metropolitan and urban government (pemerintah metropolitan dan perkotaan)

Pemerintah metropolitan dan perkotaan adalah unit-unit pemerintah subnasional dan berbagai proses politik terkait yang memberi kerangka kebijakan publik dan memberikan layanan masyarakat pada populasi yang relatif besar. Secara garis besar berbagai karya mengenai masalah ini dikelompokkan dalam empat pertanyaan. Struktur pemerintahan apa yang memadai untuk wilayah-wilayah perkotaan? Bagaimana ciri-ciri politik perkotaan? Bagaimana kebijakan perkotaan dibuat? Jasa layanan apa yang diberikan pada siapa dan mengapa?

Seiring pertumbuhan populasi dan penyebaran wilayah perkotaan geografis, maka berkembang juga kebutuhan akan unit-unit pemerintahan bkai yang lebih hias. Hal ini menimbulkan aneka pertanyaan mengenai seberapa banyak seharusnya jenjang pemerintahan, pembagian fungsi di antara pemerintahan itu. dan relasi-relasinya denqan pemerintah pusat (Sharpe 1978). Merupakan politik nasional yang berada dalam lingkup kecil, yaitu suatu medan riset lokal yang memadai untuk menguji berbagai teori politik besar. Banyaknya literatur mengenai kekuatan komunitas merupakan bukti yang paling nyata. Aliran elit (Bachrach dan Baratz 1970; Hunter 1953) mendapati bahwa kelompok kecil para profesional dan usahawan menjalankan perkotaan ber-dasarkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kalangan elitis ini mendapat sanggahan kuat dari kaum pluralis (Dahi 1961; Polsby 1980) yang berpendapat bahwa perkotaan dijalankan dengan cara-cara yang lebih terbuka dan demokratis.

Riuhnya arena politik perkotaan dengan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan politik membuat arena tersebut menjadi medan yang luas bagi penerangan politik modem. Bagi kaum Marxis, koalisi para penduduk perkotaan merupakan oposisi utama terhadap negara kapitalis (Castells 1976; Cockbum 1977). Bagi sebagian ahli yang lain, pemerintah perkotaan adalah tingkat pemerintahan yang bersifat paling langsung (immediate) dan paling bisa diakses, dan merupakan medan yang tepat untuk menguji berbagai teori politik modern dan demokrasi (Newton 1976). Namun, pendekatan lain menyatakan bahwa politik perkotaan mempunyai karakteristiknya sendiri, yaitu lebih berkenaan dengan ‘politik tingkat bawah’ (sebagai contoh, jalan dan taman) sementara pemerintah nasional mengendalikan ‘politik tingkat atas’ dari masalah internasional dan manajemen ekonomi (Bulpitt 1983). Menurut tesis negara ganda, politik lokal mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terbuka dan pluralis, sementara pemerintah nasional lebih tertutup dan elit (Saunders 1982).