Advertisement

TATA HUKUM ADAT adalah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari bentuk hukumnya, hukum adat bersifat tidak tertulis (unstatutory law). Inilah yang membedakannya dari sistem hukum tertulis, yang sebagian besar bersumber dari hukum barat, kecuali yang dibuat semasa kemerdekaan.

Hukum adat sangat beragam, karena berkaitan dengan adat-istiadat setiap suku bangsa Indonesia. V. Vollnehoven membaginya ke dalam 19 masyarakat atau kesatuan hukum, yaitu: (1) Aceh, (2)TanahGayo- Alas-Batak dan Nias, (3) Daerah Minangkabau dan Mentawai, (4) Sumatera Selatan, (5) Daerah Melayu, (6) Bangka dan Belitung, (7) Kalimantan-Tanah Dayak, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Daerah Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku-Ambon, (14) Irian, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali-Lombok dan Sumbawa Barat, (17) Jawa Tengah, yang lazim dalam sistem hukum tertulis barat. Umumnya, hukum kebiasaan merupakan kebiasaan yang melengkapi hukum tertulis. Misalnya, kebiasaan dalam hukum dagang. Jadi, meskipun hukum adat mencakup pula hukum kebiasaan, dalam hukum adat ada unsur asli atau nasional Indonesia. Hukum adat meliputi beberapa bidang pokok, yaitu hukum struktur masyarakat, hukum tanah dan hukum pinjam meminjam dengan jaminan tanah. Hukum yang mengenai struktur masyarakat merangkum masalah tindak pidana dan pengaturan orang perorangan. Hukum ini dibagi lagi dalam hukum perorangan dan hukum keluarga.

Advertisement

Dengan adanya sistem hukum tata negara yang tunggal dalam Negara Republik Indonesia, hukum peroranganlah yang masih mempunyai dampak pada hukum nasional, terutama hukum tanah, perkawinan dan waris.

Incoming search terms:

  • tata hukum adat
  • contoh tata hukum adat di indonesia
  • Defenisi tata adat
  • tatanan hukum kebiasaan

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • tata hukum adat
  • contoh tata hukum adat di indonesia
  • Defenisi tata adat
  • tatanan hukum kebiasaan