Advertisement

HAK ANGKET dalam ketatanegaraan Indonesia, adalah salah satu hak DPR untuk menyelidiki masalah yang pelaksanaannya dianggap telah menyimpang dari persetujuan antara pemerintah dan DPR (parlemen), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Tidak seperti Konstitusi RIS 1949 (yang termuat dalam pasal 121) dan UUDS 1950 (yang termuat dalam pasal 70), UUD 1945 yang dipegang sampai sekarang tidak mencantumkan hak angket sebagai salah satu hak DPR. Namun demikian, tidak berarti bahwa DPR RI tidak mempunyai hak angket. Hak angket DPR RI, sebagaimana hak-hak DPR lainnya, termuat dalam Tata Tertib DPR. Dalam tata tertib itu dikatakan, antara lain, bahwa sejumlah anggota yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan terhadap sesuatu. Usui itu harus dinyatakan dalam suatu perumusan yang memuat dengan jelas hal yang harus diselidiki, disertai penjelasan dan rancangan biaya, dan dikirimkan kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR akan membagikannya kepada anggota dan Presiden.

Advertisement

Badan Musyawarah DPR (Bamus DPR) akan menentukan waktu bagi fraksi-fraksi untuk mempelajari usul tersebut dan kapan pembicaraan dalam Rapat paripurna akan diadakan. Selama suatu usul untuk akan penyelidikan itu belum disetujui oleh para pengusul berhak mengadakan perubahan atau bahkan menariknya kembali. Perubahan atau penarikan kembali itu harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR yang akan membagikannya kepada para anggota dan mengirimkannya kepada Presiden.

Apabila DPR inemutuskan untuk menyetujui usul utimk mengadakan penyelidikan, DPR akan suatu Panitia Khusus Penyelidikan yang berangotakan sekurang-kurangnya 10 orang. Keputusan untuk mengadakan penyelidikan menentukan juga masa kerja Panitia Khusus Penyelidikan. Atas permintaan Panitia itu, masa kerja tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek oleh DPR.

Setiap bulan Panitia Khusus Penyelidikan memberikan laporan kepada DPR, yang kemudian akan diperbanyak dan membagikannya kepada anggota- anggota DPR lainnya. Atas usul 10 orang anggota DPR, laporan berkala itu dapat dibicarakan dalam rapat DPR kecuali apabila DPR menentukan Iain.

Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus Penyelidikan akan mcmberikan laporan secara tertulis kepada DPR. Laporan akan dibagikan kepada para anggota DPR dan kemudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan keputusan akhir, kecuali bila Rapat Paripurna itu menentukan lain. Keputusan akhir atas Laporan Panitia Khusus itu disampaikan kepada Presiden. Dengan demikian, tugas Panitia Khusus Penyelidikan selesai dan panitia ini kemudian dibubarkan oleh DPR.

Sering timbul pertanyaan apakah hal ini menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada penyelewengan atas pelaksanaan peraturan perundangan yang telah berlaku di Indonesia, atau apakah situasi belum memungkinkan DPR untuk melaksanakan haknya itu.

Di dalam hukum acara pidana pun dikenal istilah angket, yakni angket valetudiner, yang berarti pemeriksaan saksi-saksi sementara sebelum acara perkara dimulai atau sebelum pemeriksaan saksi-saksi resmi dilakukan. Hal ini dilakukan jika ada kekhawatiran bahwa saksi-saksi, keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang penting akan hilang, misalnya bila saksi sakit keras, sudah sangat tua, sehingga dikhawatirkan meninggal dunia, atau saksi akan pergi ke luar negeri.

Incoming search terms:

  • pengertıan hak angket
  • arti hak angket
  • hak angket adalah
  • apa itu hak angket
  • hak angket
  • hak angket artinya
  • hak angket DPR
  • apa arti hak angket
  • arti dari hak angket
  • pengertian hak angket dpr

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertıan hak angket
  • arti hak angket
  • hak angket adalah
  • apa itu hak angket
  • hak angket
  • hak angket artinya
  • hak angket DPR
  • apa arti hak angket
  • arti dari hak angket
  • pengertian hak angket dpr