Advertisement

Apabila lembaga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, ini disebut demokrasi. Apabila kekuasaan tertinggi berada di tangan sebagian rakyat, ini dinamakan aristokrasi.
Dalam demokrasi, dalam hal-hal tertentu rakyatlah yang berdaulat dan dalam hal-hal lain harus tunduk. Kedaulatan tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh hak pilih rakyat dalam pemilihan umum, yang merupakan kehendak rakyat sendiri; sekarang, kehendak dari kedaulatan adalah kedaulatan itu sendiri. Oleh karena itu, hukum yang mene-tapkan hak pilih merupakan sesuatu yang dasariah bagi pemerintahan ini. Dan tentu saja, dalam republik, amat penting mengatur dengan cara mana, oleh siapa, kepada siapa, dan—mengenai hak memilih–siapa yang harus diberi hak; sebagaimana dalam suatu monarki untuk mengetahui siapa yang berkuasa dan menurut tata cara mana ia hams memerintah.
Libanius berkata bahwa di “Athena, orang asing yang turut berkumpul dalam rapat umum dihukum mati”, sebab orang seperti itu merampas hak-hak kedaulatan.
Adalah hal yang penting untuk memastikan jumlah pen-duduk yang diharapkan menghadiri sidang umum; karena, kalau tidak, akan tidak pasti apakah seluruh rakyat atau hanya sebagian yang memberikan suara. Di Sparta, jumlah itu dipastikan sepuluh ribu orang. Tetapi Roma, yang oleh Penyelenggaraan Ilahi dirancang untuk tumbuh dari awal yang paling lemah hingga puncak keagungan tertinggi; Roma, yang telah dikutuk untuk mengalami berbagai perubahan nasib; Roma, yang kadang-kadang menyebabkan seluruh penduduknya kehilangan perlindungan kota itu, dan kadang-kadang justru seluruh Italia dan sejumlah besar wilayah lain di dunia ada di bawah kekuasaannya; menurut saya, Roma tidak pernah menentukan besarnya jumlah itu, dan inilah salah satu sebab utama kehancurannya.
Rakyat, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, wajib mengatur segala sesuatu yang berada di dalam lingkup kekuasaannya; sedangkan hal-hal yang di luar kemampuan mereka harus dilakukan oleh para menteri mereka.
Akan tetapi mereka sebenarnya tidak dapat dikatakan mempunyai menteri, tanpa kekuasaan untuk mengangkat mereka. Oleh karena itu, merupakan azas dasar dalam pemerintahan ini bahwa rakyat harus memilih para menteri mereka, yaitu para hakim mereka.
Mereka punya kesempatan, demikian juga para penguasa-penguasa tunggal, untuk diarahkan oleh suatu dewan Attu senat. Tetapi untuk mempercayai dewan atau senat Popenuhnya, mereka harus memilih para anggota senat tersebut, entah mereka sendiri yang memilih, seperti di Athena, atau oleh hakim tertentu yang mewakili mereka untuk rnaksud itu, seperti sudah menjadi kebiasaan di Roma pada kesempatan-kesempatan tertentu.

Advertisement
Advertisement