Advertisement

Disingkat DPA, sebuah Lembaga Tinggi Negara yang berkedudukan sebagai Badan Penasihat Pemerintah, dan wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah, termasuk Presiden. Dalam ketatanegaraan Indonesia, DPA juga disebut Council of State. Sebagai sebuah dewan penasihat, DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden, serta berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden. Keanggotaan DPA terdiri atas unsur tokoh politik, tokoh karya, tokoh daerah, dan tokoh nasional. DPA dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, yang merupakan kesatuan pimpinan dan diangkat oleh Presiden atas usul DPA.

Dalam menjalankan tugasnya, DPA dilengkapi beberapa perlengkapan, seperti: (1) Badan Pekerja DPA yang dipimpin oleh pimpinan DPA dan para anggotanya terdiri atas Ketua Komisi dan beberapa anggota DPA yang ditunjuk oleh dewan itu sendiri; (2) Komisi DPA yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari para anggota Komisi. Kecuali Ketua dan Wakil Ketua, semua anggota DPA harus menjadi anggota Komisi, seperti Komisi Politik dan Pertahanan-Keamanan, Komisi Ekonomi dan,Keuangan, Komisi Kesejahteraan Rakyat, dan Komisi Susunan Masyarakat dan Sistem Pemerintahan; (3) Panitia Rumah Tangga; (4) Panitia Ad Hoc; dan (5) Sekretaris DPA.

Advertisement

Pimpinan DPA sendiri mempunyai tugas, antara lain, mengadakan konsultasi dengan Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga Negara/Pemerintah, dan, apabila perlu, Pimpinan Partai Politik, (Jrganisasi Karya, dan organisasi lain, serta perorangan. Di samping itu, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 172/1967, Ketua DPA juga menghadiri sidang Kabinet Paripurna. Anggota DPA berhak mengajukan usul kepada DPA dan memperoleh bahan dengan jalan mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah atau badan lainnya, serta mengadakan peninjauan dan penelitian ke daerah-daerah.

Sejarah singkat DPA dimulai sejak sidang BPUPKI tahun 1945. Salah seorang anggota, Muh. Yamin, mengatakan bahwa di antara enam kekuasaan dalam Negara Indonesia Merdeka kelak, adalah Majelis Pertimbangan. Dalam sidangnya tanggal 15 Juli 1945, Prof Supomo, yang oleh sementara pihak disebut sebagai arsitek UUD 1945, mengemukakan pendapatnya bahwa dalam penyelenggaraan negara, Presiden akan dibantu oleh Dewan Pertimbangan Agung, yang dalam bahasa asing disebut Raad van Staat, yang susunannya ditetapkan melalui undang-undang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan menjadi UUD RI, yang salah satu pasalnya memuat keberadaan DPA dan tugasnya.

Kemudian keluarlah pengumuman pemerintah tertanggal 25 September 1945 tentang Pengangkatan Anggota DPA yang diketuai R.M. Margono Djojohadikusumo. Pembentukan DPA pada waktu itu tidak berdasarkan undang-undang seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, karena situasi dan kondisi RI pada waktu itu belum memungkinkan untuk menyusun suatu undang-undang sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Badan ini melaksanakan tugasnya sampai tahun 1949, saat terbentuknya Konstitusi RIS. Di masa berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949—1950 dan UUDS 1950—1959, Indonesia secara resmi tidak mengenal lembaga DPA. Tetapi perkembangan politik memaksa pemerintah pada tanggal 6 Mei 1957 mengeluarkan sebuah Undang-Undang Darurat tentang Dewan Nasional yang fungsinya mirip dengan lembaga DPA.

Pembentukan Dewan Nasional ini menimbulkan perdebatan. Satu pihak menganggap hal ini inskonstitusional, karena tidak ada satu pasal pun dalam UUDS 1950 yang dapat dijadikan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Sebaliknya pihak lain berpendirian bahwa pembentukan lembaga itu tidak inskonstitusional, karena tidak ada satu pasal pun dalam UUDS 1950 yang dilanggarnya atau yang melanggarnya. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain memuat perintah segera dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), maka Dewan Nasional pun bubar.

Pada tanggal 22 Juli 1959 keluar Penetapan Presiden (Penpres) No. 3 tahun 1959 tentang Pembentukan DP AS yang diketuai oleh Presiden sendiri. Dipandang dari sudut yuridisnya, pembentukan badan ini tampak janggal, pertama karena Penpres sebagai suatu bentuk hukum tidak dikenal dalam UUD 1945, dan kedua karena Penpres sendiri sebagai ketua DP AS itu logikanya berarti Presiden sebagai Ketua DPAS akan memberi pertimbangan atau nasihat kepada Presiden. Sesuai dengan tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dikeluarkanlah UU No. 3/1967 tentang DPA yang kedudukan dan fungsinya disesuaikan dengan perintah UUD 1945. Pembentukan DPA ini juga merupakan perintah dari Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 dan No. XIX/MPRS/1966. Dalam masa Orde Baru ini kita mengenal Wilopo, Idham Chalid, M. Panggabean, sebagai tokoh yang pernah menduduki jabatan Ketua DPA

Incoming search terms:

  • pengertian DPA
  • fungsi dpas
  • tugas dpa
  • fungsi dpa
  • dewan pertimbangan agung
  • pembentukan dewan pertimbangan agung sementara
  • penjelasan DPA
  • dewan pertimbangan agung sementara
  • dewan pertimbangan agung adalalah lembaga
  • definisi DPA

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian DPA
  • fungsi dpas
  • tugas dpa
  • fungsi dpa
  • dewan pertimbangan agung
  • pembentukan dewan pertimbangan agung sementara
  • penjelasan DPA
  • dewan pertimbangan agung sementara
  • dewan pertimbangan agung adalalah lembaga
  • definisi DPA