PENGERTIAN DETERMINISME KEBUDAYAAN ADALAH – Kendati sebagian besar antropolog melakukan penelitian di bawah payung paradigma determinisme kebudayaan, sangat sedikit yang menyebut diri mereka secara terang-terangan determinis kebudayaan. Sebagian besar antropolog lebih suka bekerja dalam kerangka paradigma tersirat yang luas dan tidak spesifik. Kent Flannery (1982) mengatakan bahwa kebanyakan antropolog “dengan senang hati menyibukkan diri melakukan pekerjaan ilmiah mereka dan punya cukup banyak waktu untuk khawatir tentang falsafah dari apa yang mereka kerjakan”. Banyak antropolog meiniliki ke.,curigaan bahwa “melakukan hal ilmiah” dan “berfalsafah tentang hal itu” adalah dua hal yang berbeda, dan bahkan ada yang inenganggapnya antitesis. Perumpamaan yang diungkapkaii FIannely (1032: 268-9) menarik untuk disimak.

Kebanyakan antropolog, menurut pengamatan Flannery (1982), lebih cenderung mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai AML. Perigitian lapangan adalah ciri khas profesionalisme di kalangan antropolog budaya seperti halnya arkeolog. Kemahiran antropolog dalam membangun etnografi suatu kebudayaan dianggap, pada umumnya, sebagai ukuran kompetensi profesional sang antropolog.

Kebanyakan antropolog masa kini suka mendefinisikan dirinya sebagai ahli Afrika, ahli Asia Tenggara, ahli Oseania, ahli Amerika Latin, dan lain-lain ketimbang materialis kebudayaan, strukturalis, atau antropolog simbolik, meskipun demikian mereka tetap menyebut diri sebagai antropolog. Sebagaimana dikemukakan Harris (1968: 284), “Kebanyakan antropolog itu hanya ingin diam-diam dalam kedamaian seraya mengkaji masyarakat yang ditelitinya.” Seperti AML, kebanyakan antropolog sangat bersandar pada konsep “kebudayaan” sebagai mekanisme eksplanatoris.

Ungkapan Flannery tersebut menggambarkan bahwa paradigma yang dipilih di kalangan kebanyakan antropolog adalah salah satu yang disebut “determinisme kebudayaan”. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh paradigma determinisme kebudayaan adalah: “Mengapa manusia berperilaku dengan cara berbeda-beda dan menganut keyakinan yang berbeda-beda?” Ini sangat berbeda dari pertanyaan yang harus dijawab oleh materialisme kebudayaan, “Mengapa ada sistem yang berbeda-beda dari perilaku dan keyakinan di dunia?” (Harris, 1979).

Materialisme kebudayaan adalah paradigma yang menggabungkan sejumlah asumsi teoretis umum. Prinsip-prinsip teoretis umum itulah yang melandasi formulasi teori-teori tertentu yang kemudian mendorong dihasilkannya hipotesis-hipotesis yang dapat diuji, sedangkan asumsiasumsi teoretis adalah premis-premis ontologi dasar yang melandasi prinsip-prinsip teoretis. “Asumsi-asumsi teoretis mungkin memiliki kekuatan eksplanatoris dalam pengertiannya sendiri, tetapi, untuk sebagian besar, asumsi-asumsi tersebut tidak memiliki jangkauan teori seluas teori-teori yang lebih tajam”.

Salah satu asumsi teoretis yang mendasar dari determinisme ke-budayaan adalah manusia memiliki kapasitas untuk mengadopsi rentang luas keyakinan dan perilaku. Prinsip-prinsip teoretis sentral dari paradigma menyatakan bahwa pola-pola pikiran dan perilaku individual dibentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan. Meskipun dalam paradigma materialisme kebudayaan “pola-pola pikiran dan perilaku” dan “kebudayaan” adalah satu dan hal yang sama, semua paradigma mengandung ciri sirkular yang sama. Barbara Price (1982: 112-3) mengamati bahwa setiap paradigma harus berargumentasi dengan cara sirkular “sejauh tugasnya adalah untuk mendefinisikan masalah-masalah tertentu penting dan untuk mengarahkan strategi-strategi yang digunakan untuk menyatakan masalah-masalah tersebut secara paling bermakna.” Hipotesis Sapir-Whorf, yang mengemukakan bahwa pola-pola pikiran dan persepsi dipengaruhi oleh struktur bahasa, adalah sebuah contoh teori yang dihasilkan oleh determinisme kebudayaan. Konsep bahwa warga suatu kebudayaan tertentu tak mampu membedakan antara kotak warna merah dan oranye karena bahasa mereka tidak memiliki istilah yang membedakan itu merupakan contoh dari hipotesis tertentu yang bisa diuji yang dihasilkan olch suatu strategi penelitian deterrninisme kebudayaan (lihat, misalnya, Ember dan Ember, 1996).

Konsep kebudayaan adalah sentral bagi paradigma determinisme kcbudayaan, scbagaimana halnya sentral bagi seinua paradigma antropologi. Itulah sebabnya kcbanyakan antropolog kebudayaan menolak determinisme biologi. Determinisme kcbudayaan dan eklektisisme Marvin Harris memiliki kesamaan-kesamaan. Seperti eklektisisme, determinisme kebudayaan samar-samar dan tidak jelas batasannya dalam pengertian bahwa teori-teorinya tidak berkaitan satu sama lain dan kadang kontradiktif. Lebih jauh, prinsip teoretis dari materialisme kebudayaan tidak cukup tajam atau luwes untuk menyediakan kerangka umum yang mampu mengintegrasikan sejumlah teori. Determinisme kebudayaan bersifat komparatif dan nomotetik, tetapi teori-teorinya kekurangan sifat sistematik dan integrasi yang koheren (Ingold 1996).

Kalau demikian, apakah perbedaan yang tegas antara determinisme kebudayaan dan eklektisisme? Dalam antropologi kontemporer tampak- nya,lebih banyak determinis kebudayaan daripada eklektik (Lett, 1991: 56). Eksplanasi yang ditawarkan oleh determinis kebudayaan secara umum dapat direduksi menjadi formulasi “kebudayaan menentukan perilaku dan keyakinan”; karena determinis kebudayaan mengabaikan pertanyaan ” apa yang menentukan kebudayaan?” Namun, mengabaikan pertanyaan tersebut tidak sama dengan menegaskan bahwa materialisme dan idealisme mungkin memiliki peluang yang setara untuk menjelaskan apa yang menentukan kebudayaan.” Akan tetapi, seperti dikemukakan di atas, antropolog pada umumnya (meski kadang tersirat dan tidak reflektif) setia kepada strategi determinisme kebudayaan. Eklektisisme sebagaimana didefinisikan Harris —yakni, penerapan secara tak sistematik paradigma-paradigma yang sepadan terhadap masalah-masalah yang sama—adalah pengecualian di kalangan antropolog kontemporer. Katakanlah bahwa determinisme kebudayaan dan materialisme kebudayaan secara umum tidak sepadan, evaluasi tentang peng- hargaan relatif kepada keduanya tidak dapat didasarkan pada pembandingan langsung begitu saja teori-teori yang terdapat di dalam kedua paradigma. Melainkan, pembandingan tersebut harus menyatakan adanya koherensi relatif dan “kedekatan” kedua paradigma dan “arti penting” relatif dari masalah-masalah masing-masing paradigma. Dari segala sesuatu yang dikemukakan dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa determinisme kebudayaan, demikian secara relatif dikatakan, secara teoretis mengalami kemerosotan. Tidak ada yang salah secara khusus dengan paradigma ini —asumsi teoretisnya dimiliki bersama oleh setiap strategi penelitian antropologi, dengan pengecualian sosiobiologi—tetapi determinisme kebudayaan bukan paradigma yang secara khusus produktif. Prinsipprinsip teoretis dari determinisme kebudayaan tidak tajam dan tidak akurat (Barrett, 1987; Lett, 1991; lihat juga Ingold, 1996). .

Determinisme kebudayaan menghadapi keterbatasan dan kendala khususnya ketika berupaya membangun generalisasi. Bahkan sebagian determinis kebudayaan berkilah bahwa kajian antropologi budaya ykig biasanya diasosiasikan dengan paradigma metodologi kualitatif itu tidak relevan dihadapkan dengan isu generalisasi yang mereka pandang berasal dari tradisi kuantitatif. Mengikuti Kuhn, penggunaan istilah generalisasi tersebut analog dengan menghadapkan dua paradigma yang tidak sepadan. Namun, tidak ada paradigma, betapa pun prinsip-prinsip teoretisnya kurang koheren atau kurang integratif (istilah Kuhn, non-parsimonious) dapat ditolak atau ditinggalkan kecuali karena alternatif paradigma tertentu yang lebih unggul. Namun, keberadaan paradigma yang lebih unggul (superior) tidak senantiasa berarti ditinggalkannya paradigma lain; dalam banyak hal, paradigma-paradigma lain tetap eksis dan bisa mengeksplanasi masalah-masalah yang relevan menurut konteks-nva masing-masing. Sebagian penulis mengemukakan bahwa ada tiga paradigma yang kini dianggap superior dalam antropologi masa kini, dan sebagian di antara mereka bahkan secara ekstrem mengemukakan bahwa ketiga paradigma tersebut dapat menggantikan determinisme kebudayaan. Ketiga paradigma tersebut adalah materialisme kebudayaan, strukturalisme, dan antropologi simbolik.

Filed under : Bikers Pintar,