Advertisement

Adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Asas-asas ketentuan pokok hukum tanah terdapat nada Undang-undang Pokok Agraria pasal 5 tahun 196 Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri.

Sering kali orang menyamakan arti istilah hukum tanah dengan hukum agraria. Menurut UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), pengertian agraria yang berasal dari bahasa Latin ini mencakup pengertian yang lebih luas daripada sekadar pengertian tanah. Pengertian agraria meliputi bumi, tanah, air, dan ruang angkasa; sementara yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Pengertian bumi mencakup pula tanah dan tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air.

Advertisement

Objek hukum tanah berupa hak-hak penguasaan atas tanah. Pengertian hak-hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang memberi wewenang kepada si empunya hak untuk berbuat sesuatu dengan tanah. Hak-hak ini menunjuk pada dua hal. Pertama, kedudukan hukum (statuut), misalnya hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan (HGB). Kedua, hubungan hukum yang konkret antara subjek hak itu dan suatu bidang tanah, yang menunjuk pada pengertian “hak milik” sebagai hubungan hukum.

Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum tidaklah bersifat mutlak, melainkan ada pembatasannya. Pembatasan ini berupa lembaga pencabutan hak-hak atas tanah dan lembaga pembebasan hak-hak atas tanah untuk kepentingan umum, misalnya pembuatan jalan. Pencabutan hak atas tanah jarang dilakukan karena membutuhkan waktu relatif lama dan prosedur berbelit, serta membawa dampak keresahan dalam masyarakat. Dalam praktik dewasa ini, yang-umum dipergunakan adalah cara pembebasan tanah, karena dianggap lebih cepat dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sebab didasarkan atas kata sepakat dengan pemilik tanah.

Advertisement