Advertisement

Monarki tidak mengizinkan kesederhaan hukum yang sedemikian besar seperti dalam pemerintahan despotis. Karena dalam monarki harus ada kantor pengadilan, kantorkantor ini harus memberikan keputusan; keputusan-keputusan itu harus dilestarikan dan dipelajari supaya kita dapat mengadili dengan cara yang sama pada hari ini seperti kemarin, dan supaya kehidupan dan harta benda penduduk memperoleh kepastian dan mantap sebagaimana undangundang dasar negara.
Dalam monarki, penyelenggaraan keadilan, yang tidak hanya memutuskan apa-apa yang menjadi hak kehidupan dan harta, tetapi hal-hal seperti kehormatan, menuntut pe-nyelidikan yang sangat hati-hati. Kehati-hatian hakim me-ningkat sebanding dengan meningkatnya kepercayaan ke-padanya dan pentingnya masalah yang ia putuskan.
Oleh karena itu, kita tidak boleh heran kalau kita menemukan ada banyak aturan, pembatasan dan perluasan dalam hukum di negeri-negeri itu—aturan-aturan yang meiipatgandakan perkara-perkara khusus, dan agaknya men-jadikan keahlian itu sendiri sebagai seni.
Perbedaan dalam tingkat sosial, kelahiran, dan keadaan yang ditetapkan dalam pemerintahan monarki seringkali disertai dengan pembedaan dalam sifat harta; dan hukum yang berkenaan dengan undang-undang dasar pemerintahan ini bisa memperbesar jumlah pembedaan tersebut. Dan sanalah, di antara kita barang dibagi-bagi menjadi tanah dan gedung-gedung, barang pembelian, mas kawin, barang milik pribadi, warisan menurut garis ayah dan ibu, berbagai jenis barang bergerak, tanah yang dikuasakan kepada orang lain untuk diserahkan kepada pewaris lain, atau yang haknya dibatasi pada seorang pewaris saja, yang diperoleh berdasarkan keturunan atau dengan menerima hak sah sepenuhnya, yang dimiliki secara mutlak atau dengan pembayaran hasil bumi; sewa tanah, atau pendapatan tahunan. Tiap-tiap jenis barang itu tunduk pada aturan tertentu, yang harus ditaati demi pemilikan barang tersebut. Hal-hal ini tak bisa tidak mengurangi kesederhanaan hukum.
Dalam pemerintahan kita, tanah yang dikuasai oleh tuantuan feodal bersifat turun-temurun. Ada keharusan bahwa kaum bangsawan memiliki harta yang tetap; maksudnya, bahwa tanah itu harus memiliki ketentuan, supaya pemiliknya dapat selalu siap memberi upeti kepada penguasa. Ketentuan ini sudah jalan dan cukup produktif; misalnya, ada negeri-negeri di mana tanah-tanah warisan feodal tidak boleh dibagi-bagi di antara saudara laki-laki; ada pula negeri yang membenarkan bahwa saudara laki-laki memperoleh lebih banyak sumber penghidupan.
Raja yang mengenal keadaan masing-masing daerahnya dapat menetapkan hukum yang berbeda-beda atau mem-berikan ruang gerak bagi bermacam adat. Tetapi, karena penguasa yang sewenang-wenang tidak tahu apa-apa dan tidak dapat mengurus apa pun, maka agar di seluruh wilayah kerajaannya timbul pengaruh yang sama, is harus mengambil patokan-patokan yang umum saja serta memerintah dengan kehendak yang keras dan kaku; singkatnya, segala sesuatu ada di bawah telapak kakinya.
Sejajar dengan semakin banyaknya keputusan sidang pengadilan di dalam monarki, hukum penuh dengan ber-bagai pasal-pasal yang acap kali saling bertentangan satu sama lain; entah karena hakim-hakim berbeda jalan pikirannya, atau karena beberapa perkara yang sama pada saat tertentu berhasil dibela dengan baik, dan pada saat yang lain tidak dibela dengan baik; atau, pada akhirnya, karena begitu banyaknya penyalah-gunaan yang biasa terjadi terhadap segala peraturan buatan manusia. Ini merupakan sesuatu yang buruk yang tidak dapat dihindarkan, yang dari waktu ke waktu diupayakan untuk diperbaiki oleh para pembuat undang-undang, yang bahkan bertentangan dengan jiwa pemerintahan yang moderat; karena ketika rakyat diharuskan mencari perlindungan pada sidang pengadilan, ini harus datang dari hakikat konstitusi, dan bukan dari pertentangan atau ketidak-pastian hukum.
Dalam pemerintahan di mana mau tak mau ada per-bedaan orang, di sana juga harus ada hak-hak istimewa. Ini juga mengurangi kesederhanaan hukum serta menciptakan ribuan pengecualian.
Salah satu hak istimewa yang paling sedikit membebani masyarakat, dan terutama paling sedikit membebani yang menganugerahkan hak itu, ialah hak untuk mengadakan pembelaan di pengadilan yang disukai dan bukannya di pengadilan lain. Di sini timbul kesulitan baru, yaitu ketika dipersoalkan di pengadilan mana kita harus mengadakan pembelaan.
Persoalannya sangat berbeda dengan orang yang ada di bawah pemerintahan sewenang-wenang. Di negeri-negeri seperti itu, saya lihat para pembuat undang-undang tidak mampu memutuskan apa pun; para hakim pun tidak dapat mengadili apa pun. Karena tanah merupakan milik sang penguasa, hukum perdata mengenai harta kekayaan yang terdiri dari tanah hampir tidak ada. Demikian juga, ber-dasarkan hak penguasa akan penggantian, lalu tidak perlu ada hukum yang berkaitan dengan warisan. Berbagai mo-nopoli yang ditetapkan Sang Penguasa bagi dirinya di be-berapa wilayah tanah pertanian menyebabkan semua hukum dagang tidak punya arti lagi. Perkawinan-perkawinan yang biasa mereka langsungkan dengan budak-budak wa-nita mengakibatkan langkanya hukum perdata mengenai mas kawin atau keuntungan-keuntungan yang khusus di-peroleh oleh wanita yang menikah. Begitu pula, dari ba-nyaknya budak, sedikit saja yang punya kehendak sendiri; dan tentu saja mereka tidak dapat mempertanggungjawab-kan perbuatan mereka di hadapan hakim. Kebanyakan tin-dakan moral, yang hanya timbul akibat kehendak ayah, atau suami atau tuan, diatur oleh penguasa lalim, dan bukan oleh hakim.
Saya lupa memperhatikan bahwa karena yang kita nama-kan kehormatan hampir tidak dikenal di negara-negara ini, beberapa kesulitan yang berkaitan dengan masalah ini-meskipun begitu penting bagi kita—tidak menjadi soal bagi mereka. Kekuasaan sewenang-wenang dapat berdiri sendiri, dan di sekelilingnya ada kekosongan mutlak. Oleh karena itu, para pelancong mendukung kita dengan keterangan mereka tentang negara di mana pemerintahan sewenangwenang merajalela, mereka jarang menyebut adanya hukum perdata.
Oleh karena itu, di sini semua kesempatan untuk cekcok dan menuntut perkara dihapuskan. Dan sebagian karena inilah, orang-orang yang gemar berperkara di pengadilan diperlakukan secara kasar. Karena ketidakadilan tuntutan mereka tidak diperiksa, tidak dikurangi, dan tidak dilin-dungi oleh jumlah undang-undang yang tak terbatas, tentu saja ketidak-adilan itu segera ditemukan.
Makin dekat suatu pemerintahan pada suatu republik, ma-kin tertib dan mantap pula caranya mengadili; karena itu, kaum Ephori dalam republik Sparta bersalah dengan me-mutuskan sesuatu secara sewenang-wenang tanpa dasar hu-kum. Konsul Pertama di Roma menjatuhkan ,keputusan pengadilan dengan cara sama seperti kaum Ephori; tetapi cara ini segera dirasakan kurang enak, lalu mereka terpaksa berlindung pada hukum yang tertulis dengan jelas dan tetap.
Dalam pemerintahan sewenang-wenang tidak ada hu-kum; hakim sendirilah yang menjadi aturannya. Ada hu-kum dalam monarki; dan bila ini jelas tersurat, hakim tunduk pada hukum tersebut. Dalam republik, hakikat un-dang-undang dasar menuntut hakim untuk tunduk pada hukum tertulis; jika tidak demikian, hukum lalu dapat di-jelaskan menurut prasangka setiap warga negara jika me-nyangkut kehormatan, harta benda atau hidup mereka.
Di Roma para hakim tidak berbuat lain selain menyatakan bahwa orang yang tertuduh itu bersalah karena melakukan suatu kejahatan, sedang hukumannya tinggal dilihat dalam undang-undang, sebagaimana bisa disaksikan pada berbagai hukum yang masih ada. Di Inggris, juri memberikan keputusan apakah kenyataan yang ada dalam tanggung jawab mereka terbukti atau tidak; jika terbukti, hakim menjatuhkan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang, dan untuk ini is hanya perlu membuka matanya.

Advertisement
Advertisement