Advertisement

Penataan Ruang
Harapan masa depan untuk mendapatkan kualitas lingkungan perkotaan yang lebih baik akan tergantung kepada 4 hal yaitu :
1. Ketepatan alokasi ruang untuk setiap kegiatan pembangunan.
2. Ketersediaan dan kemampuan kelembagaan dan prosedur pengelolaan lingkungan.
3. Pengendalian kegiatan pemba-ngunan yang mengarah kepada efisiensi penggunaan bahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan fungsi.
4. Tingkat peran serta masyarakat dan disiplin bermasyarakat kota.
Bila ditelusuri lebih lanjut secara teoritikal, salah satu faktor yang menentukan perilaku individual yang terwujud dalam pemilihan lokasi melalui mekanisme pasar adalah berlandaskan doktrin tata nilai ulitarianism yang mengacu pada gagasan bahwa peruntukan sumber daya lahan harus mengarah pada penggunaan yang sebaik mungkin, yang berpusat pada kepentingan manusia. Oleh karena itu, bentuk pola tata guna lahan yang terjadi sering bertentangan dengan kepentingan harmoni dengan alam, seperti pengorbanan lingkungan hidup yang merugikan aspek fisik biologi yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ulitarianism tersebut, aspek efisiensi merupakan landasan dasar dari tujuan alokasi lahan melalui me-kanisme pasar.
Banyak negara berkembang mengabaikan untuk mempertimbangkan konsekuensi spasial dari kegiatan investasi yang dilakukan. Menurutnya, tujuan utama dari perencanaan adalah meningkatkan jumlah investasi yang ditujukan untuk sektor-sektor produktif dalam suatu negara. Tetapi hal itu tidak hanya cukup diwujudkan dengan mengalokasikan investasi pada sektor-sektor dimaksud ataupun dengan mendistribusikan pendanaan untuk infrastruktur (Johnson 1976). Lebih penting lagi adalah mempertimbangkan secara cermat lokasi geografis di mana investasi tersebut akan dikembangkan. Strategi penataan ruang harus secara cermat dirumuskan lebih daripada sekedar komponen dari keseluruhan strategi dalam pembangunan ekonomi. Ketidakberhasilan dalam m^/vujudkan hal tersebut diyakini akan menyesatkan para pengambil keputusan.
Meningkatnya berbagai permasalahan sosial, ekonomi maupun fisik berkaitan dengan pertumbuhan yang pesat dari wilayah metropolitan, bersamaan dengan semakin memburuknya kemiskinan di pedesaan, mendorong perencana dan pembuat keputusan mencari pendekatan baru untuk penataan ruang seperti melalui pengembangan kota-kota baru, mengarahkan industri berlokasi di kawasan industri dan sebagainya, sehingga terwujud struktur tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
Berry (1973) mengidentifikasikan empat model dalam perencanaan yaitu : ameliorative problem-solving form, allocative trendmodifying, exproitive opportunity-seeking dan normative goaloriented planning. Dikemukakan pula bahwa yang banyak ditemui adalah model ameliorative problemsolving, yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada serta cenderung hanya berorientasi pada jangka pendek. Allocative trendmodifying lebih berorientasi pada masa depan dan disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa yang akan datang. Model Exploitive opportunity-seeking sama sekali tidak mengidentifikasikan permasalahan di masa mendatang melainkan langsung melihat peluang-peluang baru yang muncul. Dalam model ini, baik masyarakat maupun dunia usaha menjadi pelaku utama dalam sektorsektor ekonomi, selain itu pendekatan ini cenderung bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan sedikit sekali memperhatikan masa depan. Adapun model normative goal-oriented planning cenderung sangat berorientasi pada masa depan dan mengidentifikasikan tujuan-tujuan jangka panjang dari negara untuk sistem perkotaan.
Pada kenyataannya, kebijaksanaan perencanaan yang diterapkan di hampir semua negara merupakan penggabungan dari model-model tersebut. Normative model kemungkinan digunakan pada negara-negara yang cenderung berbentuk sentralisasi. Dasardasar tersebut adalah yang menjadi landasan bagi perumusan mengenai penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaat-an dan pengendalian pemanfaatan, di mana di dalamnya tidak terlepas dari perkembar.gan kegiatan-kegiatan ekonomi dan terfokus pada kepentingan masyarakat.
Pada dasarnya, penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya penataan ruang yang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang, pada kawasan lindung dan budidaya, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Upaya penataan ruangjrii juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan i^ng berkelanjutan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pe-manfaatan tata ruang dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang y°ng harus terkait satu sama lain. Jadi di dalam penataan ruang terkandurig pe-ngertian mengenai tata ruarng. Tata ruang terkait dengan suatu penataan segala sesuatu yang berbeda di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan. Tata ruang pada hakekatnya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan organisatoris/fungsional antara berbagai macam obyek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu. Di dalam tata ruang terdapat suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata ruang dalam hal ini, menurut Wetzling, merupakan jabaran dari suatu produk perencanaan fisik. Dengan perkataan lain, tinjauan pengertian struktur tata ruang harus tetap mengacu kepada suatu wawasan yang lebih luas.
Konsepsi tata ruang ini, tidak hanya menyangkut suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan spasial tetapi telah meluas menyangkut suatu wawsan a-spasial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi fungsional, pola budaya dan nilai kehidupan komunitas. Berdasarkan konsepsi penataan ruang tersebut, maka di dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang disebutkan secara lebih spesifik bahwa penataan ruang adalah suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terrencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan ke-lembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara lingkungan hidup dan diarahkan untuk mendukung upaya pertahanan keamanan.
Struktur tata ruang pada hakekatnya merupakan hasil dari suatu proses yang mengalokasikan obyek-obyek fisik dan aktivitas ke suatu kawasan di suatu wilayah. Wawasan sistem tata ruang ini berdasarkan pada kerangka konsepsual yang diformulasikan oleh beberapa pakar seperti kevin Lynch dan Llyod Rodwin, Donal Foley, Melvin M. Webber, Stuart Chapin dan Peter hall yang kesemuanya menekankan pada adanya kaitan antara tiga proses yang saling bergantungan, yaitu :
1. Proses yang mengalokasikan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu.
2. Proses pengadaan atau ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas seperti untuk tempat bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. Proses ini seprti pengadaan bangunan jalan, utilitas umum dan sebagainya akan merupakan kendala bagi proses pengalokasian aktivitas tersebut. Dalam hal ini proses pengalokasian aktivitas akan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan buatan, serta kondisi fisik di wilayah tersebut.
3. Dalam proses pengadaan dan pengalokasian tatanan ruang ini, kaitan antara bagian-bagian permukaan bumi, tempat berbagai aktivitas dilakukan, dengan bagian atas ruang (angkasa) serta ke bagian dalam yang mengandung berbagai sumber daya perlu dilihat dalam wawasan yang integratif.
Jadi berfungsinya suatu tatanan ruang akan sangat ditentukan oleh komponen-komponen pembentuknya yang merupakan pengejawantahan dari tatanan aktivitas. Dengan kaia lain, penataan ruang merupakan proses pengalokasian aktivitas atau kegiatan yang pada dasarnya kegiatan tersebut me-rupakan penjabaran dari perkembangan ekonomi.
Sebagai langkah awal usaha penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Oleh sebab itu rencana tata ruang merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan merupakan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan baik bagi daerahdaerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.
Rencana tata ruang diperlukan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kawasan, sesuai dengan keperluannya. Pada tingkat na-sional, diperlukan arahan-arahan yang strategis dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) ini merupakan penjabaran secara keruangan dari arah pembangunan nasional jangka panjang dan merupakan acuan dalam penyusunan program-pro-gram pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek. RTRW Nasional juga merupakan kebijaksanaan pemerintah yang menetapkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional beserta kriteria dan pola penanganan kawasan yang dilindungi, kawasan budidaya dan kawasan lainnya.
Pada wilayah Daerah Tingkat I, diperlukan rencana struktur lata ruang yang merupakan arahan kebijakan pemanfaatan ruang untuk Daerah Tingkat I (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I). RTRW propinsi Dati I merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi Dati I. RTRW Propinsi Dati I adalah kebijaksanaan yang memberikan arahan tata ruang untuk kawasan dan wilayah dalam skala propinsi yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang. Kebijakan itu meliputi kebijakankebijakan penelolaan kawasan lindung, pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya yang meliputi arahan pengembangan kawasan-kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman di wilayah Dati II, sistem prasarana wilayah, dan kebijakan untuk pengembangan wilayah-wilayah yang diprioritaskan. RTRW Propinsi Dati I ini perlu dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan pendukung agar dapat dioperasionalkan, antara lain kebijakan penggunaan tanah, prosedur perijinan dan Iain-Iain. Aspek pengelolaan ini penting karena tanpa ada arahan yang jelas, rencana tata ruang akant tetap menjadi rencana.
Pada wilayah Daerah Tingkat II, dikenal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II yang merupakan penjabaran RTRW Propinsi Dati I ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II. RTRW Kab./Kodya Dati II adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan. Unsur-unsur
RTRW Kab./Kodya Dati II sama dengan yang ada pada wilayah Daerah Tingkat I, dengan tingkat kedalaman yang lebih besar. Pe-manfaatan ruang yang dikehendaki sudah lebih jelas batas-batasnya. Selain itu, sistem prasarana transportasi, tetekomunikasi, energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan, penatagunaan air, penatagunaan tanah, penatagunaan udara juga sudah lebih detail dan merupakan satu kesatuan dalam RTRW Kabupaten/Kotamadya Dati II.
Selanjutnya pada kawasankawasan di bawah wilayah Daerah Tingkat II, diperlukan rencana detail tata ruang. Kawasan-kawasan tersebut antara lain kawasan permukiman (kota maupun desa), kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan wisata, dan Iain-Iain. Rencana detail ini dipergunakan antara lain sebagai acuan untuk menerbitkan ijin mendirikan bangunan. Selain rencanarencana tersebut di atas, perlu pula disusun rencana bagi kawasankawasan tertentu secara nasional, Propinsi Dati I maupun Kabupaten/ Kotamadya Dati II, seperti misalnya kawasan perbatasan antar negara, kawasan perbatasan antar propinsi, kawasan-kawasan yang berkem-bang dengan cepat (Jabotabek, Gerbangkertasusila, dan sebagainya), Kawasan Pantai Utara Jakarta, Kawasan Segitiga Per-tumbuhan, dan sebagainya. Rencana-rencana yahg telah disusun ini merupakan acuan dalam pe-manfaatan ruang dan juga dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kualitas ruang bagi seluruh masyarakat serta memberi kepastian dan harapan terhadap akses atas sumber daya ruang dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

Proses Transformasi Struktural
PJP II merupakan periode lepas landas bagi perekonomian kita yang merupakan proses yang berkesinambungan dengan segala yang telah kita hasilkan selama PJP I. Selama PJP II akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang gambarannya pada akhir PJP II, antara lain :
1. Tingkat pendapatan meningkat empat kali menjadi ± US $ 2600 per kapita (pada harga tahun 1989).
2. Tersedianya 92,4 juta lapangan kerja baru.
3. Laju pertumbuhan penduduk di bawah 1 persen.
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setahun.
5. Tidak ada lagi penduduk yang miskin absolut.
6. Pendidikan dasar 9 tahun.
7. Tercapainya harapan hidup meningkat 10 tahun.
Selama PJP II Indonesia akan mengalami transformasi sosial ekonomi yang cukup mendasar. Juga akan terjadi proses perubahan yang cepat dalam ma-syarakat, menuju masyarakat modern. Perubahan tersebut akan membawa masalah, tantangan dan sekaligus peluang dan harapan baru bagi pembangunan berkelanjutajn karena :
1. Indonesia sedang mehgalami masa transforrfiasi ekonomi dan demografi, yang mengarah kepada kehidupan di perkotaan.
Jumlah penduduk pada akhir PJP I! diperkirakan akan mencapai sekitar 260 juta orang dengan asumsi bahwa kita berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 1,7 persen pada tahun 1992 menjadi kurang dari 0,9 persen pada akhir PJP II. Penduduk perkotaan akan berjumlah sekitar 155 juta, atau hampir 60
persen dari jumlah penduduk. Indonesia merupakafi’salah satu negara dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk perkotaan tertinggi di dunia.
Distribusi penduduk perkotaan akan makin tersebar. Jumlah penduduk yang berada di daerah pekotaan akan meningkat dengan tajam di setiap propinsi yang mencerminkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi yang dibarengi dengan kegiatan ekonomi yang makin beragam. Tujuh propinsi akan mempunyai persentase penduduk kota lebih dari 60 persen, sepuluh propinsi dengan persentase penduduk kota lebih dari 50 persen dan hanya satu atau dua propinsi di bawah 40 persen. Keadaan ini amat kontras dengan situasi pada tahun 1990 di mana hanya ada satu propinsi dengan persentase penduduk kota di atas 50 persen (DKI Jakarta, Ibukota Negara, dengan lima Kotamadya), dan sembilan propinsi dengan persentase penduduk kota kurang dari 20 persen.
Pada awal Repelita VI ini, sebelas pusat-pusat perkotaan (kotamadya dan daerah pedesaan di sekitarnya yang punya hubungan fungsional) mempunyai jumlah penduduk perkotaan 1 juta orang atau lebih. Delapan diantaranya ada di Pulau Jawa. Pada akhir PJP II, diperkirakan akan terdapat 23 urban centers dengan jumlah penduduk perkotaan lebih 1 juta orang di mana sekitar 11 kota diantaranya berada di luar Pulau Jawa. Empat kota di-perkirakan akan mempunyai penduduk lebih dari 5 juta orang. Salah satu diantaranya adalah kawasan Jabotabek yang diperkirakan akan mempunyai penduduk perkotaan antara 30 35 juta; sekarang kawasan Jabotabek telah didiami oleh 15 juta penduduk perkotaan.
Pada saat sekarang, terjadi pertambaha penduduk perkotaan lebih dari 3,5 juta orang (5,5%) setiap tahunnya, dan angka ini terus akan bertambah. Jumlah tersebut merupakan satu setengah kali pen-duduk Kotamadya Bandung atau setara dengan tujuh kota dengan ukuran sebesar Kotamadya padang.
Kawasan-kawasan perkotaan akan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Lebih dari 60 persen dari PDB nonmigas akan berasal dari kawasan-kawasan per-kotaan. Hampir semua ^okasi industri manufaktur berada di perkotaan begitu pula bisnis eceran, pusat-pusat bisnis modern, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang canggih, serta kegiatan-kegiatan yang sarat dengan inovasi teknologi serta kesenian dan kebudayaan. Pengalaman Jepang patut kita pelajari dalam munculnya technopolis yaitu kota industri berteknologi tinggi.
Keunggulan relatif ekonomi perkotaan yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan menimbulkan tuntutan yang lebih besar akan sarana dan prasarana perkotaan. Ha| ini adalah cerminan adanya korelasi yang kuat antara tingkat urbanisasi dengan peningkat-an pendapatan dimanapun di dunia. Di balik itu kawasan perkotaan akan membutuhkan sarana perumahan yang lebih baik, seperti juga pelayanan dasar lainnya, dan prasarana kota yang berkualitas, termasuk
sarana transportasi. Masyarakat juga akan makin membutuhkan akses kepada informasi. Implikasi ekonomi, Sosial, dan lingkungan hidup dari perubahan-perubahan tersebut nampak jelas. Begitu pula implikasinya terhadap kualitas aparatur pemerintah kota.
Sementara itu daerah pedesaan kita juga akan berkembang. Kita harapkan sumber daya manusia pedesaan sudah meningkat kualitasnya, demikian pula produktivitasnya. Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian akan berkurang. Kita juga mengharapkan berkembangnya industri di pedesaan, yang umumnya adalah agroindustri, sehingga nilai tambah yang dinikmati masyarakat pedesaan meningkat. Demikian pula pendapatannya.
Pembangunan perkotaan dan pembangunan pedesaan diusahakan tidak saling menekan satu terhadap yang lainnya. Keduanya harus saling mendukung dan memperkuat. penduduk pedesaan yang cukup besar, adalah pasar untuk produk yang dihasilkan oleh kawasan perkotaan. Sebaliknya pedesaan juga menyediakan input bagi sektor produksi dan konsumsi perkotaan. Daerah perkotaan merupakan sumber barang dan jasa untuk kepentingan produksi daerah pe-desaan. Perkotaan merupakan sumber inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan tingkat produktivitas pedesaan. Meningkatnya taraf hidup ma-syarakat perkotaan harus dicegah terjadi atas pengorbanan masyarakat desa, tetapi sebaliknya harus turut mengangkat martabat dan kehidupan masyarakat di pedesaan. Itulah harapan kita dalam membangun masyarakat yang makin berkeadilan dalam PJP II.
Dalam proses transformasi itu kita harus senantiasa waspada agar daya duftung alam dan lingkungan, dapat senantiasa menunjang kehidupan dan pembangunan yang berkesinambungan. Sumber daya alam akan makin terbatas, padahal kebutuhannya akan terus me-ningkat. Misalnya tanah, air, dan energi. Karena itu, aspek ling-kungan dan keterbatasan sumber daya alam harus diperhitungkan secara cermat dalam proses industrialisasi yang sekarang sedang terjadi. Untuk dapat menggerakkan ekonomi dan pola hidup masyarakat yang sesuai dengan gerak modernisasi dalam proses transformasi tersebut, yang paling utama dituntut adalah peningkatan kemampuan kelembagaan (institutional building). Kita harus mampu mengembangkan kemampuan lembaga-lembaga Pemerintah, agar dapat memberi pelayanan bagi masyarakat secara efisien dan efektif. Lembaga-lembaga masyarakat juga harus berkembang, baik lembaga ekonomi, politik, maupun sosial. Demikian pula pranata-pranatanya dan dengan sendirinya sumber daya manusianya.
Perencanaan tidak hanya mengenai perencanaan fisik, tetapi juga harus memperhatikan sisi sosial budaya, karena perencanaan tidak dilakukan dalam ruang hampa. Dalam pembangunan perkotaan, misalnya, aspek sosial-budaya, dan sosial politik, berperan amat besar, dan mempengaruhi kegiatan dan proses perencanaan fisik. Oleh karena itu, kita harus dapat memadukan secara serasi semua aspek itu dalam suatu pola perencanaan yang utuh. Dalam hal ini sangat penting peranan tata ruang yang harus menampung semua aspek kehidupan masyarakat, dalam mengatur pemanfaatan ruag b^gi kehidupan dan kegiatan ekonomi, yang mendukung keberlanjutan pemba-ngunan, karena penggunaan ruang yang efisien, efektif dan menjamin tersedianya daya dukung alam yang lestari.
2. Proses transformasi dalam PJP II, berjalan dalam lingkungan dunia yang juga sedang mengalami proses perubahan. Proses perubahan ini, kita ketahui dipacu oleh perkembangan tek-nologi yang pesat, terutama di bidang informasi dan komunikasi. Dalam proses ini telah terjadi perubahan yang mendasar dalam tatanan politik dunia, dengan tenggelamnya satu sistem politik, sehingga perentangan ideologi yang menjadi sumber konflik utama pada abad ke 20 telah sirna. Bersamaan dengan itu, sedang terjadi pula proses transformasi struktural dalam sistem perekonomian dunia, dengan arus yang kuat menuju ke arah makin bebasnya aliran sumber daya, melalui investasi dan perdagangan, serta penyebaran teknologi.
3. Produksi sudah makin mengglobal seperti juga modal dan teknologi (Barnet & Caugh, 1994). Dalam keadaan ini, para pengelola kota harus tanggap atas perubahan-perubahan yang cepat terjadi dalam teknologi, yang menyebabkan produk baik barang maupun jasa menjadi cepat usang. Makin tanggap terhadap keterbukaan kota dalam hubungan dengan pedesaan dan peranan kota sebagai pusat pelayanan bagi daerah di luarnya.
Dengan makin meningkatnya tuntutan akan kualitas hidup, produk yang digunakan manusia makin terspesialisasi, dan produksi massal dengan biaya yang murah, secara bertahap digantikan oleh produk
4. produk yang berkualitas, yang dimungkinkan oleh tingkat kemakmuran yang makin tinggi. Teknologi juga memungkinkan produk yang berkualitas dihasilkan dengan biaya yang lebih murah. Menurut Johnson 1976, para pengelola kota haruslah memiliki wawasan global ini, sehingga hasil pembangunan mempunyai daur hidup yang panjang.
Sektor swasta akan berperan makin besar dalam kegaitan pembangunan. Selama ini swasta sudah menyediakan 70% dari seluruh investasi. Kecenderungan ini akan terus berlanjut. Bahkan banyak ke-giatan yang selama ini dilayani oleh Pemerintah, selanjutnya akan ditangani oleh swasta. Misalnya, di bidang prasarana. Dalam PJP I swasta telah membangun jalan tol dan jaringan telekomunikasi. Dalam PJP II selain itu diharapkan swasta akan berperan pula di bidang kelistrikan, pelabuhan, bandar udar^, kereta api, dan air bersih. Dem’ikian pula, rumah sakit dan sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah yang tinggi tingkat pertumbuhan dan taraf pendapatannya, swasta akan berperan lebih besar dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Penyediaan air bersih dan persampahan yang dikelola swasta akan menghilangkan batas-batas administrasi pem^rintahan kota dan desa. Dengan
demikian Pemerjntah/,dapat lebih memberikan perhatian ke wilayah-wilayah yang tdrtinggal dan membangun jaringan prasarana yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah dan tidak ekonomis dilakukan swasta.
Proses desentralisasi dalam rangka menegakkan otonomi daerah kita harapkan akan tuntas dalam PJP II. Indonesia adalah negara yang besar, baik luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Pengelolaan pemerintah secara terpusat tidak praktis dan tidak mungkin dilakukan secara efisien dan efektif. Masyarakat kita juga sangat beraneka ragam, baik budayanya maupun kehidupan sosial ekonominya. Oleh karena itu, kita mengembangkan otonomi daerah yang titik beratnya pada Dati II. Dengan otonomi daerah, kita harapkan juga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat yang makin aktif dengan merangsang prakarsanya.
Para pengelola kota, terutama yang berada di daerah dapat berperan aktif dalam proses desentralisasi ini, agar sungguh-sungguh mengarah kepada hasil yang kita kehendaki. Desentralisasi selain memberi hak kepada daerah juga membawa kewajiban. Kedua aspek ini harus dapat diserasikan, dan untuk itu, secara sungguh-sungguh harus dikenali seluruh potensi dan sumber daya yang ada di daerah, disertai peluang-peluang dan kendala-kendala dalam pengembangannya. Kemampuan memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah amat penting dalam mengefektifkan desentralisasi bagi kepentingan daerah dan masyarakainya.
Otonomi daerah akan menuntut aparat pemerintah yang berkemampuan, sehingga masya-rakat secara nyata memperoleh manfaat dari adanya otonomi itu.
5. Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan bangsa akan makin meningkat. Masyarakat Indonesia akan makin terbuka, makin berpendidikan dan makin tinggi kesadarannya. Dengan demikian juga makin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Dalam masyarakat yang makin maju dan makin modern, rakyat tidak puas dengan hanya mendengar dan melaksanakan petunjuk, tetapi ingin turut menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan secara sungguh-sungguh apa kehendak rakyat, bahkan kita harus merangsang masyarakat untuk ikut memikirkan masalahmasalah pembangunan yang kita hadapi dan turut memecahkannya. Partisipasi masya-rakat yang aktif, akan lebih menumbuhkan potensi daerah, sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu partisipasi ma-syarakat yang meningkat juga dibutuhkan dalam pembangun-an, agar pembangunan dapat memberikan hasil yang seluasluasnya dan seoptimalnya.

Advertisement

Incoming search terms:

  • harapan ke depan tentang lingkungan hidup

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • harapan ke depan tentang lingkungan hidup