Advertisement

HUKUM ADMINISTRASI ialah seperangkat tata hukum yang mengatur administrasi penyelenggaraan negara. Administrasi penyelenggaraan negara tentu harus mengikuti pembidangan penyelenggaraan negara itu. Dengan demikian, kita mengenai administrasi penyelenggaraan pembentukan hukum dan administrasi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Yang pertama disebut administrasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang kedua disebut administrasi peradilan.

Bidang hukum administrasi terutama mencakup penyelenggaraan kehidupan organisasi negara dan berdasarkan atas hukum dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi. Karena itu, pada saat ilmu hukum administrasi negara memisahkan diri dari ilmu hukum tata negara, hukum itu terdiri atas hukum tata usaha negara dan hukum tata pemerintahan. Sekarang, selain kedua hal di atas, hukum administrasi negara juga meliputi tata pembangunan negara dan tata lingkungan hidup. Dengan demikian, bidang yang tercakup dalam hukum administrasi negara antara lain administrasi pembentukan perundang-undangan, administrasi atau tata kerja berbagai departemen, urusan pegawai negeri, urusan keuangan negara, tata hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan, administrasi urusan pembangunan nasional, dsb.

Advertisement

Di dalam tata urusan organisasi negara, kita kenal prinsip sentralisasi untuk urusan pengadilan, kepolisian, pertahanan dan keamanan, dan hubungan luar negeri, karena Indonesia adalah negara kesatuan. Di samping itu ada prinsip desentralisasi dalam berbagai bidang. Prinsip ini menyatakan bahwa ada pelimpahan tugas dan wewenang kepada wakil-wakil administrasi dari pusat. Misalnya Gubernur dilimpahi tugas dan wewenangnya di daerah propinsi, Bupati di daerah kabupaten, Walikota di daerah kotamadya. Selanjutnya, tugas dan wewenang ini dilimpahkan ke kota administratif, kecamatan dan seterusnya. Sebagai daerah otonom, propinsi disebut Daerah Tingkat I, kabupaten disebut Daerah Tingkat II. Masing-masing daerah itu memiliki Dewan Perwakilan Daerah. Pembentukan pemerintahan daerah ini tertuang dalam pasal 18, UUD 1945.

Di pusat, urusan kesejahteraan diselenggarakan oleh departemen. Di daerah, urusan ini dilaksanakan dengan prinsip dekonsentrasi atau dikuasakan kepada kepala kantor wilayah (Kakanwil) sesuai dengan departemennya. Seluruh Kakanwil dikoordinir oleh kepala daerah. Dengan demikian terbentuklah Musya- warah Pimpinan Daerah (Muspida). Seluruh kegiatan itu diatur dengan hukum administrasi daerah dengan jenis produk hukum yang disebut peraturan daerah (perda).

Di dalam penyelenggaraan kesejahteraan secara nasional, hukum administrasi terutama membahas masalah pembangunan yang didasarkan pada sistem Garis Besar Haluan Negara. Jadi ada suatu pedoman umum, yang ditetapkan oleh MPR, yang menjadi landasan program kabinet atau krida kabinet. Seluruh program tersebut dirinci dalam program jangka panjang, jangka sedang (Pelita), dan jangka pendek (tahunan). Pembiayaan program jangka pendek dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang setiap tahun ditentukan oleh pemerintah bersama DPR.

Dua bidang hukum administrasi yang termasuk dalam hukum sosial ekonomi (social-economisch-recht) adalah hukum agraria dan hukum ketenagakerjaan. Bidang ini sekarang sudah berdiri sebagai cabang ilmu hukum tersendiri. Di samping itu, mulai dikembangkan hukum mengenai lingkungan hidup dan hukum kependudukan. Di bidang hukum administrasi negara ini, seluruh sengketa administratif diselesaikan dengan peradilan tata usaha negara. Hukum administrasi negara terutama mencegah penyimpangan penyelenggaraan kekuasaan negara, seperti penyalahgunaan kekuasan. la juga berfungsi untuk menegakkan asas pemerintahan yang baik.

Masalah lain yang juga erat hubungannya dengan masalah administrasi ialah administrasi hukum. Suatu prosedur hukum harus diadministrasikan dalam suatu peraturan. Di sini, terutama harus diusahakan agar administrasi hukum tidak menumbuhkan penerapan hukum biaya tinggi, sehingga melumpuhkan kegiatan ekonomi. Contohnya, hal pemberian izin. Untuk menerobos administrasi yang menumbuhkan birokrasi tersebut, perlu diadakan berbagai pengecualian, yang disebut deregulasi. Deregulasi ini sekaligus meng- akibatkan debirokratisasi terhadap birokrasi yang menghambat.

Advertisement