Pandangan sosial-politik.

Pengertian authority (otoritas) adalah Walaupun otoritas dapat didefinisikan sebagai hak untuk meminta dan menerima kepatuhan, yang seeing berdasar kesepakatan bersama, na­mun ada perselisihan di kalangan teoretisi sosial tentang hakikat dari otoritas itu. Hal ini tidak mengejutkan sebab konsep otori­tas yang berbeda-beda cenderung mereflek­sikan teori dan pandangan sosial-politik yang berbeda pula. Akan tetapi, berbagai konsep otoritas tersebut tampaknya pu­nya dua komponen yang sama. Yang satu adalah tidak adanya penilaian pribadi; dan yang satunya lagi adalah identifikasi otori­tas yang diakui.

Klaim otoritas.

Ini melahirkan perbedaan yang ber­guna. Jika seseorang patuh pada penilaian otoritas yang didasarkan pada seperang­kat aturan yang berlaku dalam masyarakat, berarti kita berbicara tentang otoritas de jure. Tetapi jika seseorang patuh pada penilaian orang lain karena dia menerima klaim otoritas yang sah, maka ini berarti otoritas de facto. Orang tua biasanya me­miliki otoritas de jure dan de facto atas anak-anaknya. Akan tetapi dimungkinkan pula mereka punya otoritas de jure tanpa otoritas de facto, dan sebaliknya. Jika otoritas diidentifikasi dan diakui berdasar kepercayaan, maka kita bicara tentang se­buah otoritas (seperti dokter yang memberi nasihat kepada pasien). Jika, di lain pihak, identifikasi dan pengakuan itu berdasar­kan tindakan, maka seseorang itu berada di dalam otoritas (seperti polisi mengatur lalu lintas). Mungkin cara terbaik untuk mene­rangkan konsep otoritas adalah dengan mendeskripsikan solusi yang berbeda un­tuk tiga problem otoritas.

Tiga problem otoritas.

Pertama, mengapa dibutuhkan konsep otoritas? Hannah Arendt dan Bertrand de Jouvenel memberi penjelasan yang berbe­da-beda tentang otoritas, tetapi keduanya sepaham (dan juga kebanyakan teoretisi lain) bahwa kohesi dan kontinuitas ke­hidupan sosial tidak dapat dijelaskan se­cara memadai hanya dari segi koersi (pak­saan), LEADERSHIP, atau diskusi rasional. Arendt (1960) percaya bahwa otoritas mengimplikasikan ketaatan di mana orang mempertahankan kebebasan mereka. Dia membedakan dari POWER, paksaan dan kekerasan, dan juga dari persuasi, sebab dalam persuasi orang berada dalam posisi setara. Dia percaya bahwa munculnya to­talitarianisme di abad ke-20 didahului oleh hilangnya otoritas: kelompok orang yang kesepian akan mencari kenyamanan dalam gerakan massa politik dan merasa perlu pemimpin. Menurut Jouvenel (1957), otoritas adalah kemampuan seseorang untuk men­dapatkan persetujuan atas proposalnya. Ini berbeda dari kekuasaan (power) sebab otoritas hanya dijalankan atas orang yang mau menerimanya. Namun, orang yang menduduki posisi otoritas, atau penguasa, mungkin punya otoritas atas sebagian da­ri hawahannya, tetapi mereka mungkin pu­nya kekuasaan atas sebagian yang lainnya; ini akan menjadi kekuasaan atas semua bawahan dengan menggunakan otoritas atas sebagian bawahan, atau negara oto­ritarian. Jouvenel percaya bahwa adalah keliru untuk mempertentangkan otoritas dengan kebebasan (liberty) sebab otoritas berakhir ketika penerimaan sukarela juga berakhir: menurutnya, disolusi agregat ma­nusia adalah induk dari segala kejahatan, dan kekuasaan polisi akan masuk ketika prestise keluar.

Kedua, bagaimana cara orang yang me­miliki otoritas sampai bisa memilikinya? Max Weber (1921-2) membedakan tipe­tipe otoritas, atau “dominasi yang sah.” Otoritas legal didasarkan pada keyakinan pada legalitas aturan yang diberlakukan dan hak dari orang yang diangkat ke polisi otoritas berdasar aturan itu untuk menge­luarkan perintah. Petugas polisi dipatuhi karena mereka diberi otoritas berdasarkan hukum, dan perintah polisi akan dipatuhi. Otoritas tradisional didasarkan pada keya­kinan yang sudah mapan terhadap kesu­cian tradisi lama dan legitimasi dari mere­ka yang menjalankan otoritas atas mereka. Jenis otoritas ini juga didefinisikan dalam term seperangkat aturan, tetapi aturan itu kebanyakan diekspresikan dalam tradisi dan adat istiadat. Terakhir, otoritas karis­matik didasarkan pada ketaatan kepada orang suci, pahlawan, atau tokoh panutan, dan pada pola atau perintah normatif yang ditetapkan oleh tokoh itu (lihat CHARISMA). Contoh terbaik adalah Yesus, yang bicara “dengan otoritas” di Kuil, meski hanya selama 12 tahun, yang ucapannya adalah sebentuk otoritas tersendiri, “Telah ditulis tetapi Aku katakan kepada kalian.” Menurut Weber, tiga tipe otoritas ini adalah “tipe ideal”. Ketiganya hampir selalu eksis dalam bentuk campuran. Pe­ter Winch (1967) menunjukkan bahwa, dalam analisis terakhir, ketiganya di­dasarkan pada tradisi. Bahkan otoritas karismatik memiliki dasar tradisi, sebab Pemimpin karismatik selalu memperbarui tradisi yang sudah ada dan tindakannya ti­dak bisa dipisahkan dari tradisi: Yesus me­mang mengatakan bahwa dia tidak datang untuk mencabut hukum, tetapi untuk me­menuhinya. Perlu juga ditunjukkan bahwa perbedaan, dalam teori Weber, antara oto­ritas hukum (legal) dan tradisional di satu pihak dengan otoritas karismatik di pihak lain, adalah sama dengan perbedaan an­tara pendapat Jouvenel tentang penengah klaim yang sudah ada dan saling berkon­flik dengan tujuan, rex, yang pimpinan atau pencipta kebijakan baru, dux.

Pertanyaan ketiga adalah mengapa orang mengalah kepada otoritas. Pemikir politik radikal, terutama dari kubu anarkis dan Marxis, percaya bahwa orang seha­rusnya tidak usah mengalah. Marxis ber­pendapat bahwa otoritas adalah sebentuk kesenjangan, menutupi sifat kelas negara kapitalis dan pemaksaan ideologi. Jurgen Ha bermas (1973) percaya, misalnya, bah­wa negara “kapitalisme akhir” menghada­pi krisis legitimasi. Anarkis modern, seper­ti Robert Paul Wolff (1970), menunjukkan konflik antara otonomi individual dengan otoritas. Menurut mereka, otoritas selalu menyiratkan adanya kepatuhan terhadap penilaian.

Otoritas hukum. Pengertian authority (otoritas).

Kubu konservatif dan liberal menja­wab bahwa perpecahan intelektual dari buruh selalu ada di dalam tatanan ma­syarakat yang kompleks dewasa ini. Me­reka juga menunjukkan bahwa sejenis hukum tertentu akan menjamin kebebasan individual, bukan membatasinya, dan ka­rena itu is bertindak sebagai syarat, bukan pembatas, otonomi. Kubu liberal modern biasanya mem­bedakan antara otoritas hukum, yang mereka anggap sebagai hal yang diperlu­kan untuk memfasilitasi kerja sama so­sial, dengan kekuasaan individual, yang cenderung tidak mereka percayai. Tetapi, mereka berbeda dalam hal bagaimana mereka mendapatkan otoritas dari hukum. Menurut John Rawl (1971) dan James M. Buchanan (1975), otoritas berasal dari SOCIAL CONTRACT Orang patuh pada otoritas karena sesuai dengan kepentingan mereka; mereka akan memilih (jenis) otoritas jika diberi informasi yang relevan atau jika diletakkan dalam tata situasi yang tepat. Menurut Friedrich A. Hayek (1979), oto­ritas muncul dari proses panjang adaptasi mutual dari individu, seperti diekspresikan dalam perundang-undangan, tradisi, kon­vensi dan adat istiadat: dia berpendapat, kecuali unit politik diciptakan dengan penaklukan, orang akan patuh kepada otoritas bukan untuk membuat otoritas itu mampu melakukan apa yang disukai­nya, tetapi karena mereka memercayai seseorang untuk bertindak sesuai dengan konsepsi keadilan yang mereka sepakati bersama. Menurut Robert Norzick (1974), otoritas negara didasarkan pada penghar­gaan pada hak-hak individual.

Kultur individualis. Pengertian authority (otoritas).

Di lain pihak, beberapa pemikir mod­ern, Michael Oakeshott (1962), Hannah Arendt, dan yang lainnya, yang dipenga­ruhi oleh Aristoteles, Rousseau, dan Hegel, tidak mengacu pada kepentingan atau hak, tetapi pada identitas sosial. Mereka meng­ganti teori diri (selves) yang bebas (dan karenanya lemah) dengan diri yang “di­tempatkan” (situated), sebagian berdasar­kan peran sosialnya, praktik sosialnya, juga berdasar tempat dan waktu. Alasan kita menerima otoritas, menurut teoretisi ini, adalah karena otoritas mengekspre­sikan kehendak bersama kita atau mere­fleksikan identitas bersama kita, nilai dan keyakinan yang sama-sama kita anut. Meski beberapa argumen komunitarian yang menentang liberalisme adalah sama dengan argumen konservatif (terutama British Tories) di awal abad ke-19, mereka biasanya menghasilkan kebijakan yang lebih egaliter. Tetapi, ketika “diri” (selves) diletakkan dalam kultur individualis, pan­dangan komunitarian akan menjadi liber­tarian, dan contohnya adalah Oakeshott. Terakhir, kubu “realis” politik percaya bahwa otoritas tidak muncul berdasarkan keyakinan bersama atau konvensi, tetapi berdasa rk a n peneta pan (imposition). Vil­ fredo Pareto mendeskripsikan politik seb­agai persaingan di antara elite untuk menge­jar tujuan mereka dengan memanfaatkan dukungan massa: “Semua pemerintahan menggunakan kekuatan dan semuanya menegaskan bahwa mereka didirikan ber­dasarkan suatu alasan (reason)” (Pareto, 1916-19, sect. 2183). Menurut Gaetano Mosca (1896), kelas penguasa mendo­minasi mayoritas yang tidak terorganisir, melegitimasi kekuasaannya berdasarkan suatu “formula politik.” Marxis dan anar­kis sampai tingkat tertentu sepakat dengan realis politik tentang sifat dari otoritas, wa­laupun dua kubu ini tidak sepaham dengan realis dalam hal bahwa otoritas tidak bisa mereka terima dan ingin menggantikannya dengan sesuatu yang, bagaimanapun juga, hakikatnya tidak mereka sepakati pula. Tetapi kebanyakan filsuf politik dan sosi­olog politik percaya bahwa otoritas adalah tak terhindarkan dan tidak bisa dihapus­kan dalam kehidupan sosial.

Filed under : Bikers Pintar,