Advertisement

Menjadi tumpuan suatu negara agar dapat berdiri kokoh. Dalam ketatanegaraan dasar negara biasanya merupakan: (a) dasar (ideologi bangsa), yang mengandung nilai-nilai atau cita-cita yang hendak diwujudkan; (b) dasar yuridis konstitusional, yang mendasari semua perundang-undangan atau peraturan di suatu negara, yang disebut Undang-undang Dasar. Dasar negara menjadi norma hukum, oleh sebab itu kebijakan dan tindakan negara atau warga negara harus selalu didasarkan pada Undang-undang Dasar. Dalam perkembangan manusia yang semakin kompleks, arti hukum tampak semakin penting, baik dalam suatu negara maupun dalam hubungan antar-bangsa.

Di dalam ketatanegaraan Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar idiil dan dasar yuridis konstitusional. Penetapan keduanya sebagai dasar negara Republik Indonesia dilakukan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan mensahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dengan disahkannya Pembukaan UUD 1945 itu, Pancasila, dalam arti lima dasar negara, dan UUD 1945 menjadi dasar Republik Indonesia. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu memuat pernyataan:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yan6 berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Advertisement

Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal UUD 1945 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pancasila. Oleh sebab itu, sejarah pemikiran, pembentukan, perkembangan, dan pelaksanaan keduanya, atau permasalahan yang sering muncul dari keduanya setiap kali sulit dipisahkan. Dalam arti UUD, Indonesia telah tiga kali ganti dasar negara, yakni UUD 1945 dari Agustus 1945— Desember 1949, Konstitusi RIS dari Desember 1949— Agustus 1950, UUDS 1950 dari Agustus 1950—Juli 1959, dan kembali ke UUD 1945 dari Juli 1959 sampai sekarang. Akan tetapi sebagai ideologi, Pancasila tetap tercantum dalam Pembukaan atau Mukadimah : UUD tersebut.

Seperti diketahui, masalah dasar negara Indonesia jtu sebetulnya telah muncul dalam sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Badan ini mencadakan sidang dua kali, yang pertama tanggal 9 Mei—1 Juni 1945, dan yang kedua tanggal 10—17 juli 1945. Dalam sidang pertama, ketua BPUPKI, Dr. Radjiman, membuka pembicaraan dengan meminta para anggota agar memaparkan pendapat mereka tentang apa yang dijadikan dasar Indonesia merdeka. Sebagai tanggapan atas permintaan tersebut, para anggota BPUPKI mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Beberapa anggota, seperti Mr. Muhammad Yamin, Prof. Supomo, Ir. Sukarno, Moh. Hatta mengemukakan dasar-dasar yang diperlukan bagi Negara Indonesia Merdeka.
Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan adanya lima sila dalam dasar negara Indonesia, tetapi ia tidak menyebutkan hal itu sebagai Pancasila. Dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Supomo mengemukakan pokok-pokok pikirannya. Walaupun tidak menyebutkan secara jelas lima asas alasan negara dan nama Pancasila, pokok pikirannya tersebut tampaknya tidak banyak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Yamin, yakni:
(1) Negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik.
(2) Setiap warga negaranya agar takluk kepada Tuhan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan agama yang bersangkutan.
(3) Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan, agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus.
(4) Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong-menolong dan sistem kooperasi.
(5) Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya.

Dengan tegas Prof. Supomo menolak aliran individualisme dan liberalisme maupun teori kelas ajaran Marx, Engels, dan Lenin sebagai dasar Indonesia Merdeka. Baginya dasar dan bentuk susunan negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgsechichte) dan lembaga nasional (sociale structuur) negara itu. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai keistimewaan tersendiri dan mempunyai hubungan erat dengan ragam masyarakat sebagai hasil ciptaan kebudayaan Indonesia. Karena itu, “…maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staats idee) negara integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan dalam lapangan apapun …. Dalam pengertian ini, yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.” Dasar negara disebutnya sebagai sistem kekeluargaan, yang sifatnya sintetis, integralistik, dan religius.
Akhirnya dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Sukarno, sebagai anggota BPUPKI, secara jelas dan eksplisit menyebutkan nama Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia Merdeka, yakni:
(1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; (3) Mufakat atau Demokrasi; (4) Kesejahteraan
Sosial; dan (5) Ketuhanan yang Berkebudayaan. Hadirin menyambut hangat pidato tersebut, dan menerima usul tersebut secara aklamasi. Hal ini juga berarti bahwa usul ini berhasil mengatasi pertentangan yang mulai tajam antara golongan Islam, yang memperjuangkan agar Indonesia Merdeka dibangun atas dasar Islam, dan golongan kebangsaan, yang menolaknya dan mengusulkan agar negara yang akan didirikan itu bersifat kebangsaan, lepas dari corak agama.

Dengan demikian BPUPKI mencapai sepakat bahwa negara Indonesia akan dibangun atas dasar lima sila tersebut dan bahwa lima sila tersebut disebut Pancasila. Meskipun masih terjadi perdebatan yang cukup prinsipiil, atas jasa anggota PPKI, Moh. Hatta, pertentangan itu dapat diatasi.

Dengan didasari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 1966, dikemukakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia. “Sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Selanjutnya untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila tersebut, dikeluarkanlah Ketetapan MPRS No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang menjadi landasan hukum diselenggarakannya penataran P4 di seluruh tanah air (Lihat KONSTITUSI; UNDANG-UNDANG DASAR, dan PANCASILA).

Dalam arti luas, dasar negara sering pula diartikan sebagai dasar filsafat, yang mendasari perlunya suatu negara berdiri, yakni kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Perkembangan kebudayaan manusia menunjukkan bahwa untuk mengatur hubungan antar manusia dibutuhkan suatu perangkat, yakni organisasi. Di dalam perkembangannya inilah terbentuk suatu negara, yang akan mengatur hubungan antarmanusia dan melindungi mereka. Justru karena lemahnya kodrat manusia itulah diperlukan perangkat, yakni negara, meskipun ada pula yang berteori bahwa adanya negara itu karena kehendak Tuhan.

Incoming search terms:

  • siapa yang mengusulkan adanya dasar negara dalam sebuah negara merdeka

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • siapa yang mengusulkan adanya dasar negara dalam sebuah negara merdeka