Advertisement

Merajalelanya tindak korupsi di tanah air, mulai dari penegak hukum, anggota legislatif, dan eksekutif yang sudah terkontaminasi membuat reputasi Indonesia menduduki peringkat sebagai negara terkorup di Asia. Memberantas korupsi sistemik merupakan tantangan terbesar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingat beliau dipilih oleh rakyat Indonesia berdasarkan platform anti korupsinya. Presiden SBY pun telah menunjukkan tekad untuk melakukan pemberantan KKN ini. Pada beberapa kali tatap muka dengan organisasi-organisasi anti korupsi, SBY mengulangi janjinya untuk memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia. SBY membentuk lembaga anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden menekankan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang memerlukan aksi, bukan sekedar pidato atau wacana. Institusi-institusi pemerintah yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsipun mencoba membuat terobosan baru, Badan Pemeriksa Keuangan, Polri, Kejaksaan Agung serta KPK kemudian melakukan kerjasama dan membuat pelatihan koordinasi pem-berantasan korupsi. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki pada masanya menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan mendalam dengan kuantitas dan kualitas yang juga sudah semakin meningkat. Oleh sebab itu, penanganan korupsi harus dilakukan dengan lebih terkoordinir dan profesional oleh lembaga penegak hukum di Indonesia karena selama ini penanganan kasus korupsi dilakukan secara sektoral dan tidak terkoordinir sehingga hal ini dianggap sebagai kendala serius dalam pemberantasan korupsi. Lembaga kejaksaan Agung dan KPK kemudian secara bersama melaksanakan kegiatan dalam memerangi korupsi. Kerjasama kedua lembaga tersebut sangatlah penting mengingat KPK dan Kejagung merupakan dua institusi yang menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya apakah kerjasama ini mampu mengikis budaya korup yang sudah merajalela dari Tanah Air ini ? Sebagaimana dapat dilihat bahwa di Jakarta sebagai kota bisnis, belum adanya langkah politik yang lugas, tidak juga ada langkah hukum yang tegas, yang lantang menyuarakan gegap gempitanya tekad dan aksi pemberantasan korupsi, Meskipun bangsa ini sudah diambang kehancuran yang disebabkan oleh korupsi yang sistemik baik vertikal mupun horizontal. Pemerintahan SBY telah mengupayakan pemberantasan KKN diharapkan agar lebih giat lagi dan mampu membongkar kasus-kasus KKN dan menyeret seluruh pelakunya ke meja hijau. Masalah mental merupakan inti permasalahan dimana tindakan KKN yang dilakukan telah secara nyata membawa Indonesia ke jurang kemiskinan dan kehancuran. “Kekuasaan itu korup” akibat belum maksimalnya fungsinya KPK juga lembaga yang bertugas mengontrol kekuasaan atau Dewan Perwakilan Rakyat, maupun DPRD.

Fenomena korupsi yang melibatkan anggota legis-latif tersebut diperkuat oleh persepsi publik yang terangkum dalam Survey Lembaga Transparency International Indonesia (TU) tahun 2006, dimana parlemen ditempatkan sebagai institusi terkorup. Hal ini tentu sangat ironis karena kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR ini berdampak pada citra parlemen sebagai iembaga terhormat di Indonesia yang semakin buruk dimata rakyat. Wakii Ketua Badan Kehormatan DPR, Gayus Lumbun ketika dimintai keterangan tentang buruknya persepsi masyarakat, mengakui tingginya angka korupsi pada anggota dewan namun bukan berarti DPR dapat dicap sebagai lembaga terkorup. Gayus mengakui kalau korupsi yang melibatkan anggota dewan memang dapat dianggap tinggi, tapi kalau dikatakan sebagai lembaga terkorup sepertinya perlu kriteria dan komposisi temuan dari lembaga lain yang sejenis. Sejauh ini langkah KPK yang mulai menyentuh politisi senayan memang patut diapresiasi, namun bukan berarti tanpa rintangan karena para politisi mulai menggeliat melakukan perlawanan. Bentuk resistensi tersebut diantaranya dengan menggelindingkan isu kewenangan KPK yang superbody, kegiatan penyadapan yang berpotensi melanggar privacy hingga menimbulkan gagasan pembubaran KPK. Bertitik tolak dari uraian fakta perkembangan pemberantasan korupsi dan kajian akademik, jelas bahwa kini pemberantasan korupsi sedang mengalami disorientasi mengenai sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang seharusnya diterapkan sehingga memunculkan kesan bias arah. Pemerintah dan kaum akademis hukum seharusnya duduk bersama melakukan kajian-kajian dan evaluasi bersama terhadap masalah ini. Melihat kenyataan yang demikian parahnya, sudah sepatutnya pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya lebih meningkatkan efektifitas pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme seperti yang diamanatkan.

Advertisement

Incoming search terms:

  • 😍jelaskan bagaimana kasus kkn ditanah air
  • artikel korupsi di tanah air
  • informasi dari berbagai sumber mengenai penganan kasus korupsi di tanah air
  • kasus korupsi di tanah air
  • Ketua kpk korupsi di tanah air
  • Macam korupsi di tanah air
  • Pencegahan korupsi di tanah air
  • penyebab korupsi d tanah air
  • penyebab merajalelanya korupsi

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • 😍jelaskan bagaimana kasus kkn ditanah air
  • artikel korupsi di tanah air
  • informasi dari berbagai sumber mengenai penganan kasus korupsi di tanah air
  • kasus korupsi di tanah air
  • Ketua kpk korupsi di tanah air
  • Macam korupsi di tanah air
  • Pencegahan korupsi di tanah air
  • penyebab korupsi d tanah air
  • penyebab merajalelanya korupsi