ARTI DEFINISI PENGERTIAN - Share Science Info

Penelitian subsistem ini tidak dapat dilakukan sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus melalui telaah secara integral dalam suatu sistem. Dengan demikian berarti pembinaan dan pengembangan pemasaran output pertanian terkait erat dengan pembinaan dan pengembangan seluruh subsistem agribisnis secara terpadu. Keterpaduan subsistem agribisnis dalam konteks pembinaan dan pengembangan pemasaran output pertanian dapat dilihat pada diagram

Diversifikasi pertanian merupakan suatu proses untuk mentransformasikan sektor pertanian sebagai suatu usaha yang kompleks dan luas untuk meningkatkan perekonomian pertanian melalui upaya penganekaragaman komoditas (Bunasor, 1989). Diversifikasi dapat didekati melalui : 1. Diversifikasi dan perekonomian pertanian pada tingkat nasional atau regional. 2. Diversifikasi dari kegiatan usaha tani individu (Suryana, 1990). Dalam pengertian yang lebih sempit,

Surplus produksi merupakan prasyarat bagi tercapainya keterkaitan fungsional ke depan (forward lingkage) dan merupakan pencerminan dari keterkaitan pola usaha tani yang didukung oleh faktor input yang memadai (Backward linkages). Untuk mendukung keterkaitan fungsional antar subsistem dalam sistem agribisnis, maka dalam kegiatan usaha tani atau proses produksi haruslah dapat menciptakan surplus pro-duksi. Untuk menciptakan surplus produksi

Menurut Geertz (1963), pada akhir abad XIX dan awal abad XX Indonesia (Jawa) dan Jepang telah membuat suatu kemajuan teknik yang berarti dalam pola produksi usaha tani berskala kecil. Namun dalam perkembangannya usaha tani di Jepang mencapai kemajuan yang pesat dibandingkan dengan di Indonesia. Geertz berpendapat bahwa perbedaan kemajuan yang dicapai usaha tani di Indonesia

Pengertian agribisnis meliputi semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau usaha agroindustri. Dengan demikian agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem di antaranya : subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian, subsistem produksi pertanian atau usaha

Subsistem ini pada dasarnya berkaitan dengan upaya pengadaan sarana produksi, sebagai masukanmasukan (inputs) yang diperlukan dalam proses produksi usaha tani, dan menyalurkannya pada sentrasentra produksi. Pengadaan dan penyaluran inputs haruslah tepat, dalam arti tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan yang sangat penting adalah terjangkau oleh daya beli petani. Pengadaan Sarana Produksi Pengadaan sarana produksi

Ketentuan tentang pembuatan perjanjian internasional dan pengesahannya diatur dalam pasal 11 UUD-1945. Dalam pasal tersebut tidak diadakan pembedaan apakah suatu pengesahan perjanjian harus disahkan dengan persetujuan DPR atau tidak dengan persetujuan DPR. Ditinjau secara harfiah, pasal 11 UUD-1945 mengharuskan disahkannya semua perjanjian oleh DPR. Mengingat terlalu singkatnya pasal 11 UUD-1945 dan juga tidak memberikan penjelasan

Pada dasarnya tidak terdapat hal-hal yang mendasar dapat merugikan kepentingan Indonesia jika diratifikasi Space Treaty 1967. Bahkan beberapa prinsip di Space Treaty 1967 tentang penggunaan antariksa untuk tujuan damai dan larangan penempatan persenjataan di antariksa, sudah sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indo-nesia yang termuat dalam Pembukaan UUD-1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

Sebagian penduduk Indonesia berada di pedesaan dan hidup dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian. Oleh karena itulah strategi pembangunan pertanian dalam Pelita VI diarahkan untuk mewujudkan pertanian tangguh yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mensejahterakan para petani dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Kebijaksanaan operasional pelaksanaan pembangunan pertanian didasarkan pada sistem

Ratifikasi (pengesahan) adalah suatu tindakan negara dalam memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian. Ratifikasi tidak hanya menyangkut masalah hukum per-janjian internasional semata tetapi lebih merupakan masalah Hukum Tata Negara. Hukum internasional hanya mengatur hal-hal apa saja dari persetujuan yang akan diberikan kepada suatu negara dalam perjanjian yang memerlukan ratifikasi, sedangkan tata cara