PENGERTIAN BIROKRASI ADALAH

98 views

PENGERTIAN BIROKRASI ADALAH – Pelaksana administrasi negara di Indonesia yang disebut birokrasi pemerintah memainkan peranan penting dalam pemerintahan dan pembangungan negara serta pembinaan masyarakat. Namun dinamika kehidupan sosial dan dinamika pembangunan belum diikuti oleh dinamika kehidupan aparat birokrat. Berbagai kasus dalam praktek menunjukkan bahwa sering kali birokrasi terus ketinggalan dalam mengikuti gerak pembangunan. Misalnya, instansi-instansi pemerintah berbelit-belit dalam menangani perizinan maupun pembayaran pajak dan tidak mengimbangi kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dan memerlukan pelayanan yang baik.

Birokrat bukan untuk dilayani masyarakat melainkan untuk melayani masyarakat. Hal ini perlu penyesuaian. Dalam konteks inilah, pembenahan birokrasi tampaknya semakin penting. Kita perlu mengkaji hambatan dan peluang yang ada dalam birokrasi. Perlu dilakukan upaya agar birokrasi lebih cekatan dalam usaha-usaha percepatan pe-nyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam kehidupan pemerintahan peranan birokrasi dalam segala aspek kehidupan, terutama di negara Indonesia, amat dipengaruhi oleh sistem sosial yang berlaku dan perubahan yang terus tiada hentinya. Struktur pemerintahan yang ada lebih banyak bersifat elitis, karena golongan elite yang menentukan segala sesuatu. Karena itu, komunikasi saat ini lebih banyak dari atas ke bawah dibanding dari bawah ke atas.

Sedangkan dalam kehidupan kepartaian, hanya ada dommasi satu kekuasaan sosial politik. Sementara itu kedudukan pemerintahan lebih kuat dibanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara teoretis birokrasi adalah bagian dari kehidupan sistem sosial. Karena itu pembenahan birokrasi harus dilaksanakan dalam konteks sistem sosial. Maksudnya pemenbenah birokrasi harus mempertimbangkan sistem sosial yang ada. Sebelumnya harus ditentukan dulu sistem somalnya. Pembenahan itu dengan demikian mengandaikan .1, lanya keputusan politik. Dengan kata lain, pembenahan btrokrasi tergantung pada keputusan politik yang berkuasa.

Segi birokrasi yang lain dan memerlukan perhatian secara ubjektif di mana saja adalah efisiensi. Birokrasi semestinya dapat diharapkan mempunyai kemampuan dan bermutu unggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana dan daya yang dimiliki sehingga upaya yang dilakukan adalah efisiensi

berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan, serta dalam kehidupan sosial.

Pembenahan birokrasi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan sistemnya. Sistem yang baik diharapkan dapat mempengaruhi manusia yang ada dalam sistem tersebut. Dengan demikian diharapkan juga bahwa pengawasan akan Ichih baik dan terkendali.

Dalam memperbaiki sistem, sangat diperlukan pemikiran mengenai cara membuat sistem birokrasi yang lebih birokratis. Maksudnya adalah menerapkan model birokrasi dari bapak birokrasi (yaitu Max Weber) yang murni dengan lebih baik dan efisien. Timbul pertanyaan, apakah peraturan-peraturan yang ada sudah jelas? Dan dimengerti? Apakah ada terlalu banyak peraturan? Apakah hierarki kerja instansi sudah rasional? Apakah ada bidang-bidang yang memerlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan penerapan prosedur?

Dalam organisasi khususnya di lingkungan pemerintahan, pengawasan dan pengendalian atasan terhadap bawahan perlu ditingkatkan. Kalau kita kaji teori Max Weber, semuanya itu didasarkan atas jalan pikiran manusia yang realitis dan perhitungan-perhitungan yang rasional.

Setiap kekuasaan dan wewenang dibatasi oleh garis dan aturan-aturan yang jelas dan tegas. Namun kenyataan dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa hal itu kadangkadang sulit karena hubungan seperti itu hidup ditengahtengah budaya yang masih banyak mengandalkan hubungan-hubungan irasional. Karena itu, untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia perlu ditemukan model birokrasi yang lebih cocok dengan kondisi Indonesia. Menurut penulis, mungkin lebih tepat kalau disebut dengan birokrasi Pancasila, yaitu birokrasi yang dilandasi dengan prinsip-prinsip dan mekanisme yang didasarkan pada butir-butir Pancasila.

Dalam kehidupan sosial terjadi benturan budaya. Maksud-nya, dalam kehidupan sosial berkembang sistem nilai-nilai budaya yang tidak hanya berbeda, tetapi juga bertentangan. Misalnya sistem nilai budaya Barat dan Timur. Karena birokrasi ada dalam konteks budaya yang konkret, benturan budaya itu juga akan mempengaruhinya dan sering pula menghambat efisiensi birokrasi. Paternalisme juga amat mempengaruhi efisiensi.

Birokrasi yang menjalankan tugas penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, ditununtuk memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidang tugas-nya, mengingat peranannya sangat menentukan dalam me-laksanakan wewenang pemerintah untuk mewujudkan ma‘yarakat yang sejahtera, maju dan modern, adil dan makmur 1,c.rdasarkan Pancasila.

Untuk dapat membangkitkan partisipasi masyarakat, harus diciptakan aparatur negara yang efisien, bersih, kuat dan berwibawa disertai oleh pengabdian dan kejuangan yang tinggi demi kepentingan bangsa dan negara.

Birokrat selaku aparatur negara yang melaksanakan tugasnya secara efisien adalah aparatur yang mempunyai kemampuan tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber dana dan daya yang tersedia dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Sedangkan birokrat yang efektif adalah aparatur yang sungguh-sungguh sadar akan pentingnya pencapaian sasaran yang telah ditentukan, baik dari segi waktu maupun dananya. Birokrat yang bersih adalah .iparatur yang seluruh tindakannya atau sikap tingkah lakunya dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi peraturan-peraturan dan perundang-undangan, dan moralitas, serta nilai-nilai luhur bangsa. Birokrat yang kuat adalah aparatur yang berakar pada rakyat yang menjadi sumbernya, serta bukan mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada pada dirinya. Sedang birokrat yang berwibawa adalah aparatur yang cekatan melaksanakan tugas karena keahlian dan keterampilannya melayani kepentingan umum atau masyarakat.

Birokrat pemerintahan merupakan tulang punggung aparatur negara. Birokrasi modern terbentuk karena adanya pengorganisasian yang menuntut adanya struktur, dan aparatur negara bekerja dalam ruang lingkup tersebut, disertai adanya aturan, wewenang, tugas dan sanksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *