Advertisement

PENGERTIAN KABUPATEN – Disebut lengkap daerah tingkat II kabupaten, adalah sebuah kesatuan masyarakat hu­kum yang mempunyai batas wilayah tertentu. Kesa­tuan masyarakat ini berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sen­diri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indone­sia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi seperti ini tertera di dalam Un­dang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

Pembentukan daerah tingkat II kabupaten di Indo­nesia, bertolak dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah diwa­jibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi. Pe­laksanaan politik desentralisasi inilah yang memung­kinkan terbentuknya propinsi dan kabupaten.

Advertisement

Kabupaten dibentuk dengan memperhatikan sya­rat-syarat, antara lain (1) kemampuan ekonomi, (2) jumlah penduduk luas daerah, (3) pertahanan dan kea­manan nasional, (4) kemungkinan daerah itu melaksa­nakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Syarat-syarat tersebut di atas mutlak perlu dipenuhi, lantaran di dalam melaksana­kan kegiatannya, pemerintah kabupaten bersifat oto­nom (hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk melaksanakan, mengatur dan mengurus rumah tang­ganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-un­dangan yang berlaku).

Sejarah pemberian hak otonomi ini cukup panjang. Pada tahun 1965, lahir Undang-undang Nomor 18 ta­hun 1965, tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Tapi kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat Se­mentara (MPRS) menugaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) waktu itu, untuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 itu. Penugasan itu tertera di dalam Ke­tetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966, tentang pem­berian otonomi kepada daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi ketika itu adalah otonomi yang riil dan seluas-luasnya.

Penyerahan otonomi tersebut kepada daerah (kabu­paten) mungkin dilaksanakan dengan berpedoman pa­da sifat pemerintahan daerah sebelum Negara Kesa­tuan Republik Indonesia terbentuk serta pada awal kemerdekaan. Ketika itu, pemerintahan daerah atau kabupaten disebut sebagai daerah keresidenan. Kere­sidenan jaman itu mirip sebuah kerajaan kecil yang berkuasa dan berdaulat penuh. Pemerintahan daerah seperti ini menimbulkan dampak negatif yang meng­ancam kesatuan dan persatuan bangsa. Berdasarkan alasan itulah maka dilakukan peninjauan kembali ter­hadap Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 itu.

Hasil peninjauan itu melahirkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1969, yang menentukan bahwa Un­dang-undang Nomor 18 tahun 1965, tidak berlaku la­gi. Maka yang menjadi pedoman pelaksanaan oto­nomi daerah adalah ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, tentang Garis-garis Besar Haluan Ne­gara (GBHN).

Berdasarkan Ketetapan MPR itu, ditentukan bahwa prinsip yang dipakai bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya”, tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Dengan demikian, prinsip oto­nomi yang riil atau nyata tetap merupakan prinsip yang melandasi pelaksanaan pemberian otonomi ke­pada daerah, namun tanpa kebebasan mutlak yang se­luas-luasnya.

Dalam melaksanakan pemerintahan, daerah tingkat II kabupaten diperintah oleh seorang bupati. Bupati dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) dari sedikit-dikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Calon-calon, yang diajukan untuk mengikuti pemilihan, harus sudah di­musyawarahkan dan disepakati bersama antara pim­pinan fraksi dengan gubernur kepala daerah propinsi­nya. Hasil pemilihan, minimal 2 orang, diajukan DPRD kepada menteri dalam negeri melalui guber­nur, untuk diangkat salah seorang di antaranya men­jadi bupati.

Dalam menjalankan pemerintahan yang otonom, sebuah kabupaten dilengkapi dengan berbagai lemba­ga, antara lain DPRD, BPD (Badan Pertimbangan Daerah), Dinas Daerah, Kepegawaian Daerah, serta Sekretariat Daerah. Kabupaten pun memiliki peratur­an daerah dan APB daerah sendiri.

DPRD berhak menyusun APBD, mengajukan per­tanyaan, meminta keterangan, mengadakan perubah­an, mengajukan pernyataan pendapat, prakarsa, dan mengadakan penyidikan serta membuat peraturan- peraturan daerah. Secara garis besar, DPRD melaksa­nakan tugas, hak, dan kewajiban sebagai badan legis­latif daerah di samping bupati.

Sebagai sebuah rumah tangga yang bertanggung jawab sendiri atas kelangsungan hidupnya, kabupaten memiliki berbagai sumber pendapatannya sendiri un­tuk membiayai kegiatan kesehariannya. Pendapatan sebuah kabupaten berasal dari hasil pajak, hasil retri­busi daerah, dan lain-lain hasil usaha daerah yang di­peroleh secara halal. Selain itu, ada juga sumber pen­dapatan yang diperoleh dari pemberian atau subsidi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerin­tah daerah tingkat I propinsi.

Untuk membuka sumber pendapatan lain, bupati atau pemerintah kabupaten dapat mendirikan perusa­haan daerah yang penyelenggaraannya dan pem­binaannya dilaksanakan atas dasar ekonomi. Tujuan pendirian perusahaan daerah ini adalah untuk mencari untung demi menambah pendapatan kabupaten yang bersangkutan, serta membina perkembangan ekono­mi daerah.

Selain sumber-sumber di atas, bila dianggap perlu dan bermanfaat, bupati, dengan persetujuan DPRD, dapat membuat keputusan untuk mengadakan trans­aksi utang piutang atau menanggung pinjaman bagi kepentingan dan atas beban daerah kabupaten. Dalam hal ini, perlu ditetapkan juga tentang sumber-sumber pembayaran bunga dan angsuran, serta cara-cara pembayarannya.

Incoming search terms:

  • pengertian kabupaten
  • kabupaten adalah
  • arti kabupaten
  • definisi kabupaten
  • pengertian pemerintah kabupaten
  • apa itu kabupaten
  • apa arti kabupaten
  • arti dari kabupaten
  • pengertian dari kabupaten
  • pengertian kabupaten menurut undang-undang

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian kabupaten
  • kabupaten adalah
  • arti kabupaten
  • definisi kabupaten
  • pengertian pemerintah kabupaten
  • apa itu kabupaten
  • apa arti kabupaten
  • arti dari kabupaten
  • pengertian dari kabupaten
  • pengertian kabupaten menurut undang-undang