Advertisement

FUNGSI KEBIJAKAN SOSIAL DI JERMAN – Dalam setiap tatanan ekonomi, kewenangan pengelolaan perekonomian terutama yang menyangkut pengendalian faktor- faktor produksi, modalitas produksi (seperti, apa yang harus diproduksi, di mana, dengan cara apa, berapa banyak, dan bagaimana mutunya), serta pemenuhan kebutuhan, yang secara mantap dibagi antara pemerintah dan warga negara, antarberbagai lembaga pemerintahan, dan antar-perorangan. Dalam masyarakat terdapat tingkat pendapatan yang berbeda- beda dan berdasarkan itulah sebenarnya peluang tindakan ekonomi terbuka bagi setiap individu. Sebagaimana halnya perbedaan ruang lingkup kompetensi dan kegiatan ekonomi antara negara dan perorangan, demikian juga ruang lingkup kompetensi dan kegiatan politik antara negara dan perorangan dan juga perbedaan antara satu orang dan yang lainnya.

Jadi, adalah lumrah dalam suatu perekonomian pasar jika pemilikan alat-alat produksi tidak terkonsentrasi di tangan pemerintah dan pelaku ekonominya bebas membuat keputusan-keputusan ekonominya sendiri. Kekuasaan untuk mendisposisikan barang-barang ekonomi dan faktor-faktor produksi yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen hanyalah sebatas bahwa mereka boleh membeli barang- barang tersebut dengan uang yang mereka miliki. Sehubungan dengan pasok kredit dan uang dalam suatu sistem ekonomi pasar ditangani oleh lembaga otonom yang hampir tidak tergantung pada pemerintah, maka pemerintah, dan parlemen hanya dapat memperkuat daya belinya secara tidak langsung. Yaitu dengan menaikkan pajak, mengeluarkan obligasi, atau meningkatkan pinjaman.

Advertisement

Sementara dalam negara demokrasi multipartai terdapat cara-cara dan alat-alat sah bagi parlemen untuk mengendalikan kebijakan ekonomi dan fiskal. Dalam keadaan semacam ini pun perekonomian di negara demokrasi multipartai lebih kurang menjadi instrumen pemerintah daripada di dalam suatu perekonomian terencana. Di dalam sistem yang terakhir ini sebagian besar alat produksi dimiliki negara atau diarahkan oleh otoritas perencanaan pemerintah, sehingga setiap tujuan pemerintah yang membutuhkan kebijakan perekonomian tertentu dapat dilaksanakan tanpa merasa perlu memberikan kesempatan kepada swasta perorangan, baik sebagai konsumen maupun pengusaha, untuk bersaing dengan negara memperebutkan barang-barang yang jumlahnya terbatas. Ruang lingkup pilihan serta kekuasaan ekonomi yang tersedia bagi swasta perorangan dalam ekonomi terencana seperti itu hanya sebatas yang dianggap benar dan wajar oleh para penguasa politik negara bersangkutan.

Pengaruh tatanan perekonomian juga terasa pada pelaksanaan hak-hak politik. Dapat-tidaknya kebebasan pers atau kebebasan berpendapat dilaksanakan, pada kenyataannya, tergantung pada sejauh mana kebebasan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memproduksi barang cetakan. Bila semua alat produksi, termasuk percetakan, berada di bawah kepemilikan negara, maka pemerintah secara efektif telah mengendalikan semua produk percetakan melalui instrument ekonomi.

Tatanan perekonomian juga berhubungan erat dengan kebebasan pribadi. Jika, misalnya, perundang-undangan suatu negara mengakui hak-hak dasar akan kebebasan mengem-bangkan diri dan pergerakan (mobilitas) warganegaranya, maka transformasi hak-hak tersebut ke dalam pengertian yang riil dan diakui tergantung dari ada-tidaknya suatu tatanan perekonomian yang bebas dari batasan-batasan tentang mata uang asing atau peraturan ijin pertukaran. Sebab, bila terdapat larangan terhadap mata uang asing, sedikit banyak kebebasan gerak warga negara dan peluangnya membeli barang buatan luar negeri, misalnya buku dan tulisan-tulisan mengenai masalah umum, ilmiah, dan politik, menjadi lebih terbatas. Peluang mereka tergantung kepada keketatan pengawasan pertukaran. Dalam kondisi yang demikian hanya mereka yang punya akses terhadap mata uang asing, yang dapat bepergian ke luar negeri atau bisa mendapatkan literatur asing. Kebebasan informasi dan kebebasan gerak bisa dikatakan ada, hanya jika warganegaranya bisa memiliki kebebasan untuk mendapatkan mata uang asing dalam jumlah berapa pun (konvertibilitas penuh). Kebebasan untuk mengembangkan diri merupakan jenis kemerdekaan lain yang erat kaitannya dengan tatanan perekonomian lebih daripada yang disadari orang pada umumnya. Sebagian besar kebutuhan manusia harus dipenuhi melalui barang komoditas. Untuk berlatih musik, membaca buku sastra, berolahraga dan beribadah, baik untuk tujuan kesehatan ataupun keindahan, kita membutuhkan alat musik, perlengkap-an olahraga, perabotan ibadah, pakaian, dan sebagainya.

Tanpa kebebasan untuk mengkonsumsi dan memproduksi, perkembangan pribadi akan terhambat, karena telah menjadi pembawaan alami bahwa perkembangan manusia bukan hanya tergantung pada kebebasan mengkonsumsi tapi juga pada kebebasan memilih profesi dan menggunakan kemampuan bisnisnya.

Contoh di atas mungkin kurang dapat menunjukkan bahwa peraturan politik, pemerintahan, hukum, dan perekonomian saling tergantung satu sama lain, karena semuanya hanya merupakan aspek atau kategori subordinasi terhadap suatu eksistensi atau peraturan umum. Konsekuensinya, aspek- aspek ini harus saling menyesuaikan. Karena adanya saling ketergantungan antara peraturan perekonomian dengan struktur aturan yang lain tersebut, maka dari itu tatanan perekonomian tidak hanya menyertakan aspek-aspek sosial teknis saja tapi juga fungsi sosial politik, khususnya untuk menunjang pelaksanaan dari ‘Hak-Hak Fundamental’.

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, kita sekarang tiba pada posisi mendefinisikan secara lebih tajam lagi arti dari tatanan perekonomian. Tatanan perekonomian merupakan unsur kehidupan dari jalinan peraturan yang saling berkaitan dalam kehidupan suatu masyarakat. Tatanan ini tersusun dari kumpulan institusi serta patokan-patokan, yang meskipun pada dasarnya tidak bersifat ekonomi tetapi berkaitan dengan lembaga perekonomian dan pola perilaku perekonomian, juga merupakan penentu dalam hubungan antar unsur perekonomian nasional. Misalnya, anggaran biaya, perusahaan dagang, kelembagaan ekonomi politik, serta pemerintahan dan pelaku ekonomi luar negeri. Suatu tatanan perekonomian harus inampu membangun dan melindungi efisiensi ekonomi, mengarahkan proses-proses ekonomi sesuai dengan tujuan domestik dan perkembangan internasional, serta mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan sosial politik.

Advertisement