Advertisement

Peranan dunia usaha dan masyarakat semakin besar dalam investasi pembangunan nasional.
Hal ini membawa masalah yang semakin besar karena :
1. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan semakin mengandalkan kepada sumber daya alam dalam ekosistem yang vital untuk kelangsungan hidup manusia seperti air, hutan dan lahan serta energi.
2. Pertumbuhan sektor industri terus berpusat di seputar kotakota yang sudah ada terutama di Jawa. Pemusatan kegiatan industri dan pemukiman tersebut mempunyai dampak yang besar kepada pencemaran yang disebabkan oleh limbah padat, cair dan gas yang dihasilkan oleh industri, kemacetan lalu lintas dan sampah rumahtangga.
3. Sebagai pertumbuhan ekonomi yang amat pesat maka konflik penggunaan lahan dan akses kepada sumberdaya alam semakin meningkat. Penduduk miskin akan semakin terancam oleh kerusakan mutu lingkungan hidup di daerah perkotaan bahkan sampai ke pedesaan.
Dalam pembangunan daerah perkotaan secara khusus menghadapi berbagai masalah dan tantangan dengan daerah pedesaan sekitarnya dalam hal:
1. Keterkaitan kegiatan ekonomi, terutama keterkaitan dalam kegiatan industri, di perkotaan dan di pedesaan masih lemah. Keterkaitan kegiatan ekonomi, baik ke belakang maupun ke depan (backward and forward linkages), perkotaan dan pedesaan sangat penting untuk menciptakan keterpaduan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Keterkaitan ekonomi ini besar pengaruhnya terhadap proses “urbanisasi”.
2. Masih adanya keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Kondisi ini juga telah menghambat kemampuan untuk meningkatkan diversifikasi kegiatan perekonomian. Meskipun persentase jumlah penduduk miskin pedesaan telah menurun dari 40.37% pada tahun 1978 menjadi 14.33% pada tahun 1990, tetapi jumlah penduduk miskin masih cukup banyak yaitu 44,2 juta jiwa. Penduduk yang miskin ini banyak menuju ke kota untuk mendapat pekerjaan dan pendapatan dengan kemampuan yang amat minim.
3. Masih kurangnya prasarana dan sarana perhubungan di daerah pedesaan, khususnya prasarana dan sarana yang menghubungkan suatu kawasan miskin dengan daerah-daerah yang lebih maju (wilayah perkotaan). Hal tersebut menghambctt kawasan miskin tersebut untuk berinteraksi dengan wilayah-wilayah lain sehingga tidak memungkinkan kawasan tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Dan pedesaan yang menyolok antara daerah perkotaan dengan pedesaan menimbulkan terjadinya penumpukan penduduk berkemampuan rendah di daerah perkotaan sehingga menurunkan kemampuan kota untuk mengurus dirinya.
4. Terbatasnya lahan usaha di pedesaan telah mengakibatkan terjadinya perambahan hutan dan perusakan kawasan lindung. Oleh karena itu usaha-usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian sangat diperlukan.
5. Adanya kesenjangan antar wilayah, antar kota, antar kota dan desa baik dalam tingkat pendapatan maupun dalam ketersediaan prasarana dan sarana dasar. Hal ini mengakibatkan kurang meratanya produktivitas wilayah.
6. Terjadinya pemanfaatan lahanlahan pertanian produktif di daerah pinggiran kota, akibat adanya transformasi penggunaan lahan untuk kegiatan lain, seperti industri perumahan. Hal ini akan menghambat pembangunan daerah pedesaan penyangga pembangunan perkotaan.
7. Perkembangan di sektor industri, perdagangan, dan jasa yang tinggi telah menyebabkan daerah perkotaan berkembang lebih cepat daripada daerah pedesaan. Kondisi ini mengakibatkan arus migrasi penduduk dari pedesaan ke per-kotaan tetap tinggi.
Baik kota maupun desa mempunyai peranan dan potensi yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Peranan kota dirasa semakin penting, terutama sebagai pusat kegiatan,. sekaligus sebagai pendorong atau penggerak pembangunan daerah maupun nasional. Kota berfungsi tidak hanya sebagai pusat pengolah bahan baku, pengumpul dan pendistribu§i barang dan jasa, tetapi juga berfungsi sebagai pusat inovasi teknologi, pusat kegiatan sosial budaya, dan merupakan pula pintu keterkaitan dengan wilayahwilayah lainnya. Sementara itu peranan pembangunan desa dalam pembangunan nasional dirasa sangat penting pula terutama berfungsi sebagai pusat penghasil bahan pangan dan sumber bahan baku bagi keperluan industri pengolahan baik di pedesaan itu sendiri maupun di perkotaan.
Perkotaan mempunyai karakteristik kegiatan yang berbeda dengan pedesaan. Dengan demikian pelaksanaan dan pengelolaan pem-bangunan di perkotaan akan berbeda dengan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di pedesaan. Namun demikian, koordinasi antara kegiatan pembangunan sektor di perkotaan dan di pedesaan sangat diperlukan agar tercapai efisiensi dan efektivtas sasaran pembangunan.

Tantangan yang dihadapi
Tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan adalah sebagai berikut:
1. Mendorong terciptanya keterkaitan kegiatan ekonomi di perkotaan dan di pedesaan. Untuk itu pembangunan prasarana dan sarana di sektor perhubungan dan telekomunikasi perlu ditingkatkan, terutama transportasi yang meng-hubungkan kota dengan desadesa terpencil.
2. Mendorong terciptanya industri pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi di daerah pedesaan baik dari sektor pertanian maupun non pertanian. Hal ini harus diupayakan tidak hanya untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi pedesaan, tetapi diharapkan pula untuk meningkatkan nilai tambah terhadap hasil produksi wilayah pedesaan. Dengan demikian, produktivitas masyarakat pedesaan akan dapat meningkat, kesenjangan pembangunan perkotaan dapat diperkecil, serta dapat pula membantu dalam pengentasan kemiskinan pedesaan, yang pada akhirnya akan dapat mengurangi arus migrasi penduduk pedesaan ke daerah perkotaan.
3. Peningkatan sumberdaya manusia terutama di wilayah pedesaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. mampu memanfaatkan peluang usaha dalam skala ekonomi yang lebih besar, mampu mengembangkan hasil produksi, pengolahan hasil produksi dan usaha pemasarannya.
4. Meningkatkan pelaksanaan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah melalui pemantapan kelembagaan dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah dengan disertai perbaikan perbaikan sarana dan prasarana pemerintah daerah.
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien melalui penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kota, serta kawasan yang mana di dalamnya termasuk wilayah pedesaan, serta dijabarkan ke dalam rencana tata guna’,tanah dan air beserta prosedur pelaksanaannya.
6. Menanamkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup pada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha.
7. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan dan pedesaan dengan lebih meningkatkan kemitraan usaha dengan masyarakat dan sektor swasta sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di perkotaan maupun pedesaan.
8. Menciptakan terbangunnya jaringan informasi mengenai potensi wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan, terutama yang menyangkut sektor unggulan dan keterkaitan kegiatan industri di perkotaan dan pedesaan.
Berkaitan dengan proses pembangunan adalah pemanfaatan ruang. Dalam proses pemanfaatan rencana tata ruang umumnya ditemui permasalahan sebagai berikut :
1. Banyak para pelaku pembangunan yang belum memahami secara lengkap mengenai pentingnya keputusan-keputusan tersebut dalam pemanfaatan ruang. Selain itu, masih banyak yang belum dapat “membaca” atau menginterp-retsikan rencana yang telah disusun karena kekurangpahaman mengenai penataan ruang. Akibatnya banyak terjadi pemanfaatan yang menyimpang dari rencana yang ada.
2. Masih terikatnya masing-masing sektor oleh target-target sektoral yang sukar untuk diterjemahkan ke dalam ruang. Saat ini, masing-masing sektor memiliki target-target tertentu berdasarkan interpretasi terhadap ekonomi makro. Sebenarnya hal ini bukan merupakan masalah dari sektor ter-sebut, melainkan masalah dalam proses tersebut.
3. Sukarnya terbentuk keterpaduan pendanaan sehingga dalam pelaksanaan sering digunakan biaya yang dimiliki sendiri atau tidak meratanya dana yang disalurkan untuk melaksanakan rencana tata ruang. Kurang serasinya pemanfaatan sumber daya oleh dunia usaha dengan pemanfaatan sumber daya oleh pemerintahan, baik dalam hal penyusunan program maupun dalam penentuan lokasi karena belum adanya rencana tata ruang yang diacu. Hal ini dpat dilihat dari pembangunan permukiman skala besar oleh swasta yang menyebar di mana tidak sesuai dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, misalnya pembangunan jalan.
4. Kurang jelasnya pihak yang bertanggung jawab dalam proses perubahan guna lahan. termasuk pula kriteria yang digunakan untuk melakukan perubahan tersebut. Akibatnya banyak lahan-lahan yang berubah fungsinya tanpa arah, seperti terjadinya perubahan lahan sawah irigasi teknis untuk kegiatan terbangun. Hal ini dapat memberikan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. misalnya karena hilangnya mata pencaharian mereka dan semakin tersisih oleh para pendatang. Berdasarkan permasalahan
tersebut, dapat dipelajari beberapa kasus penataan ruang yang ditemui di lapangan. Misalnya. pemanfaatan lahan irigasi teknis untuk kegiatan non pertanian seperti yang ditemui di Kabupaten
Dati II Uandung, Bekasi dan Tangerang. Dalam hal ini permasalahan terletak pada tahap perencanaannya yang kurang memperhatikan kondisi alam dari wilayah yang akan direncanakan. Selain itu, juga disebabkan oleh pengendalian yang kurang dalam memberikan ijin lokasi bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Kasus ini juga terjadi di Bandung di mana permasalahan lebih kepada masalah pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah disusun dan juga masalah pengendaliannya.
Dalam kasus Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur), permasalahan yang ditemui adalah penggunaan dan penguasaan tanah untuk kegiatan permukiman di atas lahan yang sebenarnya ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kasus ini muncul karena adanya ketidakserasian antara rencana umum tata ruang dengan rencana yang ada di bawahnya. Jadi kasus Bopunjur ini lebih disebabkan oleh permasalahan dalam proses pe-manfaatan dan pengendalian rencana tata ruangnya. Kasus yang serupa seperti pembangunan perumahan di kawasan Bandung Utara yang telah merambah kawasan lindung dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Akan tetapi selain terkait dengan masalah pemanfaatan dan pengendalian, kasus ini juga disebabkan karena belum adanya rencana detail tata ruang kawasan Bandung Utara sebagai acuan dalam pembangunan.

Advertisement

Incoming search terms:

  • masalah pembangunan di kota
  • pengertian tantangan perkotaan
  • definisi tantangan perkotaan
  • kenapa sumber daya manusia tidak dicanfumkan di definisi kawasan lidung
  • konflik pemanfaatan lahan desa dan kota
  • Permasalahan pembangunan di kota

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • masalah pembangunan di kota
  • pengertian tantangan perkotaan
  • definisi tantangan perkotaan
  • kenapa sumber daya manusia tidak dicanfumkan di definisi kawasan lidung
  • konflik pemanfaatan lahan desa dan kota
  • Permasalahan pembangunan di kota