Advertisement

Kawasan Lebak Lebung merupakan kekayan alam secara turun-temurun. Lebak Lebung berada dalam satuan-satuan hamparan lahan yang dikuasai oleh petani. Akan tetapi, sejak awal-pada masa kekuasaan Pasira-bagian lahan ini berada di bawah pengawasan Pasira. Petani secara perorangan tidak memiliki hak atas lahan tersebut berikut sumber daya yang ada di dalamnya. Statusnya adalah milik pemerintahan Pasira. Pada masa pemerintahan Pasira, Lebak tersebut dilelang oleh Pasira secara terbuka bagi komunitas setempat. Pelelangan Lebak Lebung dilakukan persatuan lebak lebung atau pada perbatasan dua lebak lebung. Situasi seperti ini berlangsung hingga awal tahun 1980-an.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka kekuasaan Pasira terhadap sumber daya lebak lebung melemah dan hanya dapat bertahan hingga tahun bersamaan dengan hilangnya kekuasaan marga sesuai undang-undang tersebut. Sejak tahun 1983, sumber ikan tersebut dinyatakan sebagai aset daerah (pemerintah kabupaten), dan karena itu harus dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Konsekuensinya adalah bahwa setiap tahun ikan harus dilelang oleh pemerintah kepada kalangan pemodal. Pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan untuk selanjutnya hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Advertisement

Dalam periode 1983-1995 lelang lebak lebung dilaksanakan di perbatasan atas antara warga dari dua kampung yang berbeda secara administratif, yang diselenggarakan secara berturut pada masing-masing warga menurut urutan register. Sejak tahun 1995 pelaksanaan lelang lebak lebung diselenggarakan se-cara serentak di seluruh kabupaten OKI oleh panitia di tingkat kecamatan.

 

Advertisement