Advertisement

PENGERTIAN JAMAN LIBERAL – Dalam pengertian yang umum, ialah periode sejarah Hindia Belanda (Indonesia) an­tara tahun 1870 dan 1900. Dalam historiografi Indo­nesia, periodisasi tahun 1870 sampai 1900 sebagai ja­man liberal didasarkan visi Neerlando-sentris atau Eropa sentris. Dalam visi ini periodisasi sejarah Indo­nesia secara garis besar dibagi atas: periode sebelum kedatangan orang-prang Eropa (jaman kuno); periode awal kedatangan or^ng-orang Eropa sampai masa VOC; periode peralihan dari masa keruntuhan VOC sampai dilaksanakannya sistem tanam paksa; periode tanam paksa; periode liberalisme; periode politik etis sampai penyerahan kedaulatan rakyat Indonesia ta­hun 1949.

Dalam pembabakan sejarah seperti ini, sejarah In­donesia berkisar pada aktivitas orang-orang Belanda di Indonesia, sementara aktivitas bangsa Indonesia sendiri baru disebut-sebut apabila ada kaitannya de­ngan aktivitas bangsa Belanda di Indonesia. Visi Neerlando-sentris mengalami keruntuhan sejak ber­kembangnya penulisan sejarah Indonesia dengan visi Indonesia-sentris, yang bermula sejak terbitnya kar­ya-karya J.C. van Leur pada tahun 1940-an dan men­dapatkan kemantapan setelah berkembangnya studi sejarah Indonesia kritis pada tahun 1950-an.

Advertisement

Jaman liberal ditandai oleh berkembangnya usaha dan modal swasta di Hindia Belanda, khususnya mo­dal swasta dari negeri Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Pada masa ini perusahaan-perusahaan besar swasta berkembang, khususnya pada sektor perkebunan, seperti perkebunan kopi, teh, gula, kina, dan tembakau. Dengan Undang-undang Agraria tahun 1870, terbukalah peluang bagi orang asing untuk menyewa tanah dari penduduk pribumi untuk usaha perkebunan, dan sejak ini perusahaan perke­bunan swasta meluas dengan cepat, terutama di Jawa dan Sumatra.

Pelaksanaan sistem liberal daffm kefahgka politik eksploitasi kolonial Belanda”atas koloni Hindia Be­landa tidaklah lepas dari perkembangan politik dalam negeri Belanda sejak pertengahan abad ke-19. Pada waktu itu, para pendukung liberalisme berpikir bahwa pemerintah sepatutnya tidak campur tangan dalam ke­hidupan ekonomi. Biarlah pertumbuhan ekonomi ter­gantung pada kekuatan pasar. Mereka berpendapat bahwa tugas negara adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan eko­nomi dapat berjalan dengan lancar. Mereka meng­hendaki agar segala rintangan yang sebelumnya dia­dakan oleh pemerintah dihapuskan. Pada tahun 1850, golongan liberal ini memperoleh kemenangan politik di negeri Belanda.

Menurut pandangan kaum liberal, seperti juga pandangan sebelumnya, daerah jajahan tetap harus meng­hasilkan keuntungan. Tetapi kalau pendukung sisteni tanam paksa melihat Hindia Belanda sebagai suatu perusahaan negara, kaum liberal menganggap Hindia Belanda sebagai perusahaan swasta. Keduanya tetan menghendaki agar saldo surplus (batig slot) ditransfer ke negeri Belanda.

Kaum liberal berkeyakinan bahwa perkembangan pesat ekonomi yang diakibatkan oleh kegiatan swasta akan membawa pula kesejahteraan lebih besar pada rakyat Indonesia, tanpa tindakan khusus dari pemerin­tah. Satu-satunya tindakan yang diperlukan dari pihak pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada orang-orang Indonesia yang lemah kedudukannya agar mereka tidak dirugikan. Berkaitan dengan pemi­kiran inilah Undang-undang Agraria yang bertujuan melindungi para petani dikeluarkan.

Dengan kebijaksanaan itu, ternyata memang pena­jaman modal swasta di Hindia Belanda meningkat dengan cepat. Perkembangan ini dipermudah lagi de­ngan ditemukannya kapal uap dan makin pendeknya jarak antara negara-negara penghasil bahan mentah di Asia Tenggara dan negara-negara konsumen di Eropa sebagai akibat dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Produksi ekspor Hindia Belanda dengan sendi­rinya meningkat pula dengan pesat. Misalnya, pro­duksi gula yang merupakan salah satu produksi eks­por terpenting Hindia Belanda mengalami kenaikan dari 2.440.000 pikul pada tahun 1870 menjadi 12.050.544 pikul pada tahun 1900. Demikian pula produksi teh, tembakau, kopi, dan tanaman ekspor lainnya mengalami peningkatan.

Perkembangan usaha swasta seperti ini tidak saja terjadi pada sektor industri perkebunan, tetapi juga di bidang pertambangan dan impor barang-barang jadi yang dihasilkan di negeri Belanda. Akibatnya, perda­gangan internasional makin ramai pula antara Hindia Belanda dan negara-negara lain. Perkembangan per­dagangan ini juga mendorong berkembangnya perda­gangan perantara di daerah-daerah pedalaman, baik perantara untuk distribusi maupun perantara untuk koleksi. Uang juga menerobos makin jauh ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Jawa. Sekalipun keuntungan mengalir ke negeri Belanda seperti yang diharapkan pendukung-pendukung poli­tik liberal, peningkatan kehidupan ekonomi penduduk pribumi tidaklah seperti yang diharapkan. Posisi penduduk pribumi sebagai masyarakat kelas tiga da­lam struktur masyarakat kolonial dan terbatasnya mo­dal setia kecakapan berusaha merupakan hambatan besar bagi mereka.

Pada tahun 1885 terjadi krisis perkebunan akibat jatuhnya harga berbagai produksi perkebunan di pa­saran dunia. Akibatnya, sistem ekonomi liberal tidak saja dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan pen­duduk pribumi, tetapi juga gagal mempertahankan tingkat kehidupan ekonomi yang ada. Pendapatan penduduk juga terpengaruh, baik yang berupa upah maupun sewa tanah. Kalau penduduk Jawa rata-rata memperoleh sewa tanah sebesar/42,48 untuk satu ta­hun pada masa tanam paksa, pada tahun 1900 angka itu turun menjadi /25. Sistem pajak yang regresif sa­ngat memberatkan golongan berpendapatan rendah. Selain itu, selama abad ke-19, Jawa harus menang­gung beban finansial untuk daerah-daerah lain di luar.

Jawa yang dikuasai oleh Belanda. Ini semua menjadi sebab parahnya kehidupan ekonomi penduduk pribu­mi di akhir abad ke-19. Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kemelaratan di kalangan penduduk pribumi adalah peningkatan jumlah penduduk yang cepat sejak perte­ngahan abad ke-19 akibat meningkatnya pelayanan kesehatan dan turunnya tingkat kematian. Dalam pe­riode-periode ini pemerintah melaksanakan program- program pembasmian penyakit malaria.

Keadaan ini mengundang munculnya kritik-kritik tajam di negeri Belanda terhadap kebijaksanaan sis­tem ekonomi liberal yang diterapkan di Hindia Belan­da. Pemerintah Belanda sendiri secara resmi memben­tuk panitia yang terkenal dengan Mindere Welvaarts Commissie untuk menyelidiki sebab-sebab terjadinya kemelaratan yang melanda Jawa. Menurut hasil pe­nyelidikan komisi ini, pendapatan rata-rata rumah tangga di Jawa pada awal abad ke-20 hanya sebesar/ 80 per tahun. Dari jumlah ini, sebesar/16 harus diba­yarkan kepada pemerintah sebagai pajak. Kritik terha­dap sistem ekonomi liberal makin keras, dan keadaan inilah antara lain yang mendorong diterapkannya ke­bijaksanaan baru yang kemudian terkenal sebagai po­litik etis (baca Etis, Politik).

Krisis perkebunan yang terjadi pada tahun 1885 merupakan pula tahapan baru dalam perkembangan perusahaan-perusahaan swasta di Hindia Belanda. Se­jak saat ini asas-asas liberalisme murni yang menjun­jung tinggi usaha swasta dan persaingan bebas lambat laun ditinggalkan, dan diganti dengan suatu tata eko­nomi yang lebih terpimpin. Kehidupan ekonomi di Hindia Belanda mulai lebih dikendalikan oleh kepen­tingan-kepentingan industrial dan finansial di negeri Belanda sendiri, daripada oleh pemimpin-pemimpin atau pemilik-pemilik perkebunan besar yang berkedu­dukan di Hindia Belanda. Perkebunan-perkebunan besar tidak lagi dapat dijalankan sebagai usaha dan milik perorangan seperti yang terjadi pada masa-masa sebelum tahun 1885, tetapi direorganisasi sebagai perseroan-perseroan terbatas, dalam bentuk perusaha­an-perusahaan raksasa perseroan terbatas yang sering saling berkaitan. Markas besar perusahaan-perusaha­an swasta ini berkedudukan di negeri Belanda, dan ka­dang-kadang di negara Eropa lainnya. Menjelang a- khir abad ke-19, proses perubahan ekonomi Hindia Belanda dari sistem merkantilisme-negara ke sistem merkantilisme-perusahaan besar dapat dikatakan te­lah selesai.

Incoming search terms:

  • zaman liberal
  • Pengertian zaman liberal
  • mengapa periode 1870 sampai dengan 1900 disebut zaman liberal
  • zaman liberal di indonesia
  • zaman liberal adalah
  • zaman liberalisme
  • mengapa periode tahun 1870 sampai dengan 1900 disebut zaman liberal
  • Jelaskan zaman liberal
  • pengertian masa liberal
  • jaman liberal

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • zaman liberal
  • Pengertian zaman liberal
  • mengapa periode 1870 sampai dengan 1900 disebut zaman liberal
  • zaman liberal di indonesia
  • zaman liberal adalah
  • zaman liberalisme
  • mengapa periode tahun 1870 sampai dengan 1900 disebut zaman liberal
  • Jelaskan zaman liberal
  • pengertian masa liberal
  • jaman liberal