Advertisement

Ketentuan tentang pembuatan perjanjian internasional dan pengesahannya diatur dalam pasal 11 UUD-1945. Dalam pasal tersebut tidak diadakan pembedaan apakah suatu pengesahan perjanjian harus disahkan dengan persetujuan DPR atau tidak dengan persetujuan DPR. Ditinjau secara harfiah, pasal 11 UUD-1945 mengharuskan disahkannya semua perjanjian oleh DPR.
Mengingat terlalu singkatnya pasal 11 UUD-1945 dan juga tidak memberikan penjelasan yang yang lebih rinci, maka Presiden atau pemerintah harus menafsirkan makna yang terkandung di dalam pasal tersebut. Untuk itu terbitlah Surat Presiden Nomor.2826/HK/ 1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain yang ditujukan kepada Ketua DPR.
Surat Presiden tersebut memberikan beberapa penafsiran mengenai landasan hukum suatu perjanjian internasional yang harus disahkan atau cukup diketahui oleh DPR. Ditegaskan dalam Surat Presiden antara lain bahwa perjanjian yang pengesahannya harus berdasarkan undang-undang adalah perjanjian yang umumnya berbentuk traktat (treaty) antara lain mengandung materi (i), soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi perjanjian persahabatan, persekutuan (aliansi), perubahan wilayah, tapal batas (ii), ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri negara, dapat terjadi bahwa ikatanikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang (iii), soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan undangundang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.
Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang lazimnya berbentuk persetujuan (agreement) akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden. Berdasarkan Surat Presiden tersebut maka Space Treaty 1967 merupakan suatu traktat yang dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian materi soal-soal politik Atau soal-soal yang dapat mempengaruhi perjanjian persahabatan. hal-hal ter-sebut terdapat dalam prinsip-prinsip dasar dari Space Treaty 1967 yang menganut paham penggunaan antariksa^untuk maksud damai, pencegahan penempatan dan perlombaan senjata strategis di anta-riksa, adanya kerja sama inter-nasional yang saling menguntungkan semua pihak, adanya dasar peningkatan persahabatan antar negara yang secara politis akan berdampak positip bagi upaya mempertahankan dan menjamin stabilitas regional dan internasional.
Di samping itu materi muatan Space Treaty 1967 memuat hal-hal yang bersifat mendasar karena mengatur mengenai hak, kewajiban, pembatasan dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan eksplorasi dan penggunaan anta-riksa. Space Treaty 1967 juga me-rupakan kerangka dasar hukum antariksa internasional yang menjadi acuan bagi perjanjian-perjanjian keantariksaan lainnya dan meru-pakan perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum baru bagi negara-negara yang bersangkutan (law making treaty).

Incoming search terms:

  • perbedaan treaty dengan persetujuan berdasarkan surat presiden tanggal 22 agustus 1960

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • perbedaan treaty dengan persetujuan berdasarkan surat presiden tanggal 22 agustus 1960