ARTI DEFINISI PENGERTIAN - Share Science Info

Advertisement

STRATA PEMILIKAN HUTAN RAKYAT

Stratifikasi atau jenjang kepemilikan hutan rakyat sampai sekarang belum diinventarisasi secara nasional. Sementara diketahui bahwa tingkat pemilikan dan penguasaan tanah di luar kawasan ftutan negara sangat beranekaragam bentuknya. Andaikata, pemilikan sebidang tanah secara terbatas dapat dipunyai setiap orang petani maka, pertanyaanpun muncul : Apakah pemilik tanah yang telah memegang sertifikat hak milik atas sebidang tanah,

MODEL BIROKRASI ORGANIS ADAPTIF

Pemahaman birokrasi di Indonesia menjadi sangat penting dewasa ini, bukan saja karena tuntutan politis dan administrasi. Namun, kebutuhan yang amat penting adalah bagaimana memenuhi birokrasi dari masyarakatnya. Dengan demikian perlu kiranya kalau birokrasi dapat menyesuaikan dengan keinginan-keinginan dari masyarakat sebagai kelompok yang menikmati pelayanan dari birokrasi. Penyesuaian itulah yang memaksakan birokrasi untuk selalu fleksibel dan

KEHADIRAN KREDIT KELAYAKAN USAHA BAGI PENGUSAHA KECIL

Di hadapan ratusan pengusaha kecil, pada tanggal 22 Agustus 1995, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Media Indonesia, 24-81995) menyatakan bahwa Kredit Usaha Kecil (KUK) sampai Rp. 50 juta, dapat diperoleh tanpa agunan tambahan. Jan.inannya adalah kelayakan usaha pemohon kredit. Oleh sebab itu, kredit yang dilancarkan mulai bulan Oktober 1995 tersebut, dinamakan Kredit Ke-layakan Usaha (KKU). Kredit

POSISI DAN STRATIFIKASI HUTAN RAKYAT

Menurut catatan Departemen Kehutanan, sampai akhir pelita V lalu perkembangan hutan rakyat meliputi luas 324.000. hektar dengan melibatkan petani sebanyak 5.938 orang. Berarti, untuk rata-rata seorang petani hutan rakyat mampu mengelola hutannya seluas 54,56 hektar, sebaliknya, jika jumlah iuas hutan rakyat itu ternyata sebagian besar berada di tang an Badan Hukum sebagai pemilik, maka kapasitas

PENGERTIAN REFORMASI BIROKRASI

Usaha untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih adaptif merupakan urgensi yang tak dapat ditawar lagi mengingat tahap pembangunan sudah berada pada pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan utama pembangunan Nasional. Untuk itulah birokrasi harus mampu mencerminkan dimensi kualitas manusia dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan sehingga memberikan hasil kerja lebih baik daripada sebeiumnya. Dalam

STRATA PEMILIKAN HUTAN RAKYAT

Penegasan tentang adanya hutan rakyat diisyaratkan terlebih dahulu pada letak status kepemilikan atas tanah atau hak-hak lainnya kepada para pengelola/ pemilik hutan rakyat. Prosedur dan tata cara perolehan hak atas tanah, tidak terlepas daripada fungsi dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional. Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA) beserta aturanaturan pelaksanaannya. Ketentuan Pendaftaran

HUBUNGAN BIROKRASI DAN PARTAI POLITIK

Ada postulat yang mengatakan bahwa apabila birokrasi diperkuat, maka peran partai politik akan melemah. Apabila sebaliknya, jika parpol diperkuat maka birokrasi akan lemah. Di Indonesia ternyata ditemukan bahwa menguatnya birokrasi menyebabkan melemahnya kekuatan parpol. Menurut Sukardjan (1993), ada beberapa hal yang menyebabkan besarnya peranan birokrasi : 1. Kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Bila sebelum ORBA politik

SIMBIOSA ANTARA PENGUASA DAN PENGUSAHA

Semakin bertambahnya tahap pembangunan, maka kompleksitas kebutuhan semakin meningkat. Birokrasi sebagai alat pembangunan akan semakin dihadapkan pada beragam masalah yang harus dipecahkan dengan cepat. Pengalaman 25 tahun dalam mengemban tugas bangsa dan negara bagi birokrasi merupakan pelajaran penting untuk mengantisipasi era tinggal landas. Jika semula dalam PJP I posisi dan peranan birokrasi • sangat sentra:,

ARTI NETRALITAS BIROKRASI

Di dalam suatu pencapaian tujuan pembangunan nasional diperlukan suatu kemandirian dari birokrasi tanpa harus melakukan keberpihakan yang mengarah kepada inefektivitas birokrasi itu sendiri. Karena di dalam suatu birokrasi diperlukan suatu obyektifitas yang mendukung kegiatan birokrasi. Sondang P. Siagian (1994) menyatakan bahwa dalam teori ilmu Administrasi Negara ditekankan bahwa suatu birokrasi pemerintahan harus bersikap netral. Secara

ARTI ADAPTABILITY BIROKRASI

Melihat kondisi masyarakat yang selalu berubah, maka diperlukan suatu birokrasi yang dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Dalam arti diperlukan suatu birokrasi yang kenyal terhadap guncangan dan ketidakpastian yang melanda lingkungan dan tanggap terhadap perubahanperubahan yang terjadi. Adaptibility suatu birokrasi yang dikehendaki adalah birokrasi yang terbuka terhadap gagasan inovatif, peka terhadap perubahanperubahan dan gagasan
Page 10 of 864:« First « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » Last »