PENGERTIAN EKSPROPRIASI SURPLUS DAN EKSPLOITASI – Ekspropriasi surplus adalah sebuah pola redistribusi yang paling umum terdapat dalam masyarakat agraris yang diorganisasikan dalam sistem pemilikan kekayaan yang bersifat seigneurial. Ia terjadi manakala kelas tuan tanah memaksa kelas produsen yang tergantung secara ekonomi untuk menghasilkan surplus dari ladang mereka dan menyerahkan surplus tersebut kepadanya. Surplus tersebut ditarik dalam bentuk bunga pinjaman, berbagai jenis pajak, dan berbagai jenis pengabdian berupa tenaga.Sebagian mereka yang mempelajari ekonomi pra-kapitalis, terutama sejarawan ekonomi Karl Polanyi ( 1957), tidak membedakan antara ekspropriasi surplus dan redistribusi parsial. Sebagai gantinya, mereka menggunakan konsep redistribusi untuk diterapkan kepada kedua jenis aktivitas ekono-mi tersebut. Namun, ini tampak sebagai kesalahan serius dan sangat menyesatkart. Ada beberapa perbedaan krusial antara ekspropriasi surplus dan redistribusi parsial, di sini disajikan dua hal penting. Pertama, tuan tanah mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar daripada para pemimpin, dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk meletakkan lebih banyak beban ekorkomi terhadap petani produsen daripada beban yang dapat diletakkan para pemimpin terhadap para pengikut mereka. Kedua, arus barang dan jasa antara tuan tanah dan petani lebih senjang daripada arus barang berharga antara para memimpin dan orang awam. Arus barang berharga antara tuan tanah dan petani jarang dideskripsikan sebagai redistribusi, karena sedikit sekali arus balik dari tuan tanah kepada petani; memang, arus barang berharga umumnya bersifat satu arah saja: dari petani ke tuan tanah. Walaupun dalam beberapa situasi tertentu ada kemiripan antara redistribusi parsial dan ekspropriasi surplus, namun dalam banyak kasus tidaklah sulit untuk menyatakan apakah ekspropriasi surplus atau redistribusi parsial yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Di bawah sistem feudalisme Eropa abad pertengahan, ekspropriasi surplus merupakan pola redistribusi yang dominan. Para petani membayar rente khusus kepada para tuan tanah untuk menggunakan tanah mereka yang dibayar dengan hasil panen (rent in kind) atau dengan uang (cash rent), atau kombinasi keduanya. Pada masa-masa awal zaman feudal, rent in kind merupakan bentuk standard pembayaran rente; tetapi setelah sistem feudalisme berkembang pada abad tengah akhir, cash rent mulai menggantikan rent in kind. Karena petani memproduksi untuk dirinya sendiri dan juga untuk tuan tanah, dia dan juga keluarganya harus semakin bekerja keras untuk memenuhi beban ekonomi yang diletakkan di pundaknya. Para petani juga memikulbeban ekonomi dalam bentukberbagai macam pajak. Sebagai contoh, petani harus membayar pajak untuk menggiling hasil panen mereka di penggilingan tuan tanah, pajak lain adalah untuk membakar roti mereka di oven tuan tanah, dan pajak lainnya adalah untuk memancing di kolam ikan tuan tanah. (Karena para petani tidak punya semua ini, mereka jatuh ke dalam bentuk ketergantungan kepada tuan tanah mereka). Jenis beban ekonomi ketiga yang dibebankan ke pundak petani Eropa abad pertengahan adalah pengabdian berupa tenaga. Para petani diminta menghabiskan begitu banyak hari kerja untuk bekerja di tanah milik tuan tanah (pertaniannya, tanah pribadi dimana dia, dan bukan buruh taninya, tinggal), menggarap tanah dan memelihara ternak. Beban ini seringkali sangat memberatkan dan membuat petani tidak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan subsistensi keluarganya seperti mengerjakan tanahnya sendiri.

Di masa Romawi Kuno, sistem ekspropriasi surplus juga ada, tetapi sistem ini lebih mengandalkan tenaga para budak daripada petani. Persediaan budak yang sangat banyak diperoleh melalui penaklukan politik terhadap negeri orang lain. Tenaga budakjauh lebih murah daripada tenaga petani, dan karena itu merupakan bentuk tenaga kerja yang utama dalam masyarakat Romawi (Cameron,1973). Ada sangat banyak perkebunan masyarakat Romawi yang memiliki sejumlah besar budak untuk penggarapannya; Pliny, misalnya, menyebutkan sebuah perkebunan yang memiliki 4117 budak (Cameron,1973). Ketika budak lebih merupakan bentuk tertaga kerja yang lebih penting daripada bentuk tenaga kerja petani, maka sistem ekspropriasi surplus lebih langsung dan terlihat jelas. Sebagai contoh, untuk mengkalkulasi pendapatan mereka, para tuan tanah romawi hanya menentukan jumlah kekayaan yang dihasi1kan para budak untuk mereka dan menguranginya untuk biaya mencari dan memelihara tenaga kerja budak. Banyak ilmuwan yang menggunakan istilah eksploitasi untuk hubungan antara tuan tanah dan petani, tuan dan budak, dan dalam kadar tertentu, pimpinan dan rakyat. Pada saat yang sama, yang lain menolak penggunaan istilah ini. George Dalton (1974), misalnya, menyatakan bahwa istilah tersebut sangat berprasangka dan ditunggangi.emosi dan digunakan oleh mereka yang menyukai sistem ekonomi tertentu hanya untuk mengutuk. Karena Dalton percaya bahwa istilah ini digunakan hanya untuk menyebutkan ketidaksetu. juan daripada upaya melakukan analisis ilmiah, dia mengusulkan agar istilah tersebut dibuang dari kosa kata ilmuwan sosial. Namun, Dalton juga mengemukakan bahwa kalau istilah tersebut digunakan juga, maka itu tergantung kepada penilaian subyektif apakah eksploitasibenar-benar terj adi atau tidak — yakni, apakah diri mereka sendiri dieksploitasi atau tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh Dalton (1972:391n):

Apakah orang Amerika (dan Rusia) sekarang “dieksploitasi” menurut definisi tersebut, karena kita dipaksa dibawah ancaman hukum untuk membayarkan sepertiga pendapatan kita kepada negara federal, negara, dan pemerintahan lokal? Menurut saya, apakah eksploitasi terjadi atau tidak dalam situasi tersebut akan tergantung kepada reaksi subyektif para pembayar pajak terhadap kewajiban membayarnya; ketika warga negara AS ( atau, mungkinjuga, Soviet ) setuju dengan kuantitas dan kualitas pelayanan umum yang mereka terima kembali sebagai imbalan uang pajak mereka, mereka tidak merasakan adanya eksploitasi. Jadi, Dalton yakin bahwa definisi dan kalkulasi obyektif terhadap eksploitasi tidak mungkin tercapai, dan bahwa eksploitasi hanya dapat dikatakan adajika orang menganggapnya ada. Dengan kata lain, jika seorang petani tidak merasa dieksploitasi oleh tuan tanahnya, maka dia tidak dieksploitasi. Pendekatan Dalton terhadap eksploitasi sepenuhnya subyektif dan ti-dak dapat diterima. Mengatakan bahwa eksploitasi tidak ada apabila orang tidak merasa dieksploitasi sangat serupa dengan mengatakan bahwa orang tidak menderita sakit hati jika mereka pikir mereka tidak sakit hati. Seperti sakit hati, eksploitasi adalah sebuah gejala obyektif, dan karena itu harus dikonseptualisasikan dan diukur dengan kriteria obyektif, bukan dengan pikiran dan perasaan subyektif orang (Moore, 1966; Zeitlin, 1973). Berikut ini ditawarkan definisi obyektif tentang eksploitasi: eksploitasi terj adi manakala satu pihak terpaksa memberikan kepada pihak lain lebih dari yang mereka terima sebagai imbalannya. Ada dua aspek yang harus ditekankan dalam definisi ini. Pertama, eksploitasi secara jelas terjadi hanya apabila dua pihak yang berhubungan menerima keuntungan yang tidak rata sebagai hasil hubungan mereka. Kedua, keuntungan yang tidak rata harus terjadi karena salah satu pihak terpaksa untuk memberikan atau melakukan sesuatu. Yakni, satu pihak tidak secara sukarela terlibat dalam hubungan, atau jika ada kesukarelaan dalam terlibat di dalamnya, adalah karena hubungan alternatifwa tidak memberikan perbaikan dalam situasi ekonomis pihak tersebut.

Sayangnya, definisi eksploitasi ini lebih mudah dikatakan daripada diterapkan. Namun, ia dapat diterapkan dengan cukup berhasil. Dalton (1972) menyatakan bahwa tidak ada penilaian yang obyektif tentang keadilan arus dan arus balik barang dan jasa antara tuan tanah dan petani yang dapat dibuat. Tetapi pandangan ini nampaknya terlalu pesimistik. Walaupun sulit dilakukan, itu bukan berarti tidak mungkin. Produk dan jasa yang diberikan petani kepada tuan tanah telah diungkapkan. Apa yang diberikan tuan tanah sebagai pengembaliannya kepada petani? Seperti disebutkan sendiri oleh Dalton (1972), mereka memberikan kepada Wani perlindungan militer dari para penyerbu, perlindungan polisi dari perampok, pelayanan kehakiman untuk menyelesaikan perselisihan, pesta pada hari keramat, makanan ketika para petani sedang bekerja di tanah kekuasaan para tuan tanah dan penyediaan makanan darurat. Dalton menegaskan bahwa tidak ada jalan untuk menyatakan apakah pertukaran ini adil atau tidak, eksploitatif atau tidak (kecuali dengan memperhitungkan pikiran dan perasaan para petani). Tetapi sumber daya apa yang tidak pernah diberikan tuan tanah kepada para petani? Sebagaimana ditunjukkan Harris (1980), itu adalah penggunaan tanah secara bebas dan tak dibatasi. Apabila mereka melakukan ini, maka hubungan antara tuan tanah dan petani tidak akan tidak berimbang secara ekonomi, karena para petani kemudian tidak akan diwajibkan membayar rente, pajak, dan memberikan pelayanan kepada tuan tanah dan pastilah mereka tidak akan berbuat begitu. Situasi ekonomi petani dengan demikian akan membaik, sementara kondisi tuan tanah akan merosot. Dengan kata lain, walaupun para tuan tanah menyediakanbarang-barang berharga danjasabagi para petani, mereka tidak memberikan ekses yang tidak terbatas atas sumber daya yang paling bernilai dalam masyarakat agraris. Jadi, tampaknya adil untuk menyimpulkan bahwa petani menerima keuntungan yang tidak rata sebagai hasil dari hubungan mereka dengan para tuan tanah, mereka berbuat begitu karena ada di bawah tekanan tertentu, dan mereka terlibat dalam hubungan tersebut tidak secara sukarela atau karena tidak ada (atau mungkin sangat kurang) alternatif yang menarik. Oleh karena itu, tampaknya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa petani dieksploitasi oleh tuan tanah.

Kemudian, apakah para rakyat juga dieksploitasi oleh para pemimpin mereka? Mungkin ya, paling tidak dalam kadar tertentu, walaupun tampaknya kadar eksploitasi secara substansial lebih kurang dari hubungan petani – tuan tanah. Dalam kenyataan, tampaknya adil untuk menyatakan bahwa eksploitasi yang sangat awal, dalam pengertian yang evolusioner, terjadi juga dalam masyarakat hortikultura intensif dengan pola pemilikan dan sistem redistribusi parsial. Sis tem orang besar dan redistribusi murni, dan juga sis tem generalized reciprocity dan balanced reciprocity, dikenal sebagai jarang mengandung unsur-unsur eksploitatif murni. Dalam kenyataannya, tampaknya inilah satu-satunya je.nis sistem ekonomi mana eksploitasi tidak tampak sebagai bagian dari kellidupan sosial yang sudah terstruktur.

Filed under : Bikers Pintar,