Advertisement

MASALAH SOSIAL PADA PEREKONOMIAN PASAR DI JERMAN – Kualitas sosial dari tatanan perekonomian pasar sangat tergantung. Pertama, masalah distribusi harta kekayaan dan penghasilan. Kedua, masalah distribusi kekuasaan ekonomi, ketiga, masalah yang disebut perongkosan sosial.

  1. MASALAH DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN HARTA KEKAYAAN

Sampai sejauh mana konsumen dapat mempengaruhi proses produksi, tergantung pada daya beli atau, ketersediaan penghasilannya. Dengan demikian, ada anggota masyarakat tertentu, misalnya anak-anak, golongan lanjut usia, orang sakit, penyandang cacat, dan pengangguran, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak bisa ikut dalam proses mengarahkan produksi sesuai dengan keinginan anggota masyarakat; dengan anggapan bahwa mereka tidak mendapatkan sumber penghasilan dari orang lain, dan juga tidak mempunyai harta kekayaan. Sampai sejauh mana warga negara yang bekerja dapat memuaskan permintaannya tergantung pada penghasilan kerjanya, yang pada dasarnya merupakan sumber ketersediaan penghasilannya.

Advertisement

Perbedaan yang ada antara penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, pengelolaan aset, atau kegiatan dagang, di satu pihak berakar pada kenyataan bahwa pemilikan faktor produksi (pemilikan lahan, aset moneter dan nonmoneter, atau keterampilan kerja, yaitu kemampuan bawaan atau yang diperoleh yang dapat dieksploitasikan) tidak merata distribusinya di antara setiap orang, lain pihak terletak pada kenyataan bahwa kekurangan faktor-faktor produksi berbeda. Dengan kata lain, ada perbedaan dalam situasi penawaran dan permintaan terhadap pasar dari berbagai faktor produksi. Masalah sosial akibat perbedaan penghasilan akan muncul bila hasil kerja tertentu tidak mencukupi untuk standar kehidupan yang dianggap layak, atau jika perbedaan penghasilan yang ada tidak dapat diterima oleh masyarakat sandiri karena tak dapat lagi dijelaskan dari segi perbedaan jenis, kualitas, atau jumlah jasa yang tersedia di pasar.

Penghasilan rendah yang tak mencukupi untuk memenuhi kelangsungan permintaan suatu keluarga merupakan salah satu alasan mengapa barang-barang yang sebelumnya milik pribadi (seperti keamanan pribadi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) berubah menjadi barang kolektif dan menyebabkan anggapan bahwa pasar bukanlah instrumen yang cocok untuk melakukan koordinasi di bidang-bidang tersebut.

Sebagaimana halnya alasan sosial dapat menyebabkan transformasi barang tertentu menjadi barang kolektif atau hanya dapat dipasarkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah demi menyelamatkan masyarakat berpenghasilan rendah, alasan sosial juga dapat menyebabkan para pembuat kebijakan ekonomi mau melonggarkan fungsi kontrol penawaran, untuk memenuhi keinginan kelompok karyawan atau pemasok tertentu seperti petani atau pekerja tambang, dan menstabilkan situasi di bidang-bidang bersangkutan. Misalnya, dengan pemberian subsidi atau pengenaan pajak tambahan untuk barang-barang yang berkompetisi.

Distribusi penghasilan dan harta yang tidak merata menjadi problematis, karena mengindikasikan proporsi perbedaan serupa dalam hal daya beli yang sangat menentukan seberapa luas peringkat pilihan perekonomian tersedia bagi pelaku ekonomi. Perbedaan penghasilan dan harta benda selalu sejalan dengan perbedaan peluang untuk mendapatkan pendidikan dan kualifikasi kerja, peluang mendapatkan pekerjaan, mengembangkan kepribadian, perlindungan diri sendiri terhadap risiko ekonomi tertentu, dan untuk memberi pengaruh terhadap perekonomian. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial menuntut agar perbedaan penghasilan yang ekstrem perlu diperbaiki dan masalah konsentrasi kekayaan diatasi. Masalah konsentrasi kekayaan inilah, khususnya, yang sulit, karena hal ini juga sejalan dengan konsentrasi kekuasaan ekonomi.

 

MASALAH KEKUASAAN EKONOMI

Kekuasaan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemam-puan mempengaruhi kehendak orang lain melalui perangkat ekonomi, sehingga sedikit-banyak perilaku ekonomi mereka sesuai dengan keinginan pihak yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini yang dimaksudkan bukanlah jenis kekuasaan yang disebabkan oleh kualifikasi pribadi (kekuasaan karena kepribadian), melainkan karena penguasaan yang luas akan lahan dan aset nonmoneter lainnya (kekuasaan karena kekayaan) yang disehabkan oleh perbedaan penghasilan dan pemilikan harta benda. Kategori lain yang lebih penting ialah kekuasaan tersebut berkaitan dengan posisi tertentu di pasar, baik posisi yang ‘alami’ seperti monopoli air, gas, atau listrik maupun sebagai akibat dari kesepakatan atau pola perilaku tertentu (kekuasaan karena organisasi).

Kekuasaan ekonomi yang tidak diawasi oleh pemerintah sangatlah berbahaya. Pertama, pemegang kuasa dapat mengeksploitasi dan memaksakan kehendaknya kepada kaum yang kurang berkuasa, atau menempatkan mereka di luar pengaruh kompetisi yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat dibohongi mengenai keuntungan kompetisi (lihat bagian tiga, V). Kedua, kekuasaan ekonomi tanpa pengawasan memadai, cenderung berlanjut ke kekuasaan yang lebih besar. Ketiga, kekuasaan ekonomi mungkin relatif mudah ditransformasikan ke pengaruh politik dan kekuasaan politik. Baik secara teoretik maupun secara praktis jelas terlihat bahwa kekuasaan cenderung tumbuh dalam ekonomi pasar bila para pejabat hukum dan politisinya gagal menciptakan peraturan kompetisi.

MASALAH PERONGKOSAN SOSIAL

Istilah ‘perongkosan sosial’ dan ‘biaya sosial’ menunjukkan proporsi biaya yang meskipun munculnya bersamaan dengan biaya produksi atau konsumsi yang berlebihan atau di atas biaya, yang ditanggung oleh produsen atau konsumen. Ini biaya yang bukan ditanggung oleh orang yang menyebabkannya, melainkan oleh pihak ketiga. Hal ini termasuk misalnya, pegawai yang mengalami sakit atau cacat permanen, sebagai akibat dari kurang memadainya perlindungan kerja, orang yang menderita keracunan lingkungan karena udara kotor atau air beracun, dan wajib pajak yang harus mencari uang yang diperlukan untuk melindungi atau merehabilitasi alam. Para wiraswastawan bebas, seperti manajer di perekonomian terpusat, berupaya untuk memperoleh keuntungan dengan biaya seminimal mungkin. Konsekuensinya, mereka selalu siap untuk menghindari atau menekan biaya.

Jadi, mereka akan jarang sekali mengulurkan tangan untuk membantu kecelakaan industri, penyakit akibat pekerjaan, polusi udara dan air, atau hal lain yang berupa pengeluaran tak tergantikan. Meskipun demikian, pernyataan yang sering terdengar bahwa ekonomi pasar memusuhi lingkungan dan nioningkatkan perongkosan sosial itu tidaklah benar. Biaya- i M. iya sosial tersebut muncul bukan karena perekonomian pasar, tapi merupakan konsekuensi dari peraturan yang tidak mornadai. Biaya tersebut dapat dihindari dengan mengenakan • inksinya terhadap sumber penyebabnya. Dengan kata lain menyamakan perongkosan pribadi dengan perongkosan sosjal. Mal ini misalnya dapat dilakukan dengan melembagakan peraturan yang dirancang untuk melindungi pekerja dan melindungi lingkungan.

Advertisement