Masyarakat tanpa negara.

Pengertian anarchism (anarkisme) adalah Inti dari anarkisme adalah penolakan terhadap aturan-aturan. Dalam mengembangkan gagasan negatif ini, kaum anarkis, yang secara luas dapat diklasifikasikan sebagai individualis atau sosialis, menolak negara. Mereka ber­pendapat bahwa tatanan sosial mungkin terwujud jika tidak ada negara dan men­dukung gerakan ke arah “masyarakat tanpa negara.” Orang pertama yang meng­elaborasi teori anarkisme adalah Godwin (1793), tetapi Proudhon (1840) adalah orang pertama yang menyebut dirinya sehagai anarkis. Sehagai gerakan sosial, anarkisme, dalam bentuk revolusionernya, terkristralisasi dalam gerakan penentang­an terhadap Marxisme pada periode First International 1864-72. Persoalan yang di­debat saat itu adalah apakah sosialis ha­rus segera melakukan “abolisi negara.” Di abad ke-20, setelah sosialisme makin sta­tis, gerakan anarkis mulai melemah tetapi ide-idenya telah memengaruhi gerakan lain dan ikut menyumbang pada kritik ter­hadap teori dan praktik statis. Anarkisme juga masih menarik karena ia mengangkat isu-isu yang mendasar bagi teori politik dan sosial.

Anarkisme filosofis. Pengertian anarchism (anarkisme) adalah

Salah satunya adalah soal otoritas. “Anarkisme filosofis,” salah satu kompon­en dari aliran individualis, menolak gagas­an otoritas yang absah (legitimate) dalam pengertian hak setiap orang (pejabat ne­gara atau bukan) untuk memaksakan ke­patuhan orang lain. Autonomi individual, yang dilihat secara moral, seperti oleh Godwin dan Wolff (1970), mengharus­kan individu bertindak berdasar penilaian mereka. Jika dilihat secara egoistik, seperti oleh Stirner (1845), autonomi individual mengimplikasikan bahwa “orang yang unik” yang benar-benar “memiliki dirinya sendiri” tidak mengakui kewajiban kepada orang lain; dalam batas-batas kekuasaan­nya, seseorang melakukan apa-apa yang benar bagi dirinya. Karena “anarkisme filosofis” meng­anggap kerja sarna dan organisasi formal sebagai sesuatu yang bermasalah, anarkis sering kali tidak terlalu radikal. Walaupun umumnya mereka mencurigai otoritas, mereka mungkin mengakui otoritas ra­sional dari para pakar yang kompeten di bidangnya dan otoritas moral dari norma sosial dasar, seperti “janji harus ditepati”. Dan dalam pengertian di mana “politik” hadir di semua kelompok organisasi di mana jarang ada kebulatan suara, mereka mungkin mengakui otoritas politik (tetapi bukan otoritas negara). Jadi, keputusan yang diambil secara bersama oleh ang­gota komunitas atau kerja sama karyawan dianggap mengikat secara moral. Tetapi mereka menolak otoritas yang didukung oleh kekuasaan koersif—kekuasaan yang kebanyakan, tetapi tidak semuanya, dilembagakan dalam bentuk STATE (negara).

Ma­syarakat manusia menjadi masyarakat nasional.

Anarkis menolak negara modern kare­na, dalam batas-batasnya, negara mem­bagi orang menjadi penguasa dan yang dikuasai, memonopoli cara-cara koersi fisik, mengklaim kekuasaan atas semua orang dan properti, menyebarluaskan hu­kum yang lebih diutamakan di atas semua hukum dan adat kebiasaan lain, menghu­kum orang yang melanggar hukum negara, dan melakukan pengambilan paksa harta warganya melalui mekanisme pajak dan cara-cara lainnya. Lebih jauh, bersama­sama negara lain, negara membagi ma­syarakat manusia menjadi masyarakat nasional, dan secara periodik melaku­kan perang, dan karenanya negara telah mengesahkan (authorizing) pembunuhan. Menurut kaum anarkis, bahkan sebuah negara demokratis sekalipun kekurangan legitimasi karena ia tidak didasarkan pada persetujuan (consent) dalam pengertian yang ketat dan hubungan penguasa-ba­wahan hanyalah sekadar topeng. Anarkis mungkin mengakui bahwa terkadang neg­ra melaksanakan fungsi yang bermanfaat, seperti melindungi—dan sekaligus melang­gar—hak asasi manusia, tetapi mereka berargumen bahwa hal seperti itu dapat dan harus dilaksanakan oleh organisasi sukarela.

Hak un­tuk memiliki. Pengertian anarchism (anarkisme) adalah

Locke soal kesepakatan tentang negara yang terbatas, sebuah agen yang melindungi hak alamiah, terutama hak un­tuk memiliki—sebuah pandangan tentang negara yang diasosiasikan dengan liber­alisme laissez-faire, yang muncul kembali dalam karya libertarian Norzick (1974). Namun mereka mendukung pandangan Locke lainnya, yang kelak diekspresikan dengan kuat oleh Paine (1971-2, pt 2 ch. 1) dan dinyatakan kembali oleh Hayek (1973, ch. 2), bahwa tatanan sosial eksis secara independen dari negara—tatanan yang muncul secara spontan, produk dari so­siabilitas (sociability) manusia. Yang mem­bedakan anarkis dengan liberalis adalah keyakinan mereka bahwa tatanan natural ini tidak perlu dilengkapi dengan tatan. an yang dipaksakan dari atas. Dalam bahasa teori pilihan rasional, walaupun tatanan sosial adalah “kebaikan publik,” sebuah kebaikan yang dicirikan oleh indivisibility dan non-excludability, orang—di dalam kondisi yang dibayangkan anarkis—akan bekerja sama secara sukarela untuk me­layani diri mereka sendiri (Taylor, 1982). Bagi anarkis, berbeda dengan kaum liberal klasik, negara tidak “diperlukan” tetapi merupakan kejahatan yang “positif”—dan seperti perang, merupakan sumber utama dari ketidaktertiban masyarakat manusia. Karenanya mereka memperjuangkan gaga­san “masyarakat alamiah,” masyarakat pluralistik yang mengatur diri sendiri di mana kekuasaan dan otoritas didesentral­isasikan secara radikal. Baik itu anarkisme individualis mau­pun anarkisme sosialis membedakan secara tegas antara masyarakat dengan negara berdasarkan landasan liberal. Anarkisme individualis bisa dilihat sebagai liberalisme yang dibawa ke kesimpulan, atau logika, yang ekstrem. Individu adalah unit dasar, “masyarakat” adalah term kolektif untuk agregasi individu. Sedangkan FREEDOM (kebebasan) didefinisikan secara negatif se­bagai tidak adanya koersi, dan tujuannya adalah memaksimalkan kehebasan indi­vidual dengan cara yang sesuai dengan ke­bebasan orang lain yang sederajat.

Filed under : Bikers Pintar,