FUNGSI DAN STRUKTUR DALAM INSTITUSI PEMERINTAHAN

84 views

Institusi pemerintahan adalah institusi yang mempunyai kewenangan untuk memelihara ketertiban, menjalankan administrasi peradilan dan melindungi warga masyarakat dari bahaya luar. Inilah yang sebenarnya merupakan dasar dari berbagai atribut dan fungsi dari institusi pemerintahan. Seringkah untuk menjalankan pola-pola yang berhubungan dengan in-stitusi ini diperlukan suatu organisasi yang spesifik yang disebut dengan negara.

Negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan untuk menjalankan kekuasaannya terhadap semua anggota dalam masyarakat. Walaupun kemungkinan di dalam masyarakat tidak terdapat negara,tetapi semua masyarakat mempunyai institusi yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dasar tersebut di atas. Di dalam masyarakat yang tidak berbentuk negara, fungsi ini mungkin dijalankan oleh suatu kelompok kecil atau besar yang terdiri dari keluarga atau klan. Di dalam sebagian besar masyarakat, institusi pemerintahan merupakan organisasi kekuasaan dari negara yang mempunyai kekuasaan terhadap institusi lain dan kekuasaan mana berada di atas semua anggota masyarakat. Hak untuk menggunakan paksaan dan memperluas kekuasaan kepada semua anggota masyarakat merupakan ciri pembela yang ada pada negara. Tambahan lagi, fungsi dasar seperti terebut di atas memberikan kepada negara berbagai variasi aktivitas. Demikian misalnya, institusi religi mungkin berada sepenuhnya di bawah kekuasaan negara. Kepala negara mungkin secara eksofisio merupakan kepada dari masyarakat religi (“society’s religious”) tersebut atau negara mungkin mempunyai kekuasaan penuh terhadap penunjukan atau pengangkatan para fungsionaris religi. Di lain fihak, negara mungkin mempunyai sedikit kekuasaan atau malah tidak sama sekali. Selanjutnya, negara mungkin hanya mempunyai fungsi tunggal yaitu misalnya hanya menjalankan aktivitas dalam bidang ekonomi. Di bawah sistemperdagangan pada abad 18 dan 19, banyak negara dengan alasan kebangsaan, sibuk dan giat melaksanakan aktivitas ekonomi. Atau negara hanya sedikit melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, kebijakan mana disebut dengan laiser. Negara mungkin juga menjalankan pengawasan dalam taraf yang berbeda terhadap fungsi keluarga, rekreasi dan lain-lain.

Dalam negara modern, kegiatan yang dalam taraf ekstrim dari semua tipe aktivitas institusional hanya dilakukan oleh negara disebut totalitarisme. Demikian misalnya, sebelum perang Nazi Jerman atau Soviet Rusia, melakukan pengawasan dengan single political party dan pelaksanaan pengawasan tersebut tidak saja pada aktivitas dasar dari pemerintahan, tetapi meliputi aktivitas keagamaan, ekonomi, aktivitas dalam bidang rekreasi, dalam bidang ilmu dan kebudayaan, kehidupan keluarga dan sebagainya. Adapula negara yang mempunyai ciri penindasan terhadap aktivitas politik di luar satu partai.

Di mana di sana tidak ada negara, maka struktur pemerintahan adalah identik dengan struktur dari unit yang menjalankan fungsi pemerintahan. Di mana di dalam, suatu negara diadakan pemisahan kekuasaan, maka strukturnya mungkin berbeda dalam bentuknya. Secara sederhana, struktur pemerintahan mungkin hanya terdiri dari kepala suku yang bersifat turun temurun dengan keputusan atau ketetapannya ditegakkan oleh masyarakat secara keseluruhan atau mungkin oleh sejumlah fungsionaris yang ditunjuk dengan kewajiban atau tugas untuk membentuk undang-undang, menegakkannya, menyelesaikan perselisihan, menetapkan perang dan sebagainya. Walaupun variasi tersebut di atas sangat terbatas, tetapi kita dapat melakukan pembedaan atas dasar suatu kriteria dari struktur pemerintahan, yang mana merupakan suatu hal yang penting bagi bangsa-bangsa modern. Monarkhi absolut, di mana struktur pemerintah-an dipegang atau dikepalai oleh seorang raja yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap semua subyek dan kepada siapa semua alat perlengkapan pemerintahan berada di bawah koordinasinya. Monarkhi konstitusional pada dasarnya mempunyai fungsionaris sebagai kepala pemerintahan akan tetapi kekuasaan tertinggi ditentukan oleh suatu aturan dasar yang sering disebut undang-undang dasar. Di dalam monarkhi konstitusional ini, fungsi legislatif di-jalankan oleh suatu badan yang mungkin anggota- anggotanya terdiri dari para aristokrasi atau anggota yang dipilih beberapa proses voting atau kedua-duanya.

Di dalam suatu negara yang berbentuk republik, merupakan unsur yang penting dalam struktur pemerintahannya adalah badan kedaulatan yang anggota- anggotanya dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka. Dalam suatu negara aristokrasi, apapun saja struktur pemerintahannya, basis kebijakannya dibuat oleh anggota yang relatif kecil, yaitu kias elit. Dalam suatu negara demokrasi, apa saja strukturnya asal kekuasaan negara terletak ditangan pertimbangan dari rakyat dan slogan yang berbunyi “pemerintah mendapat persetujuan bersama untuk memerintah” barangkali merupakan cara yang ringkas untuk menjelaskan demokrasi itu. Dalam suatu negara otokrasi, pemerintahan dijalankan oleh suatu kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh satu orang dan ia tidak bertanggung jawab kepada siapapun dan juga siapapun tidak dapat menggantikannya.

Incoming search terms:

  • institusi pemerintahan
  • institusi pemerintah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *