Advertisement

Begitu manusia memasuki keadaan bermasyarakat, ia kehilangan perasaan kelemahannya; berakhirlah persamaan, lalu mulailah keadaan perang.
Setiap masyarakat mulai merasakan kekuatan yang dimilikinya, yang menjadi sumber keadaan perang antara bangsa-bangsa. Begitu juga, masing-masing individu di dalam masyarakat menjadi lebih peka terhadap kekuatannya. Dengan demikian ia berupaya agar manfaat utama dari adanya masyarakat itu menjadi keuntungan mereka; dan ini memunculkan keadaan perang di antara orang per orangan.
Dua macam keadaan yang berbeda ini menimbulkan hukum manusia. Sebagai penghuni suatu planet yang sedemikian besarnya, yang tentu saja berisi berbagai bangsa, manusia mempunyai hukum yang berkenaan dengan pergaulan antar-bangsa yang kita namakan hukum bangsa-bangsa. Sebagai anggota suatu masyarakat yang harus didukung dengan baik, mereka mempunyai hukum berkenaan dengan yang_memerintah dan yang diperintah; dan inilah yang kita sebut sebagai hukum politik. Manusia juga punya jenis hukum lainnya, yang mengatur hubungan mereka satu sama lain, yang dikenal sebagai hukum perdata.
Hukum antar-bangsa dengan sendirinya didasarlsan pada asas ini, yaitu bahwa dalam masa damai negara-negara mesti melakukan segala yang baik yang dapat mereka lakulakukan, dan pada masa perang menimbulkan kerusakan atau kerugian sekecil mungkin, tanpa membahayakan kepentingan-kepentingan mereka yang sesungguhnya.
Tujuan perang ialah kemenangan; sedangkan tujuan kemenangan ialah penaklukan; tujuan penaklukan ialah pelestarian. Dan sini dan dari asas yang terdahulu muncullah semua aturan yang merupakan hukum antar-bangsa.
Semua negeri mempunyai hukum antar-bangsa, tak terkecuali negeri Iroquois sendiri, meskipun bangsa ini memangsa tawanan mereka: karena mereka mengirim dan menerima para dutabesar, serta memahami hak-hak perang dan perdamaian. Persoalannya ialah bahwa hukum antarbangsa mereka tidak didasarkan pada asas-asas yang benar.
Di samping hukum antar-bangsa yang berkenaan dengan semua masyarakat, ada peraturan pemerintah atau konstitusi sipil untuk tiap-tiap masyarakat yang bersangkutan. Tak ada satu masyarakat pun yang dapat terus bertahan hidup tanpa suatu bentuk pemerintahan. “Kekuatan perorangan yang disatukan”, sebagaimana diamati Gravina dengan baik, “membentuk apa yang kita namakan lembaga politik”.
Kekuatan yang disatu-padukan itu bisa berada di tangan satu orang, atau di tangan orang banyak. Sementara orang mengira bahwa, karena kodrat telah menetapkan kewenang-an paternal atau kewenangan seorang ayah, pemerintah yang paling kodrati ialah pemerintahan oleh satu orang. Tetapi contoh kewenangan paternal tidak membuktikan apa pun. Karena apabila kekuasaan seorang ayah berkaitan dengan pemerintah tunggal, kekuasaan saudara-saudara laki-laki se-kandung setelah kematian sang ayah, dan kekuasaan sepupu pertama setelah kematian saudara-saudara laki-laki itu me-nunjuk pada pemerintah oleh banyak orang. Kekuasaan poli-tik harus meliputi penyatuan beberapa keluarga.
Lebih baik mengatakan bahwa pemerintah yang paling sesuai dengan kodrat ialah pemerintah yang paling cocok dengan keadaan pikiran, suasana hati dan watak, dan kecenderungan rakyat untuk siapa pemerintahan itu didirikan.
Kekuatan perorangan tidak dapat disatukan tanpa gabungan kehendak mereka seluruhnya. “Gabungan kehendak itu”, seperti sekali lagi diamati dengan saksama oleh Gravina, “ialah apa yang kita sebut sebagai negara sipil”.
Hukum pada umumnya tak lain adalah kemampuan akal budi manusia, sejauh mengatur seluruh penghuni bumi: hukum politik dan sipil Hap bangsa mestinya hanya menjadi kasus khusus di mana akal budi manusia itu diterapkan.
Hukum-hukum itu harus disesuaikan sedemikian rupa dengan rakyatnya yang menjadi tujuan pembentukan hukum-hukum itu kalau diharapkan bahwa ada kemungkinan besar di mana hukum-hukum suatu bangsa cocok dengan hukum-hukum sejenis milik suatu bangsa lain.
Hukum itu harus berkaitan dengan haldkat dan prinsip dari masing-masing pemerintahan: entah mereka itu yang membentuknya, sehingga hukumnya disebut hukum politik; atau mereka itu mendukungnya, sebagaimana dalam kasus berbagai institusi sipil.
Hukum-hukum itu haruslah berkaitan dengan iklim flap negeri, dengan mutu tanahnya, dengan situasi dan luasnya negeri itu, dengan mata pencaharian pokok rakyat pribumi, entah petani, pemburu, atau gembala; hukum-hukum itu harus berkaitan dengan tingkat kebebasan yang akan dituangkan dalam undang-undang, dengan agama yang dianut penduduk, dengan kecenderungan mereka, kekayaan, jumlah, perdagangan, sopan-santun dan adat-istiadat mereka. Singkatnya, hukum-hukum ada hubungannya satu sama lain; dengan asal-usul mereka; dengan maksud para pembuat undang-undang; dan dengan tatanan berbagai hal yang digunakan untuk membuat hukum. Semuanya itu harus dipertimbangkan dengan pertimbangan yang berbeda-beda.
Inilah yang saya kerjakan dalam bagian berikutnya. Saya akan meneliti hubungan-hubungan ini, karena semua ini secara bersama-sama membentuk apa yang saya sebut sebagai Jiwa Undang-Undang.

Advertisement
Advertisement