Perlindungan dilihat sebagai solusi sementara, sebagaimana halnya solusi yang diran-cang untuk menghadapinya: kam pengungsi (Harrel-Bond 1986; Malkki 1989; 1990; Stein 1986; Voutira dan Harrel-Bond 1994). Karena yang menjadi tuan rumah bagi sebagian besar pengungsi adalah negara-negara lemah, kam pengungsi di mata negara-negara donor kaya dilihat sebagai sebuah strategi pembendungan politik dan sebuah mekanisme efisien untuk bantuan kemanusiaan yang mengarah pada kecukupan ekonomi (Daley 1991; Harrel-Bond 1986; 1993). Tujuan-tujuan ini tidak pernah tercapai. Berkaitan dengan pertimbangan-pertim-bangan politik, kam-kam pengungsi menjadi la-dang persemaian bagi political foment (Malkki 1989; 1990). Sepanjang yang menjadi perhatian adalah kecukupan ekonomi, di sebagian besar kasus, orang-orang yang menghuni kam-kam pengungsi mengalami proses pemelaratan yang sistematis (Clark dan Stein 1985; Harrel-Bond 1986; Waldron 1987). Pengungsi telah menjadi kasus yang permanen bagi kesejahteraan internasional (Harrel-Bond dan Voutira 1992; Harrel- Bond et al. 1992).

Fase IV

Sejak awal tahun 1980-an, kesadaran akan kegagalan solusi sementara ini telah memunculkan berbagai usaha untuk menghilangkan problem tersebut. Di antara usaha ini adalah mengikis legitimasi dari konsep status pengungsi dengan cara mengajukan ide bahwa pengungsi bukan korban dari keadaan tetapi, pada kenyataannya, adalah individu yang tertarik pada bantuan yang ditawarkan sebagai akibat dari statusnya tersebut (Ruiz 1987). Ide-ide seperti ini telah menimbulkan kesalahpahaman besar bahwa semua pengungsi saat ini adalah pencari kerja, bukan pencari keselamatan. Dengan meningkatnya kemiskinan dan ketidakstabilan di belahan selatan, pendapat di atas makin menguat akibat keengganan mengakui kasus-kasus di mana masalah hak asasi manusia mendasari berbagai pergolakan sipil, ekonomi dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya arus pengungsi (Hathaway 1991).

Gagasan repatriasi sukarela adalah solusi utama yang menandai fase IV (Coles 1985; Harrel- Bond 1989), di mana banyak pengamat mengkritik adanya paksaan dalam pelaksanaan program-program ini (Crisp 1984; Cuny dan Stein 1990). Bahkan repatriasi yang kembali mengalami konflik bisa dipandang sebagai suatu yang wajar (Cuny et al. 1992), dan refoulment diwajarkan melalui konsep negara-negara aman (safe countries) (Amnesty International 1992; Excom 1991).

Di bawah kebijaksanaan perestroika, yaitu penghapusan berbagai restriksi atas imigrasi dan kebijaksanaan internasional tentang pendekatan (rapprochement) antara Timur dan Barat, konsep repatriasi sukarela diajukan dalam menghadapi begitu banyaknya imigran timur. Imigran ini meliputi etnis Jerman, Armenia, Yunani, dan Yahudi dari bekas Uni Soviet, orang-orang Hungaria dan Rumania, orang-orang Jerman dari Polandia, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang dipu-langkan ke kampung halamannya masing-masing (Bade 1993; Korcelli 1992; Voutira 1991).

Fase V

Tahun 1990-an menandai permulaan sebuah fase baru. Pada satu sisi, UNHCR mencanangkannya sebagai dekade repatriasi. Pada sisi lain, sebagai akibat perang di bekas Yugoslavia, pengungsi sekali lagi muncul sebagai permasalahan Eropa yang menuntut tanggapan yang memadai. Beberapa pemerintahan mengajukan berbagai metode untuk mencegah orang-orang yang terancam keselamatannya agar tidak mendapatkan akses ke wilayah negara-negara yang bisa memberikan perlindungan. Berbagai metode ini tergabung dalam kebijakan-kebijakan restriksionis (misalnya benteng Eropa), dan ditafsir ulang sebagai perlindungan terhadap hak untuk tidak tercabut dari akarnya (right not to be uprooted). Komunitas internasional pada saat ini sedang berusaha mendorong diterimanya gagasan perlindungan preventif melalui tempat-tempat perlindungan (Jaeger 1993).