Advertisement

Secara matematis untuk mengurangi beban dan konflik perkotaan Jakarta perlu diperkurus/ dikurangi salah satu/beberapa dari kegemukan beban dan konflik perkotaan. Dan secara sepintas (tanpa studi dan penelitian) dilihat dari segi Teknologi, Ekonomi serta Lingkungan dan Ekosistem dengan memindahkan Ibukota Negara R.I. tidak lagi di Kota Jakarta, tidak menjadi persoalan besar dilihat sasaran untuk dapat mengurangi beban dan konflik kota Jakarta di masa-masa mendatang. Tentunya akan timbul masalah yang tidak kalah rumitnya. Namun untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan kota Jakarta serta kecenderungan timbulr%ya MegaUrban, khususnya Cilegon-Jabotabek-Cirebon-Bandung di masamasa mendatang diabad XXI perlu direnungkan/dikaji. Atau apakah memang Ibukota R.I. “pamali” untuk dipindahkan ? Beberapa hal yang mungkin telah menjadi sejarah dan renungan antara lain : Kenvataan bahwa Ibukota Negara R.I. pernah pindah ke Kota Yogyakarta. Apakah membangun kota baru tidak mahal ? (dari segi ekonomi, teknologi dan lingkungan). Pada dasawarsa terakhir ini, telah banyak dibangun kota-kota baru antara lain : Bumi Serpong Damai (6000 Ha), Cikarang Baru (5400 Ha), Tigaraksa (3000 Ha), Kota Industri Bukit Indah (9100 Ha) dan beberapa kota baru lain di wilayah Jabotabek. Apakah dengan membangun kota baru tidak akan timbul masalah klasik seperti pada kota Jakarta : Kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, urbanisasi dan sebagainya ? Ibukota baru sebaiknya khusus diperuntukkan sebagai Pusat Pemerintahan (plus fasilitas pendukung) serta dapat pula ditambah sebagai kota pantai (Water Front City) mesti tanpa harus mereklamasi. berapa luas (Ibukota baru tersebut. Luas ± 6000 Ha cukup memadai (seluas Bum: Serpong Damai). Bagaimana kiranya kekhasan dan morfologi kota baru tersebut sesuai dengan Budaya, Iklim, Seni dan Arsitektur Indonesia. Sebagai Ibukota Negara R.I. haruslah berwajah fisik bangunan menyesuaikan iklim, bernuansa dan bernafaskan budaya Rakyat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut sangat mungkin dilaksanakan karena segalanya akan dimulai dari awal. Apakah nama Ibukota
Negara R.I. tersebut ? Dan masih sederetan pertanyaan lain yang tidak mudah dijawab tentunya.

KOTA BARU
Menurut Eko Budihardjo (1994), pembangunan kota baru tidak sekedar menyangkut pembangunan rumah dan rumah semata, melainkan juga aneka fasilitas, pelayanan dan prasarana ling-kungan. lebih lanjut menurut Carol Corden (1977), pengertian kota baru adalah sebagai kota yang berencana sejak awal dengan ukuran, bentuk tertentu, di bawah pengelolaan pembangunan badan pembangunan tunggal yang bertanggung-jawab terhadap pembangunan perumahan, fasilitas dan pelayanan sosial. Aksesibilitas dan sirkulasi, prasarana kepentingan umum bagi kelompok-kelompok di dalamnya.

Advertisement

NAMA KHARISMATIK
Tanpa harus mengurangi martabat, kharisma serta pengakuan kota Jakarta yang telah melegenda dan mendunia dapat dibangun kota baru sebagai Ibukota R.I. Namun pemilihan nama baru tersebut harus hati-hati, harus tidak kalah kharismanya dengan Kota Jakarta. Mudah dikenal atau bah-kan di bawah sadar sudah dikenal masyarakat luas/dunia. Kalau negara Brazil mempunyai kota Brazilia. Mengapa tidak calon Ibukota’R.I. tersebut diberi nama (kota) Indonesia dengan Struktur kota sesuai yang diinginkan.
BIAYA PEMBANGUNAN
Modal pembangunan dapat me-rupakan peran berimbang antara swasta dan pemerintah. Yang terpenting dalam pembangunan, penguasaan lahan dan perencanaan oleh Pemerintah selebihnya bisa peran swasta. Yang berkepentingan kota tersebut mempunyai Generator dalam perhitungan ekonominya.

LOKASI
Pemilihan lokasi kota baru R.I. mendasarkan kecenderungan dan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Terletak di koridor Mega-Urban Cilegon-Jabotabek-CirebonBandung.
2. Dalam pemilihan lokasi, tidak perlu membangun jaringan utama baru : Airport, Pelabuhan, Transportasi (Tol), Jaringan informasi dan Telekomunikasi (Tetapi kemampuan/kwalitas ditingkatkan).
3. Lokasi kota baru dengan pertimbangan pemilihan lahan ekologis dan lingkungan serta kesinambungan kota yang sudah ada dipilih dan ditentukan di wilayah pengembangan Kabupaten Serang/Tangerang sebelah utara Jalan Tol sampai Pantai Utara laut Jawa.
Ditinjau dari skala pengaruh dan tingkat kepentingannya, maka kawasan prioritas yang terbentuk di Kabupaten Serang, Tangerang dapat dikelompokkan pada empat tingkatan yaitu tingkat internasional, nasional, tingkat regional, dan tingkat sub regional, dengan penyebaran sebagai berikut:
1. Kawasan Prioritas Tingkat Intecnasional.
Kawasan prioritas tirfgkat Internasional (Sebagai Ibukota R.I.) juga berkaitan dengan pengaruh dan kepentingan ^ Nasional dan Sub Regional.
2. Kawasan Prioritas Nasional. Potensi atau persoalan; yang terdapat di dalamnya mempunyai pengaruh dan kepentingan di tingkat nasional.
3. Kawasan Prioritas tingkat regional.
Potensi atau persoalan yang terdapat di dalamnya mempunyai pengaruh dan kepentingan di tingkat propinsi.
4. Kawasan Prioritas/Tingkat Sub Regional.
Potensi atau persoalah yang terdapat di dalamnya .mempunyai pengaruh dan kepentingan di tingkat Kabupaten. Tipologi kawasan prioritas berdasarkan potensi kegiatan dan persoalan yang ada antara lain meliputi simpul jasa distribusi, pariwisata, pertanian, industri, permukiman, pelabuhan, dan lingkungan penjabaran dari masing-masing tipologi kawasan prioritas yaitu sebagai berikut:
a. Kawasan Prioritas Simpul Jasa Distribusi.
Kawasan yang mempunyai potensi besar dalam kegiatan jasa distribusi seperti : Perdagangan dan transportasi baik pada tingkat nasional maupun regional. Adanya pemusatan kegiatan jasa distribusi tersebut mendorong kawasan ini berfungsi sebagai pusat pengembangan atau per-tumbuhan bagi kawasan lain di sekitarnya.
b. Kawasan Prioritas Pariwisata.
Kawasan yang mempunyai objek wisata dan fasilitas pelayanan yang menunjang untuk menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing.
c. Kawasan Prioritas Pertanian. Kawasan yang mempunyai potensi besar dari segi kesesuaian lahan, dari kondisi eksisting memiliki tingkat produksi tinggi, dan ditunjang dengan sarana irigasi yang baik, sehingga dipandang dapat mempertahankan swasembada pangan.
d. Kawasan Prioritas Industri Kawasan yang mempunyai potensi besar untuk pe-ngembangan kegiatan industri baik yang termasuk areal kawasan industri maupun zona industri.
e. Kawasan Prioritas Pemu-kiman.
Kawasan yang memiliki pola pengelompokkan perumahan penduduk yang relatif padat, sehingga memerlukan pengendalian yang lebih intensif.
f. Kawasan Prioritas Pantai dan pelabuhan.
Kawasan di sepanjang pantai yang memiliki pelabuhan lokal untuk pendaratan nelayan dan pemasaran ikannya selain itu kawasan pelabuhan udara juga dapat dipandang sebagai kawasan strategis.
g. Kawasan Prioritas Kritis Lingkungan.
Kawasan yang perlu dipantau secara dini terhadap kemungkinan terjadinya bahaya atau bencana alam.

Advertisement