Advertisement

Dalam draft pendahuluan karya monumentalnya tentang studi sejarah ekonomi, Joseph Schumpeter (1954) menulis sebagai berikut: “Buku ini akan memaparkan perkembangan dan nasib baik analisis ilmiah di bidang ilmu ekonomi, muiai dari zaman Graeco-Roman hingga sekarang, dalam suatu kerangka sosial dan politik yang memadai dengan tetap memberi perhatian pada perkembangan-perkembangan di berbagai bidang ilmu sosia! lainnya dan juga filsafat”. Sedikit saja ekonom kontemporer yang mau melacak ilmunya dari peradaban Greaco-Roman, dan tidak banyak pula yang menonjolkan keeratan hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu-ilmu lainnya seperti sejarah dan filsafat. Namun dengan menyediakan 200 halaman tulisan, Schumpeter sengaja melacak hal itu sebelum ia mengulas The Wealth of Nations karya Adam Smith yang menandai munculnya ilmu ekonomi yang sepenuhnya berdiri sendiri. Tak ada kontradiksi yang berarti di sini. Schum-peter mengakui bahwa studi ekonomi telah mengalami serangkaian perubahan mendasar dalam metode, khususnya sejak abad 18. Namun ia menyatakan bahwa — ini didukung oleh para sejarawan kontemporer — bahwa munculnya ilmu ekonomi modern lebih awal ketimbang Abad Pencerahan Eropa, apalagi munculnya karya penting Smith itu. Banyak unsur-unsurnya yang dapat ditemukan pada karya-karya merkantilis dan liberal, sebelum datangnya era modern itu sendiri. Awal munculnya ilmu ekonomi modern itu (yang kemudian berkembang pesat sejak abad 18) bukanlah deskripsi atau analisis tertentu, bukan pula permasalahan atau lembaga ekonomi tertentu. melainkan timbulnya redefinisi atas fokus utama studi tersebut. Kajian redefinisi yang menonjol memang dapat ditemukan dalam The Wealth of Nations karya Smith, namun bukan Smith yang merintis ilmu ekonomi modern. Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, gagasan renaissance yang menyatakan bahwa manusia adalah bagian dari alam yang berdaulat. Gagasan ini membebaskan para analis ekonomi untuk menerapkan metode-metode rasional dan reduksionis guna mengikis anggapan-anggapan ekonomi yang tidak didasarkan pada fakta atau kajian ilmiah (misalnya, anggapan orang hanya bisa disebut kaya jika ia punya banyak emas). Kedua, ilmu ekonomi terbebaskan dari ikatan moral, namun tidak lantas menjadi sosok negara penuh kekuasaan yang politik-ekonominya amoral seperti yang diperkirakan para merkantilis dan teorisi lainnya, yang di mata Adam Smith dan kawan-kawan tidak realistis. Ilmu ekonomi sekedar lebih “dingin” dalam menanggapi soal- soal moral, dan membuka diri terhadap kajian kritis. Ketiga, tujuan analisis ilmu ekonomi meluas, bukan sekedar pada pemilihan kebijakan dagang demi memperbesar kekuatan negara, namun juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan sehari-hari. Perkembangan individualisme liberal di abad 17 dan 18 menggarisbawahi pergeseran itu. Mulai banyak analisis yang dicurahkan pada pengejaran kesejahteraan individu yang telah dipandang sebagai sesuatu yang wajar, dan tidak lagi dianggap sebagai wujud keserakahan. Yang terakhir adalah mulai bertemunya dua aliran besar, yakni aliran yang menghendaki kiprah aktif negara, dan aliran laissez f aire. Kedua sama-sama mengakui arti penting peran negara/ pemerintah dalam perekonomian, hanya saja mereka masih berbeda pendapat secara mendasar tentang sejauh mana peran itu. Kebijakan menjadi topik kajian yang sangat diminati, dan sampai sekarang aneka model dan rumusannya terus dikembangkan demi memudahkan berlangsungnya perumusan kebijakan ekonomi yang sebaik-baiknya. Deskripsi dan analisis memang berbau ilmiah, namun bagaimana dengan kebijakan? Mungkinkah akan muncul ilmu kebijakan? Lalu apakah kajian ekonomi itu sendiri memang merupakan sebuah ilmu? Sekarang semuanya sudah terjawab, namun dahulu hal itu menimbulkan perdebatan sengit. Ilmu ekonomi memang bukan ilmu pasti atau fisika, biologi atau klimatologi yang serba eksak. Ilmu ekonomi memiliki model-model, data dan asumsi-asumsinya sendiri yang bersifat menyederhanakan/simplistik. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai, tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Padahal ilmu pada umumnya bebas nilai (bukan dalam pengertian acak. namun bebas dari penghakiman si ilmuwan). Ilmu ekonomi sendiri terus bergulat dalam dilema itu yang juga menjadi persoalan ilmu-ilmu modern lainnya. Jika tidak ada ukuran tentang baik dan buruk, lalu bagaimana merumuskan kebijakan yang “terbaik”? Lantas jika ilmu ekono mi tidak bisa mengajukan pilihan, tidakkah ia nantinya semata-mata bersifat deskriptif seperti halnya antropologi kehidupan ekonomi. Tetapi sebaliknya jika nilai-nilai masuk ke dalam diskursus ekonomi — sehingga para ekonomi bisa mengatakan. misalnya, semakin besar GNP semakin baik efeknya; fluktuasi harga itu buruk, dan seterusnya lantas bagaimana ilmu ekonomi menghadapi relativisme nilai? Kajian yang paling tajam mengenai masalah-masalah seperti itu dikemukakan oleh Prof. Lionel Robbins (1952). yang mempertanyakan alasan para ekonom menyebut penghapusan Corn Law di Inggris di abad 19 sebagai sesuatu yang baik. Penghapusan itu memang menguntungkan para pabrikan dan para pegawainya, namun jelas merugikan para tuan tanah. Mengapa keuntungan para pabrikan di atas kerugian para tuan tanah itu dianggap baik? Jelas itu tidak berarti sejarah selalu berpihak pada para pabrikan. Sejarah ada kalanya menonjolkan Cortes, namun biasa pula mengutamakan kaum Indian di Amerika Latin yang dirampoknya. Kaldor (1939), dan juga Hicks (1969), mencoba menelaah kembali persoalan tersebut. Menurut Kaldor. suatu perubahan ekonomi bisa dikatakan baik jika hal itu berpotensi meningkatkan kesejahteraan rata rata orang atau pihak di suatu perekonomian. Pendapat menarik ini terus mewarnai ilmu ekonomi kesejahteraan (welfare economics). masa-masa selanjutnya. Secara umum. asumsi kedaulatan selera individu tidak dipersoalkan para ekonom Seak Pareto sampai sekarang pengejaran kepentingan individu merupakan inti ekonomi kesejahteraan Namun mengungkapkan adanya tiga kelemahan dalam evaluasinya Ini didukung oleh Arrow 1973 yang secara meyakinkan dapat melalui sebuah fungsi kesejahteraan sosial yang diderivasikan dari preferensi individu bahwa prinsip kedaulatan konsumen akan memunculkan pemaksaan atau kediktatoran satu individu temadap individu lainnya. Meskipun rumusan Arrow itu kontroversial. namun pendapatnya telah mengubah keyakinan multak tentang kedaulatan konsumen individual yang semula diagungkan. Sejumlah ekonom lebih suka menanggalkan sikap netral dan melacak implikasi dari suatu ke-bijakan berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, meskipun ekonom lain mempertahankannya. Ini antara lain terwujud berupa teori kebijakan keuangan publik yang mementingkan kepentingan umum; misalnya, mereka menegaskan bahwa pajak rata-rata (lump sum taxation) adalah yang paling baik karena tagihan yang dibebankannya terhadap setiap wajib pajak relatif paling kecil, meskipun distribusinya tidak merata (pajak yang dibayarkan oleh orang kaya dan miskin tidak banyak berbeda). Perdebatan itu tidaklah berarti bahwa ilmu ekonomi sejak awalnya sudah sarat nilai. Usulan pajak rata-rata itu lebih bertolak dari sikap yang tidak terlalu mementingkan kaitan antara efisiensi dan distribusi pungutan pajak, dan sikap itu sendiri diwarnai oleh angan-angan akan adanya lembaga-lembaga ekonomi yang sempurna dan mampu menjangkau batas kemungkinan kepuasan (utility possibility frontier) melalui kebijakan tertentu. Ilmu ekonomi modern berusaha mencapai “kompatibilitas insentif” atau pengutamaan disain dan fungsi lembaga-lembaga ekonomi, termasuk perpajakan, di mana setiap individu dimudahkan oleh negara dalam mengejar kepentingannya. Dalam teori ekonomi modern, disain kebijakannya iauh lebih rumit dan canggih (asumsi pembatasnya juga lebih banyak) ketimbang yang ada di abad 18. Bentuk dan se
jauh mana peran negara dalam ekonomi dimodelkan dalam konteks disain sistem perpajakan dan regulasi. Harus diakui bahwa kajian tentang disain kebijakan ini kian iama kian lengkap. Ukuran yang baik mengetahui sejauh mana ilmu ekonomi telah bembah dan berkembang selama beberapa abad terakhir adalah data GNP. Sebelum abad 20, tidak ada konsep arus (
flow concept) kesejahteraan yang baik. Kemakmuran di suatu negara, wilayah atau masyarakat, sekedar menjadi bahan perbincangan atau tolok ukur yang ielas. Kemajuan mulai terjadi dengan munculnya kajian tentang kekayaan dan pendapatan yang antara lain termuat dalam Cantillon (1697-1734), Petty (1623-87) dan Quesnay. Keduanya dinyatakan erat berhubungan; di masa depresi, pendapatan akan turun dan akhirnya kekayaan pun merosot. Namun kajian atas fluktuasi pendapatan nasional yang ditopang oleh telaah statistik sistematik sensus produksi baru muncul pada pertengahan abad 20. Sebelumnya, Pigou telah mulai mengembangkan teori pendapatan nasional sebagai suatu konsep dan ukuran, yang turut mempengaruhi kerangka teoretis modern penghitungan GNP setengah abad kemudian. Manfaatnya tidak terbatas di dunia akademik saja, namun juga penting bagi perumusan kebijakan pemerintah. Ada kritik-kritik terhadap bobot relevansi pemakaian konsep GNP yang begitu luas dalam perumusan kebijakan. Dua di antaranya yang menonjol adalah argumen konsumerisme dan argumen lingkungan. Konsumerisme menyatakan bahwa konsep GNP terlalu diwarnai konsepsi pasar dengan nuansa kapitalis yang kental dalam mengartikan kesejahteraan manusia, sehingga mengabaikan hal hal yang tidak bersifat ekonomis. Konsep GNP takkan sanggup mengukur kebahagiaan seseorang dengan menanam dan memanen sayuran di kebunnya sendiri. Sedangkan argumen lingkungan menyatakan bahwa konsep GNP mengabaikan faktor-faktor lingkungan. Misalnya saja. lonjakan industri dianggap baik sekalipun hal itu berlangsung melalui pembakaran energi fosil dan perusakan kon-disi hutan. Namun permasalahannya sendiri memang rumit, dan sampai sejauh ini GNP tetap dipakai sekalipun disadari bahwa konsep ini memang diliputi banyak kelemahan. Nampaknya, ideologi yang dianut para ekonom itu  mulai dari tradisi Anglo-Saxon hingga neoklasik memang terlalu kaku dan kurang memberi perhatian pada hal-hal non-ekonomis. Inilah yang sesungguhnya menjadi pemicu kon-troversi. Meskipun pendekatan neo-klasik menya-takan lebih peka terhadap hal-hal itu, sampai sekian jauh buktinya belum cukup kelihatan. Ilmu ekonomi neo-klasik dibangun di atas asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa pasar yang efisien dengan sendirinya menghadirkan ekuilibrium, terlepas dari tindakan-tindakan rasional setiap aktor yang ada di dalamnya. Jika eksternalitas diabaikan, pernyataan itulah yang merupakan teorema pertama neo-klasik tentang pemanfaatan sumber daya secara optimal yang pemikirannya dirintis oleh Pareto, yang sekaligus menjadi landasan munculnya ilmu ekonomi kesejahteraan (welfare economics). Teorema kedua menyatakan bahwa, secara grafis, setiap alokasi efisien Pareto akan mencapai titik ekuilibrium melalui transfer pendapatan dari setiap aktor atau agen yang berada di sisi kanan garis kendala anggaran (budget constraint). Kedua teorema ini menegaskan kaitan antara efisiensi dan ekuilibrium pasar bagi perekonomian-perekonomian kompetitif. Kerangka pemikiran ini pun diliputi kl itik dari para ekonom anti neo-klasik, khususnya pada beberapa aspeknya, yakni:

1. Motivasi: apakah para aktor ekonomi dalam kenyataannya memang selalu terdorong untuk memaksimalkan kepentinganAepuasan eko-nomisnya?

Advertisement

2. Informasi: apakah para agen/ekonomi itu punya informasi yang memadai tentang harga (yang berlaku sekarang maupun di masa mendatang), teknologi dan juga seleranya?

3. Kalkulasi: kalau pun motif dan informasi itu ada, bagaimana mereka mengkalkulasikan tindakan yang terbaik? Lalu bagaimana pasar, atau pihak-pihak yang berpengaruh, bisa menciptakan ekuilibrium itu?

4. Apakah fungsi pasar dalam model-model neo-klasik itu benar-benar bebas dari kekakuan harga, kompetisi tak sempurna (monopoli), atau kegagalan pasar pada umumnya dalam mengalokasikan sumber daya?

Sebagian kritik ini sudah ada sejak lama. sebagian lagi baru muncul belakangan. Sementara itu, di mata pihak lain, asumsi para ekonom bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (economic man) terkesan abstrak dan tak bermoral. Thorstein Veblen (1857-1929) mengemukakan hal itu serta masalah-masalah kelemahan komputasional yang terkandung dalam asumsi yang menyatakan bahwa setiap orang selalu terdorong memaksimalkan kesejahterannya sendiri (veblen 1904). Keynes menyoroti soal kekakuan harga yang dalam makrokeonomi sangat berpengaruh. Antoine-Augustin Cournot mempersoalkan fakta ketidaksempurnaan kompetisi (khususnya dalam bentuk duopoli). Menurut pendapatnya, asumsi pasar sempurna tidak sesuai dengan kenyataan. Jelaslah bahwa terdapat banyak paradoks di sini. Berbagai model yang telah dikembangkan sebagai respon terhadap kelemahan-kelemahan pendekatan neo-klasik sudah kian tajam dan canggih, namun berbagai kelemahan itu tak kunjung teratasi. Aliran anti neo-klasik ini bahkan berkembang menjadi sosok tersendiri, meskipun konstruksinya sendiri belum jelas Akerlof (1984) adalah satu tokohnya yang paling gigih mengupayakannya. Aliran neo-klasik telah memunculkan aliran non-neo-klasik yang selalu menentangnya. Kalau saja aliran non-neo-klasik itu punya kerangka acuan sendiri (bukan sekedar berkembang dari kritik terhadap aliran neo-klasik), maka tentu saja konstruksinya akan lebih mudah dibangun. Paling tidak, aliran ini harus punya teori- teori sendiri tentang pola perilaku aktor/agen ekonomi. Namun benarkah kalau aliran ini punya teori sendiri maka ia bisa berdiri sebagai cabang tersendiri ilmu ekonomi? Ini masih ramai diperdebatkan. Sementara itu, formalisasi pemikiran dalam aliran itu masih berlangsung, sekalipun wujud yang dihadapkan belum muncul. Kalau aliran neo-klasik dan revolusi Keynes biasa mengatasi beftagai kelemahannya, akankah ada ilmu ekonomi anti-neo-klasik itu? Keynes sendiri menganggap dirinya sebagai orang yang mencoba memperbaiki ekonomi (neo)klasik, dan ia tidak berniat membuat aliran baru. Jawaban atas masalah ini pun masih diperdebatkan. Belakangan muncul pemikiran ekonomi baru ala Keynes di Amerika Utara yang mencoba menyempurnakan gagasan dan konsepsi Keynes, serta berbagai hal yang sejak lama menjadi kontroversi seperti ketidaksempurnaan pasar, kesenjangan informasi, dan kegagalan pasar. Sementara itu sejumlah teonsi modern iebih suka menyoroti konsep harapan rasional Crational expectation) yang diyakini bersifat efisien dan sempurna (Beggs 1982). Meskipun punya nalarnya sendiri, pendekatan ini terlalu matematis dan seringkah menyebal dari konsep-konsep dasar Keynes yang menjadi pokok perdebatan. Kalau harga-harga output cukup fleksibel (seperti diasumsikan Keynes), maka teori ini menyatakan bahwa kenaikan permintaan efektif akan meningkatkan output pada sisi penawaran melalui peningkatan relatif harga output terhadap biaya upah (atau, output akan naik berkat turunnya upah riil). Lalu bagaimana reaksi para pekerja? Jawabannya bervariasi. Namun semua jawaban itu tak ada yang sepenuhnya memuaskan. Keynes mengatakan para pekerja takkan bereaksi karena mereka tidak tahu kalau kesejahteraan riilnya turun sehubungan dengan kenaikan harga atau inflasi (atau karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa). Dewasa ini para pakar makroekonomi klasik menyatakan bahwa output tidak bisa meningkat hanya karena adanya peningkatan permintaan efektif, meskipun para pekerja mau menerima penurunan upah riil. Hanya inflasi yang akan menaikkan output pada sisi pena-waran. Jelas ini bukan pilihan kebijakan yang disukai. Pengalaman menunjukkan bahwa pendapat terakhir ini memang benar, meskipun para teorisi ala Keynes juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Kini yang menjadi topik hangat adalah soal pengangguran yang kian menyulitkan negara-negara industri. Bertolak dari masalah ini sejumlah ekonom menduga bahwa faktor-faktor struktural dan pasar ganda tenaga kerja (dual labour market) lebih penting daripada sisi permintaan (demand side). Analisis harapan rasional merupakan contoh meningkatnya pemakaian matematika (bahkan sampai ke taraf dominan) dalam penyusunan teori ekonomi. Bobot matematika yang begitu tinggi dalam ilmu ekonomi 1990-an nampaknya tak terbayangkan seabad lampau, Namun ini wajar dan bukan karena sok aksi, melainkan karena matematika, termasuk diferensiasi kalkulus, memang merupakan bahasa alamiah logika ekonomi dan sangat membantu dipahaminya berbagai faktor yang memberi pengaruh secara bersamaan suatu hal yang lazim dijumpai dalam ilmu-ilmu sosial. Pemecahan suatu persamaan jelas memerlukan matematika, dan tidak bisa dikerjakan secara instingtif. Manfaat berikutnya dari matematika dalam kemampuannya memudahkan pengaitan aspek teoretis dengan aspek empiris, dan ini diakui oleh para ekonom, termasuk yang agak alergi dengan matematika seperti Keynes. Pesatnya perkembangan metode perhitungan pendapatan nasional sepenuhnya berkat aplikasi matematika. Namun ekonometri (aspek matematika ekonomi) dan ilmu ekonomi tidak pernah melebur sepenuhnya, sekalipun para ahli ekonometri terus mengusahakannya. Masih banyak kajian ekonomi yang tidak memakai matematika namun mampu memberikan kajian yang baik. Kondisi ini mendorong terjadinya divisi-divisi dalam ilmu ekonomi, yang kemudian memicu spesialisasi. Meningkatnya spesialisasi dalam ilmu ekonomi tidak hanya mempengaruhi ekonometri. Hal itu berjasa memacu berbagai disiplin baru yang terwujud dengan munculnya begitu banyak jurnal ilmiah. Kini para ekonom cenderung menjadi spesialis: ekonom pembangunan, ekonom buruh, ahli teori permainan, dan sebagainya. Ekonom generalis masih ada, namun jumlahnya kian berkurang. Sejak usainya Perang Dunia Kedua, istilah “ekonom” pun kini lebih berkonotasi “profesi seperti “arsitek”. Menurut taksiran kasar, jumlah ekonom di seluruh dunia mencapai 150.000 orang. Lalu seberapa jauh keberhasilan ilmu ekonomi di akhir abad 20? Ditinjau sekilas secara ekologis, ilmu ekonomi memang cukup berhasil. Ia mampu mereproduksi diri secara efisien. Namun kemampuannya dalam memecahkan masalah masih perlu dipertanyakan. Bahkan sejak pertengahan 1970-an, para ekonom sering mempertanyakan relevansi ilmu mereka dengan kebijakan, khususnya dalam makroekonomi yang teori-teorinya masih jauh dari efektif, meskipun mereka sendiri — termasuk Adam Smith dulu — menyadari bahwa teori takkan dapat memperbaiki kondisi pasar. Betapa pun, ilmu ekonomi tetap menarik karena dapat menawarkan perspektif guna memahami apa yang terjadi di pasar. Hampir setiap kekeliruan kebijakan selalu ditimpakan pada pemikiran intelektual yang melandasinya. Ini tidak selalu benar, karena ada kalanya kegagalan kebijakan diakibatkan oleh faktor-faktor lain. Sebaliknya, kegagalan ekonomi bisa ikut menyebabkan hancurnya suatu sistem seperti yang dialami sistem komunisme di Uni Soviet dan Eropa Timur. Namun tentu saja pasar atau ekonomi, dan langkah-langkah pembinaannya (misalnya liberalisasi) bukan satu-satunya solusi. Ini terbukti dengan gagalnya serangkaian reformasi ekonomi di bekas negara-negara komunis itu. Kondisi ekonomi di setiap masyarakat terbukti tidak bisa dilepaskan dari pengalaman dan presumsi sejarahnya.

Incoming search terms:

  • ilmu ekonomi berdasarkan unsur-unsurnya
  • kegagalan ilmu ekonomi kontemporer
  • kemukakan timbul nya ilmu ekonomi
  • mendeskripsikan ilmu ekonomi berdasarkan unsur unsurnya
  • nilai nilai yang terkandung dalam perumusan definisi ilmu ekonomi
  • pengalaman masyarakat dunia sejak ditemukan ilmu ekonomi
  • pengalaman masyarakat sejak ditemukan ilmu ekonomi
  • pengertian ilmu ekonomi dari dahulu hingga sekaranh
  • pengertian ilmu ekonomi kontemporer

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • ilmu ekonomi berdasarkan unsur-unsurnya
  • kegagalan ilmu ekonomi kontemporer
  • kemukakan timbul nya ilmu ekonomi
  • mendeskripsikan ilmu ekonomi berdasarkan unsur unsurnya
  • nilai nilai yang terkandung dalam perumusan definisi ilmu ekonomi
  • pengalaman masyarakat dunia sejak ditemukan ilmu ekonomi
  • pengalaman masyarakat sejak ditemukan ilmu ekonomi
  • pengertian ilmu ekonomi dari dahulu hingga sekaranh
  • pengertian ilmu ekonomi kontemporer